Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
05-05-2023
1
2
3
11-05-2023
4
11-05-2023
5
31-05-2023
6
13-06-2023
7
13-06-2023
8
07-09-2023
9
02-10-2023
10
03-10-2023
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 05-05-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 49/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 11-05-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 54/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 54/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2023 ARPK
5 11-05-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 91.54/PUU/PAN.MK/SP/05/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 31-05-2023
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 13-06-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 13-06-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 21-06-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil (III)
Jadwal Sidang
  17-07-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  27-07-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV)
Jadwal Sidang
  07-08-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)
Jadwal Sidang
  23-08-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)
Jadwal Sidang
  29-08-2023
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (VII)
Jadwal Sidang
  07-09-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi DPR (VIII)
Jadwal Sidang
10 02-10-2023
13:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 03-10-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 113.54/PUU/PAN.MK/SPts/10/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 Surat Kuasa 1 Pemohon
6 Permohonan tanggal 5 Mei 2023 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Renvoi pada halaman 2, halaman 6, dan halaman 12 Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus tanggal 12, 13, 14, 18, 28 April dan 1 Mei 2023 1 rangkap 1 Asli. Mohon lengkapi dengan KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum Pemohon
8 Daftar Alat Bukti tanggal 5 Mei 2023 untuk Bukti P-1 sd P-107 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Renvoi pada Bukti P-7, Bukti P-13, Bukti P-28, Bukti P-62, dan Bukti P-85. Bukti P-71 disusulkan karena belum dileges dan UU 7/2020 belum terlampir. Bukti P-74 disusulkan karena belum terlampir. Pemohon
9 Bukti P-1 sd P-107 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Pemohon
10 Permohonan, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti 1 unit flashdisk Softcopy disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pemohon
11 KTP, KTA, BAS, dan Surat Keterangan Advokat Magang para Kuasa Hukum (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Copy Pemohon
12 Bukti P-71 dan Bukti P-74 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy Pemohon
13 Surat No: 0187/EXT/INTEGRITY/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Permohonan Sidang Online dan Surat No: 0195/EXT/INTEGRITY/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Kehadiran Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 29 Mei 2023 pukul 13.35 WIB) Pemohon
14 Surat No: 0214/EXT/INTEGRITY/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 9 Juni 2023 pukul 20.18 WIB) Pemohon
15 Perbaikan Permohonan tanggal 13 Juni 2023 (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy. Harap softcopy Perbaikan Permohonan dan Perbaikan Daftar Alat Bukti berupa Ms-Word dan PDF dapat dikirim ke email: [email protected] Pemohon
16 Perbaikan Daftar Alat Bukti tanggal 13 Juni 2023 untuk Bukti P-1 sd P-107 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy Pemohon
17 Bukti P-91A s.d Bukti P-91E dan Bukti P-103A dan Bukti P-103B 5 rangkap 1 Asli, 4 Copy Pemohon
18 Softcopy Perbaikan Permohonan, Perbaikan DAB, Alat Bukti 11 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 13 Juni 2023 pukul 09.52 WIB dan 09.55 WIB) Pemohon
19 Surat Kuasa Substitusi Menaker RI No: M/34/HK.10.03/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemerintah
20 Surat No: 0246/EXT/INTEGRITY/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 10 Juli 2023 pukul 09.16 WIB) Pemohon
21 Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Juni 2023 1 rangkap Asli Pemerintah
22 Lembar TTD Menkum HAM RI tanggal 12 Juli 2023 11 rangkap Asli Pemerintah
23 Keterangan Presiden bertanggal 12 Juli 2023 11 rangkap Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023. 1 asli, 10 rangkap Pemerintah
24 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 30 Mei 2023 1 rangkap Pemerintah
25 Surat Kuasa Substitusi Menkopolhukam bertanggal 3 Juli 2023 1 rangkap Pemerintah
26 Surat Kuasa Substitusi Menkoperekonomian bertanggal 8 Juni 2023 1 rangkap Pemerintah
27 Softcopy Keterangan Presiden dan scan SKK/S 4 file PDF Mohon menyerahkan softcopy Ketpres dalam bentuk word via email Pemerintah
28 Keterangan Presiden 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 17 Juli 2023 pukul 08.32 WIB) Pemerintah
29 Surat tanggal 25 Juli 2023 perihal Daftar Kehadiran Ahli serta KTP, CV, dan Keterangan Ahli a.n Rizal Ramli (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 6 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 25 Juli 2023 pukul 23.35 WIB) Pemohon
30 Keterangan DPR tanggal 17 Juli 2023 berikut Lampiran (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 9 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 26 Juli 2023 pukul 09.36 WIB) DPR
31 Keterangan (Ringkasan), Daftar Hadir, CV, dan KTP Ahli Pemohon an. Rizal Ramli 3 rangkap Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023. Softcopy diterima pada Selasa, 25 Juli 2023, pk. 23.35 WIB Pemohon
32 Daftar Lampiran Pengujian Formil dari Keterangan DPR (Perkara No 40, 41, 46, & 50/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 26 Juli 2023 pukul 15.54 WIB) DPR
33 KTP, CV, ST, dan Keterangan Ahli a.n Feri Amsari serta KTP, CV, dan Keterangan Saksi a.n Ledia Hanifa (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) dan Lampiran berupa Daftar Kehadiran Ahli dan Saksi, Surat Pemberitahuan Kehadiran Sidang, dan Permohonan Sidang Online 12 files (JPG, PDF, dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Kamis, 3 Agustus 2023 pukul 23.46 WIB) dan (Jumat, 4 Agustus 2023 pukul 22.31 WIB khusus ST Feri Amsari) Pemohon
34 Daftar Ahli a.n Feri Amsari dan Daftar Saksi a.n Hj.Ledia Hanifa Amaliah 1 rangkap Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 Pemohon
35 Keterangan tertulis, CV dan KTP Ahli dan Saksi 3 rangkap Pemohon
36 Softcopy Keterangan tertulis, CV dan KTP Ahli dan Saksi 1 folder Pemohon
37 Keterangan DPR bertanggal 17 Juli 2023 12 rangkap Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 DPR
38 Softcopy keterangan DPR 1 folder DPR
39 Surat No: PH.7-21/SET.M.EKON.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Penyampaian Ahli Presiden (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemerintah
40 Daftar Keterangan Berkas Ahli tanggal 21 Agustus 2023 1 rangkap Asli Pemerintah
41 KTP, CV, ST, dan Keterangan Ahli masing-masing a.n Nindyo Pramono, Ibnu Sina Chandranegara, Ahmad Redi, dan Dendi Ramdani 1 rangkap Printout. Harap dikirimkan softcopy berupa Ms-Word dan PDF dari KTP, ST, CV, dan Keterangan Ahli ke email: [email protected]. ST dari Ahli a.n Nindyo Pramono dan Keterangan Ahli dari Dendi Ramdani belum ada Pemerintah
42 Keterangan Saksi Pemohon a.n Ledia Hanifa Amaliah (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 21 Agustus 2023 pukul 16.49 WIB) Pemohon
43 ST dari Ahli a.n Nindyo Pramono dan Keterangan Ahli dari Dendi Ramdani (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Print Out Pemerintah
44 Softcopy ST dan Keterangan Ahli 3 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 11.03 WIB) Pemerintah
45 Keterangan Ahli a.n Dendi Ramdani (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Renvoi pada penulisan register perkara. Diterima via email MKRI (Rabu, 23 Agustus 2023 pukul 09.47 WIB) Pemerintah
46 Surat Permohonan Permintaan Salinan Keterangan Tertulis 1 file (PDF) Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 Pemohon
47 Surat tanggal 25 Agustus 2023 perihal Penyampaian Saksi Presiden (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli Pemerintah
48 Daftar Kelengkapan Berkas Saksi berupa Check-List 1 rangkap Asli Pemerintah
49 KTP, CV, dan Keterangan Tertulis Saksi masing-masing a.n Faisal Santiago, Elviandri, dan Turro S.W (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Printout. Harap dilengkapi Keterangan Tertulis a.n Turro serta KTP, CV, dan Keterangan Saksi a.n Bibit G Pemerintah
50 Softcopy Surat Pengantar Saksi Presiden serta Lampiran Dokumen Saksi (berupa KTP, CV, dan Keterangan Saksi) 11 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Jumat, 25 Agustus 2023 pukul 15.50 WIB) Pemerintah
51 Surat Penyampaian Saksi Presiden a.n Faisal Santiago, Elviandri, Turro S.W, dan Bibit Gunawan bertanggal 28 Agustus 2023 1 rangkap Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 Pemerintah
52 Keterangan Saksi an Turro dan KTP, CV, dan Keterangan Tertulis Bibit Gunawan 1 rangkap Pemerintah
53 Surat No: PH.7-22/SET.M.EKON.2/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Penyampaian Saksi Presiden (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 28 Agustus 2023 pukul 18.05 WIB) Pemerintah
54 Keterangan Tambahan Ahli Nindyo Pramono tanggal 28 Agustus 2023 (Perkara No 54/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 10.36 WIB) Pemerintah
55 Keterangan Tambahan Ahli Pemerintah an. Dendi Ramdani 1 file (PDF) Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 Pemerintah
56 Keterangan Tertulis dan Tampilan ppt Ahli. an. Satya Arinanto; Keterangan Saksi an. Dzulfian Syahrian; dan Raden Pardede 4 file PDF Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 DPR
57 Keterangan Tertulis, KTP, CV, dan ST Ahli an. I Gde Pantja Astawa 1 rangkap Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 DPR
58 Keterangan Tertulis, KTP, dan CV Ahli an. Satya Arinanto 1 rangkap DPR
59 Keterangan Tertulis, KTP, dan CV Saksi an. Raden Pardede 1 rangkap DPR
60 Keterangan Tertulis, KTP, dan CV Saksi an. Dzulfian Syahrian 1 rangkap DPR
61 Softcopy Keterangan Tertulis, KTP, CV, KTP para Ahli dan Saksi 1 folder Diterima via email pada Rabu, 6 September 2023, pk. 19.34 WIB DPR
62 Jawaban Ahli Prof. Nindyo Pramono bertanggal 23 Agustus 2023 (Perkara PUU Nomor 54/PUU-XXI/2023) 1 rangkap copy. agar dikirimkan sotfcopy melalui email [email protected]. Pemerintah
63 Surat Nomor: PH.7-25/SET.M.EKON.2/09/2023 perihal: Penyampaian Jawaban Ahli Presiden a.n. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS dan Dendi Ramdani, SE, M.SE, M.Phil, Ph.D 1 rangkap asli. Pemerintah
64 Jawaban Tertulis Saksi Ahli Dendi Ramdani bertanggal 23 Agustus 2023 1 rangkap copy. softcopy agar dikirimkan melalui email: [email protected] Pemerintah
65 Surat Nomor: PH.7-25/SET.M.EKON.2/09/2023 bertanggal 11 September 2023 perihal: Penyampaian Jawaban Ahli Presiden a.n. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dan Dendi Ramdani, S.E., M.SE., M. Phil., Ph.D. (Perkara PUU Nomor 54/PUU-XXI/2023) 1 format .pdf . Diterima melalui email pada hari Selasa, 12 September 2023 Pkl. 16.06 WIB. Pemerintah
66 Jawaban Ahli Presiden a.n. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (Perkara PUU Nomor 54/PUU-XXI/2023) 1 format .pdf . Diterima melalui email pada hari Selasa, 12 September 2023 Pkl. 16.06 WIB. Pemerintah
67 Keterangan Ahli Presiden Dendi Ramdani, S.E., M.SE., M.Phil., Ph.D (Perkara PUU Nomor 54/PUU-XXI/2023) 1 format .pdf dan word . Diterima melalui email pada hari Selasa, 12 September 2023 Pkl. 16.06 WIB. Pemerintah
68 Softcopy Kesimpulan Pemohon Perkara PUU Nomor 54/PUU-XXI/2023 1 pdf Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 08.26 WIB. Pemohon
69 Softcopy Kesimpulan Pemohon Perkara PUU Nomor 54/PUU-XXI/2023 1 word Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 08.26 WIB. Pemohon
70 Kesimpulan Pemohon Perkara PUU Nomor 54/XXI/2023 bertanggal 14 September 2023 10 rangkap 1 asli, 9 copy. Pemohon
71 Keterangan Tambahan Presiden Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 tertanggal 13 September 2023. 11 rangkap 1 asli, 10 copy. Pemerintah
72 Daftar Alat Presiden Bukti PK-1 dan PK 2 bertanggal 13 September 2023 11 rangkap 1 asli, 10 copy. Pemerintah
73 Bukti fisik PK-1 dan PK-2 11 rangkap 1 asli, 10 copy. Dinazegelen. Pemerintah
74 Kesimpulan Presiden Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 tertanggal 14 September 2023 11 rangkap 1 asli, 10 copy. Pemerintah
75 Daftar Alat Bukti Tambahan Presiden PK-3 bertanggal 14 September 2023 11 rangkap 1 asli. 10 copy. Pemerintah
76 Bukti fisik PK-3. 11 rangkap 1 asli, 10 copy. Dinazegelen. Pemerintah
77 Softcopy Kesimpulan Presiden 1 format pdf dan word. Pemerintah
78 Softcopy Daftar Alat Bukti Presiden PK-1 dan PK 2 1 pdf Mohon dilengkapi dengan softfile berbentuk word. Pemerintah
79 sotfcopy Bukti Presiden PK-1 dan PK-2 1 pdf Pemerintah
80 Softcopy Keterangan Tambahan Presiden 1 format pdf dan word. Pemerintah
81 Softcopy Daftar Alat Bukti Tambahan PResiden PK-3 1 pdf Mohon dikirimkan softcopy format words ke email [email protected]. Pemerintah
82 Sotfcopy Bukti PK-3 1 pdf Pemerintah
83 Softcopy Keterangan Tambahan Presiden Perkara PUU Nomor 54/PUU-XXI/2023 tertanggal 13 September 2023 1 Dalam format pdf dan word. Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 09.04 WIB. Pemerintah
84 Softcopy Kesimpulan Presiden Perkara PUU Nomor 54/PUU-XXI/2023 tertanggal 14 September 2023 1 Dalam format pdf dan word. Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 09.04 WIB. Pemerintah
85 Daftar Alat Bukti Pemerintah PK-1 dan PK-2 1 pdf Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 09.04 WIB. Pemerintah
86 Softcopy Bukti PK-1 1 pdf Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 09.04 WIB. Pemerintah
87 Sotfcopy Daftar Alat Bukti Tambahan Pemerintah PK-3 1 pdf Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 09.04 WIB. Pemerintah
88 Sotfcopy Alat Bukti Tambahan Pemerintah PK-3 1 pdf Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 09.04 WIB. Pemerintah
89 Softcopy Daftar Alat Bukti Pemerintah PK-1 & PK-2 (Perkara PUU 54/PUU-XXI/2023) 1 word Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 14.28 WIB. Pemerintah
90 Softcopy Daftar Alat Bukti Tambahan Pemerintah PK-3. 1 word Diterima melalui email pada hari Jumat, 15 September 2023 Pkl. 14.28 WIB. Pemerintah
91 Softcopy Keterangan Tertulis Ahli DPR an Prof. Satyanto Arinanto (Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023). 1 word Diterima via email pada hari Selasa, 19 September 2023 Pkl. 11.35 WIB. DPR
92 Softcopy Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 0365/EXT/INTEGRITY/IX/2023 perihal Pemberitahuan Kehadiran Sidang dengan Agenda Pengucapan Putusan, bertanggal 27 September 2023 (Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023. 1 pdf Diterima via email pada hari Rabu, 27 September 2023 Pkl. 22.50 WIB. Pemohon
93 Softcopy Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor 0365/EXT/INTEGRITY/IX/2023 perihal Permohonan Sidang Secara Daring (online), bertanggal 27 September 2023. 1 pdf Diterima via email pada hari Rabu, 27 September 2023 Pkl. 22.50 WIB. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 54/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon : Wiwit Widuri, S.H., M.H.
Dedi Sudarajat
Gatot Subroto
Moch. Edi Priyanto
Abdul Ghofur
Arif Minardi
Ir Idrus
Arizal
Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M.
Sri Ambar Wiyanti
Mariyah
Achmad Mundji
Saadi
Stefanus Willa Faradian Purwoko
Arif Minardi
H. Ahmad Yani
Wahidin
Zulkhair
Nanang Guprani
Penny Rahayu
Mirah Sumirat
Sabda Pranawa Djati
Baso Rukman Abdul Jihad
Lilis Mahmudah
Siti Istikharoh
Umi Kalsum
Mulyono
Firlandie, A.Md
Moh. Jumhur Hidayat
M. Bustanul Ulum
Estiningsih
M. Taat Badarudin
Rudi Hartono B Daman
Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
Wahidin
Ajat Sudrajat
DK Arief Kusnadi
Moh. Jumhur Hidayat
Sunarti
Asep Djamaludin
Hermawan
Iyus Ruslan
Sudarto A.S
Kuasa Hukum : Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
Harimuddin, S.H.
Musthakim Alghosyaly, S.H.
Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
Deden Rafi Syafiq Rabbani, S.H.
Alif Fachrul Rachman, S.H.
Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
Muhtadin, S.H.
Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 39/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
2 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
3 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
4 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV) Tracking
5 49/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia Halal Watch, diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.I.Kom., selaku Ketua dan Raihan Keumala, S.H., selaku Sekretaris Tracking
6 50/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
7 58/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rega Felix Tracking
8 61/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking
9 164/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Anisitus Amanat, S.H. Tracking
10 168/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, dan lain-lain Tracking