Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
24-05-2023
1
2
3
26-05-2023
4
26-05-2023
5
13-06-2023
6
26-06-2023
7
26-06-2023
8
21-02-2024
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 24-05-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 53/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 26-05-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 58/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 58/PUU/PAN.MK/ARPK/05/2023 ARPK
5 26-05-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 95.58/PUU/PAN.MK/SP/05/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 13-06-2023
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 26-06-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 26-06-2023
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 17-07-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan
Jadwal Sidang
  04-12-2023
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  16-01-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  05-02-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara 49/PUU-XXI/2023 (V)
Jadwal Sidang
  21-02-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Keterangan Pihak Terkait, Ahli Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 dan Ahli Presiden (VI)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 24 Mei 2023 1 rangkap Pemohon
2 Permohonan Pemangilan Pihak Pemberi Keterangan dan Pihak Terkait bertanggal 24 Mei 2023 1 rangkap Pemohon
3 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-14 1 rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P-1 sd P-14 1 rangkap Pemohon
5 Softcopy Permohonan dan DAB 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
6 Ringkasan Permohonan UU JPH dan UU Ciptaker 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Kamis, 25 Mei 2023 pukul 13.41 WIB) Pemohon
7 Perbaikan Permohonan tanggal 23 Juni 2023 (Perkara No 58/PUU-XXI/2023) 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy. Diterima via Biro Umum-Mailing Room MK (Senin, 26 Juni 2023 pukul 08.20 WIB) Pemohon
8 Softcopy Perbaikan Permohonan 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Jumat, 23 Juni 2023 pukul 08.47 WIB) Pemohon
9 Ringkasan Perbaikan Permohonan (Perkara No 58/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 26 Juni 2023 pukul 05.10 WIB) Pemohon
10 Surat tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 58/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 14 Juli 2023 pukul 12.27 WIB) Pemohon
11 Softcopy Surat Pemohon bertanggal 8 November 2023 perihal: Permohonan Kepastian Jadwal Sidang 1 pdf Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023. DIterima via email pada hari Rabu, 8 November 2023 Pkl. 09.12 WIB. Pemohon
12 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 27 Juni 2023 (Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Pemerintah
13 Surat Kuasa Substitusi Menteri Hukum dan HAM bertanggal November 2023. 1 rangkap Asli. Pemerintah
14 Surat Menteri Agama Nomor: B-460/MA/HK.00/11/2023 bertanggal 28 November 2023, perihal: Permohonan Penundaan Penyampaian Keterangan Presiden dalam Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 1 rangkap Asli. (Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023). Pemerintah
15 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 22 Mei 2023. 1 rangkap Asli. Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 Pemerintah
16 Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-13/M.EKON/05/2023 bertanggal 22 Mei 2023 1 rangkap Asli. Pemerintah
17 Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKU-23/M.EKON/10/2023 bertanggal 19 Oktober 2023. 1 rangkap Asli. Pemerintah
18 Keterangan Presiden Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 bertanggal 6 Desember 2023. 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap. Mohon softcopy word disampaikan via email ke: softcopy @mkri.id Pemohon
19 Softcopy Keterangan Presiden Perkara PUU Nomor 58/PUU-XXI/2023. 1 word Diterima via email pada hari Rabu, 13 Desember 2023 Pkl. 15.21 WIB. Pemerintah
20 Surat Kuasa Substitusi Menteri Agama RI Nomor: B-441/MA/HK.02/11/2023 tanggal 15 November 2023. 1 rangkap Asli. Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023. Pemerintah
21 Softcopy surat Pihak Pemerintah (Kemenko Perekonomian) Nomor: PH.7.3/9/SET.M.EKON.2/02/2024 bertanggal 6 Februari 2024, Perihal: Permohonan Pemeriksaan Alat Bukti Pemohon (Inzage) dalam Permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor: 49/PUU-XXI/2023 dan Nomor: 58/PUU-XXII/2023) 1 pdf Diterima via email pada hari Selasa, 6 Februari 2024 Pkl. 18.09 WIB. Pemerintah
22 KTP, CV, Surat Keterangan dan Keterangan Ahli Pihak Presiden atas nama Ahmad Ngisomudin (sama dengan perkara nomor 49/PUU-XXI/2023) 9 rangkap copy Pemerintah
23 KTP, CV, Surat Izin dan Keterangan Ahli Pihak Presiden atas nama Oce Madril (sama dengan perkara nomor 49/PUU-XXI/2023) 9 rangkap copy Pemerintah
24 KTP, CV, Surat Tugas dan Keterangan Ahli Pihak Presiden atas nama Ahmad Tholabi Kharue (sama dengan perkara nomor 49/PUU-XXI/2023) 9 rangkap copy Pemerintah
25 KTP, CV, Surat Izin dan Keterangan Ahli Pihak Presiden atas nama Makhrus (sama dengan perkara nomor 49/PUU-XXI/2023) 9 rangkap copy Pemerintah
26 Softcopy Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 1 dalam format PDF (berttd) dan word. diterima via email pada hari senin 26 Februari 2024 pukul 16:39 WIB. Pemohon
27 Kesimpulan Pemohon Perkara No 58/PUU-XXI/2023 1 rangkap asli berttd Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 58/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pemohon : Rega Felix
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 5/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Paustinus Siburian, S.H., M.H. Tracking
2 8/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Paustinus Siburian, S.H., M.H. Tracking
3 49/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin M.S., Prof. Dr. Ir. H. Tridjoko Wisnu Murti, DEA., Prof. Dr. H. Sugijanto, M.S.Apt., dkk Tracking
4 67/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ainur Rofiq, Mohamad Dahlan Moga, Khoirul Umam, dkk Tracking
5 18/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Rega Felix Tracking
6 39/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
7 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
8 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
9 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV) Tracking
10 49/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia Halal Watch, diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.I.Kom., selaku Ketua dan Raihan Keumala, S.H., selaku Sekretaris Tracking
11 50/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
12 54/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum, dan Siti Istikharoh slaku Bendahara Umum (Pemohon I); Federasi Serikata Pekerja Farrmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Wiwit Widuri selaku Ketua Umum, Gatot Subroto selaku Sekretaris Umum, dan Umi Kalsum selaku Bendahara Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Dedi Sudarajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum, dan Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum (Pemohon III), dan seterusnya Tracking
13 61/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking
14 164/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Anisitus Amanat, S.H. Tracking
15 168/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, dan lain-lain Tracking