Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Tracking Perkara
10-02-2020
1
2
25-10-2019
3
07-10-2019
4
5
14-10-2019
6
7
8
23-09-2020
9
04-05-2021
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 10-02-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 25-10-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 07-10-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 14-10-2019
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 19-11-2019
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  12-02-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV)
Jadwal Sidang
  19-02-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 (V)
Jadwal Sidang
  04-03-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VI)
Jadwal Sidang
  16-03-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VII)
Jadwal Sidang
  24-06-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VIII)
Jadwal Sidang
  14-07-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (IX)
Jadwal Sidang
  06-08-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (X)
Jadwal Sidang
  24-08-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (X)
Jadwal Sidang
  09-09-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan Ahli Presiden (XI)
Jadwal Sidang
  23-09-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Pihak Terkait KPK (XII)
Jadwal Sidang
  23-09-2020
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Dewan Pengawas KPK (XII)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 04-05-2021
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 30 Sept 2019 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Tanda tangan belum lengkap an Sri Hayani, Gatot Rachmat, dan Tambuk Bow Pemohon
2 Daftar Bukti P-1a sd P-12 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
3 Alat Bukti P-1a sd P-12 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
4 Softcopy permohonan 1 file Softcopy daftar bukti mohon dikirim via email. Pemohon
5 Revisi Permohonan bertanggal 30 September 2019 12 rangkap 1 asli,11 copy ttd blm lengkap. Softcopy dalam format M.s Word mohon dikirimkan melalui email ke softcopy@mkri.id Pemohon
6 Perbaikan Permohonan bertanggal 25 Oktober 2019 12 rangkap 1 asli 11 copy (Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019) Pemohon
7 Daftar Bukti P-7a sd P-7c, P-9a sd P-9c, P-10a sd P-10c, P-11a sd P-11c, P-12a sd P-12c, P-14a sd P-14c, P-15a sd P-15c, P-16a sd P-16c, P-18a sd P-18c, P-19a sd P-19c, P-20a sd P-20C, P-21a sd P-21c, P-22a sd P-22c, P-23a sd P-23c, P-25a sd P-25b dan P-13 12 rangkap 1 asli dan 11 copy Pemohon
8 Bukti fisik Bukti P-7a sd P-7c, P-9a sd P-9c, P-10a sd P-10c, P-11a sd P-11c, P-12a sd P-12c, P-14a sd P-14c, P-15a sd P-15c, P-16a sd P-16c, P-18a sd P-18c, P-19a sd P-19c, P-20a sd P-20C, P-21a sd P-21c, P-22a sd P-22c, P-23a sd P-23c, P-25a sd P-25b dan P-13 12 rangkap 1 asli 11 copy Pemohon
9 Softcopy 1 file Perbaikan Permohonan dan Daftar Bukti Pemohon
10 Daftar Bukti Tambahan P-13a s.d P-13c, P-24a s.d P-24c, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 12 rangkap 1 Asli, 11 rangkap. Softcopy harap dikirimkan ke email softcopy@mkri.id Pemohon
11 Bukti P-13a s.d P-13c, P-24a s.d P-24c, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 12 rangkap 1 Asli, 11 rangkap. Pemohon
12 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
13 Bukti Fisik KP1 sd KP9 12 rangkap 1 asli dan 11 copy Pemerintah
14 Softcopy Keterangan Presiden 1 file Softcopy Daftar Bukti KP1 sd KP9 Pemerintah
15 Keterangan DPR tanggal 19 November 2019 untuk Perkara No 59/PUU-XVII/2019 12 rangkap Copy Rangkap. Asli belum disampaikan DPR
16 Softcopy Lampiran Keterangan DPR tanggal 19 November 2019 untuk Perkara No 59/PUU-XVII/2019 1 file File dicopy dari flashdisk DPR
17 Keterangan DPR (Asli) 1 berkas Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019. Tanda tangan belum lengkap DPR
18 Softcopy Ket DPR 1 file DPR
19 Video Sidang 9 CD DPR
20 Keterangan Ahli a.n Denny Indrayana bertanggal 12 Februari 2020 1 file Diterima melalui email MKRI Pemohon
21 Keterangan Tambahan Pemerintah bertanggal 16 Maret 2020 12 rangkap Perkara Nomor 59, 62, 70, 71, 73, 77, dan 79/PUU-XVII/2019. Softcopy mohon diserahkan via email. Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 59/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pemohon : Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-10-28 13:35:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
2 2019-11-19 11:11:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
3 2020-02-12 10:23:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (IV) & (V) PDF AUDIO
4 2020-02-19 10:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PDF AUDIO
5 2020-03-04 10:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (VI) & (VII) PDF AUDIO
6 2020-03-16 10:16:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (VII) & (VIII) PDF AUDIO
7 2020-06-24 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 PDF AUDIO
8 2020-07-14 11:09:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (IX) & (X) PDF AUDIO
9 2020-08-24 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (X) & (XI) PDF AUDIO
10 2020-09-09 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 DAN AHLI PRESIDEN (XI) & (XII) PDF AUDIO
11 2020-09-23 10:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019, PIHAK TERKAIT KPK, DAN DEWAN PENGAWAS KPK (XII) & (XIII) PDF AUDIO
12 2021-05-04 10:40:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 62/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
2 62/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
3 70/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Tracking
4 70/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Tracking
5 71/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
6 73/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ricki Martin Sidauruk Tracking
7 77/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk Tracking
8 79/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Rahardjo, dkk. Tracking
9 84/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Materiel Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. Tracking
10 25/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman (selaku Koordinator) dan Komaryono (selaku Deputi); 2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (selaku Ketua) dan Kurniawan Adi Nugroho (selaku Wakil Ketua); 3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), yang diwakili oleh Marselinus Edwin Hardian (selaku Ketua) dan Roberto Bellarmino Raynaldy Hardian (selaku Sekretaris). Tracking
11 28/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, March Falentino, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala, dan Tri Artining Putri Tracking
12 34/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Muh. Yusuf Sahide, S.H. Tracking
13 112/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Tracking
14 25/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking