Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
26-08-2020
1
2
04-08-2020
3
13-07-2020
4
5
23-07-2020
6
7
8
04-08-2021
9
27-10-2021
10
27-10-2021
11
Detail Proses dan Dokumen
05-10-2021
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-08-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 04-08-2020 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 13-07-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 23-07-2020
14:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 07-10-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pemberi Keterangan DPD (III)		 Jadwal Sidang
  21-10-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pemberi Keterangan DPD (IV)		 Jadwal Sidang
  18-11-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 (V)		 Jadwal Sidang
  08-12-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 (VI)		 Jadwal Sidang
  25-05-2021
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 (VII)		 Jadwal Sidang
  08-06-2021
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 (VIII)		 Jadwal Sidang
  17-06-2021
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 dan Saksi Presiden (IX)		 Jadwal Sidang
  05-07-2021
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 dan Ahli Presiden (X)		 Jadwal Sidang
  04-08-2021
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 dan Ahli Presiden (X)		 Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 04-08-2021 Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 27-10-2021
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan 		Jadwal Sidang

File Putusan
11 27-10-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 22.59/PUU/PAN.MK/SPts/10/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 10 Juli 2020 1 rangkap Mohon menyerahkan 11 rangkap lainnya. Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 10 Juli 2020 1 rangkap Mohon menyerahkan 11 rangkap lainnya. Pemohon
3 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-5 1 rangkap Mohon menyerahkan 11 rangkap lainnya. Pemohon
4 Bukti Fisik P-1 sd P-5 1 rangkap Mohon menyerahkan 11 rangkap lainnya. Pemohon
5 Softcopy Permohonan dan Daftar Alat Bukti 2 files Pemohon
6 Permohonan bertanggal 10 Juli 2020 11 rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa bertanggal 10 Juli 2020 11 rangkap Pemohon
8 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-5 11 rangkap Pemohon
9 Bukti Fisik P-1 sd P-5 11 rangkap Pemohon
10 Perbaikan Permohonan tanggal 4 Agustus 2020 untuk Perkara 59/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
11 Surat Kuasa Khusus a.n DR. Arif Zulkifli, S.T., M.M tanggal 31 Juli 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
12 Daftar Alat Bukti P-4 sd P-12 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
13 Bukti Fisik P-4 sd P-12 (sudah leges meterai) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
14 Softcopy Perbaikan Permohonan dan Daftar Alat Bukti masing-masing bertanggal 4 Agustus 2020 4 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI tanggal 4 Agustus 2020 pukul 2.39 PM dan tanggal 5 Agustus 2020 pukul 11.51 AM Pemohon
15 Surat Permohonan Penundaan Sidang DPD RI 1 rangkap Perkara 59, 60, 64/PUU-XVIII/2020. pihak lain
16 Softcopy Surat Penundaan Sidang dari DPD untuk Perkara No 59, 60, 64/PUU-XVIII/2020 tanggal 7 Oktober 2020 1 file (PDF) Diterima melalui email Panitera MK (Rabu, 7 Oktober 2020 pukul 10.44 WIB) pihak lain
17 Keterangan Presiden bertanggal 19 Oktober 2020 12 rangkap Perkara Nomor 59, 60, 64/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
18 Daftar Bukti Presiden T-1 sd T-42 12 rangkap Pemerintah
19 Softcopy Keterangan Presiden dan Daftar Bukti 1 CD Pemerintah
20 Keterangan DPD RI tanggal 21 Oktober 2020 untuk Perkara 59,60, 64/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 12 Rangkap pihak lain
21 Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 1 Rangkap 1 Rangkap pihak lain
22 Softcopy Keterangan DPD RI tanggal 21 Oktober 2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 13.14 WIB) pihak lain
23 Keterangan Tambahan Presiden tanggal 11 November 2020 untuk Perkara 59, 60, 64/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
24 Daftar Alat Bukti Tambahan T-43 sd T-49 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
25 Bukti Fisik Tambahan T-43 sd T-49 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
26 Softcopy Keterangan Tambahan Presiden tanggal 11 November 2020 dan Daftar Alat Bukti Tambahan T-43 sd T-49 4 files (PDF dan Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemerintah Pemerintah
27 Bukti Fisik T-45 sd T-46 1 rangkap Asli Pemerintah
28 Softcopy Keterangan DPR tanggal 21 Oktober 2020 (untuk Perkara No 59, 60, & 64/PUU-XVIII/2020) dan Lampiran 29 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Kamis, 10 Desember 2020 pukul 12.11 WIB) DPR
29 Keterangan DPR tanggal 21 Oktober 2020 (untuk Perkara No 59, 60, & 64/PUU-XVIII/2020) dan Lampiran (disimpan dalam 12 buah CD) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap DPR
30 Surat tanggal 8 Juni 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Berkas (inzage) Alat Bukti Dalam Perkara No 59, 60, & 64/PUU-XVIII/2020 1 rangkap Asli Pemerintah
31 Affidavit dan Summary Keterangan/Pendapat Ahli a.n Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., tanggal 17 Juni 2021 (tanpa TTD), KTP, CV, & ST No: 4017/UN6.A.2/KP.10.06/2021 tanggal 14 Juni 2021 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Disampaikan untuk Perkara No 59, 60, 64/PUU-XVIII/2020 Pemerintah
32 Keterangan Saksi tanggal 17 Juni 2021, KTP, dan CV a.n Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM., DESS 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Disampaikan untuk Perkara No 59, 60, 64/PUU-XVIII/2020 Pemerintah
33 Softcopy Keterangan Ahli (Summary dan Affidavit) dan Keterangan Saksi 6 files (PDF dan Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemerintah Pemerintah
34 KTP, Surat Tugas, CV, dan Keterangan Ahli a.n Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc dan Abrar Saleng 10 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Senin, 2 Agustus 2021 pukul 15.39 WIB) Pemerintah
35 Kesimpulan Pemerintah bertanggal 13 Agustus 2021 12 rangkap Perkara Nomor 59, 60, dan 64/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
36 Softcopy Kesimpulan Pemerintah 2 files (PDF dan Ms Word) Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 59/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945
Pemohon : Kurniawan, S.IP. dan Dr. Arif Zulkifli, S.E., M.M.
Kuasa Hukum : Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-07-23 14:06:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-08-25 14:29:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-10-07 11:19:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN PEMBERI KETERANGAN DPD (III) PDF AUDIO
4 2020-10-21 11:33:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN PEMBERI KETERANGAN DPD (IV) PDF AUDIO
5 2020-11-18 11:16:00 KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020 (V) PDF AUDIO
6 2020-12-08 11:18:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XVIII/2020 (VI) PDF AUDIO
7 2021-05-25 11:17:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020 (VII) PDF AUDIO
8 2021-06-08 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUUXVIII/2020 (VIII) PDF AUDIO
9 2021-06-17 13:08:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020 DAN SAKSI PRESIDEN (IX) PDF AUDIO
10 2021-08-04 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020 DAN AHLI PRESIDEN (X) PDF AUDIO
11 2021-10-27 10:23:00 PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 60/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Dr. H. Alirman Sori, Tamsil Linrung, Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, Syarikat Islam (diwakili oleh Dr. H. Hamdan Zoelva), Dr. Marwan Batubara, Ir. Budi Santoso, Ilham Rifki Nurfajar, dan M. Andrean Saefudin Tracking
2 64/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H. dan Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si. Tracking
3 65/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M (Gubernur) dan Pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung Tracking
4 80/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 Benidiktus Papa, Karlianus Poasa, S.H., Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T., Alboin Cristoveri Samosir, S.H., dan Servarius S. Jemorang, S.Pd. Tracking
5 37/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebagai Pemohon I; 2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim), sebagai Pemohon II; 3. Nurul Aini, sebagai Pemohon III; dan 4. Yaman, sebagai Pemohon IV. Tracking