Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
24-11-2020
1
2
10-02-2020
3
15-01-2020
4
5
27-01-2020
6
7
8
06-10-2020
9
30-09-2021
10
30-09-2021
11

Detail Proses dan Dokumen
20-11-2020
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 24-11-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 10-02-2020 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 15-01-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 27-01-2020
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 23-03-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  08-07-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  23-07-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan, ASABRI, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Taspen (IV)
Jadwal Sidang
  01-09-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Kementerian BUMN (V)
Jadwal Sidang
  17-09-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)
Jadwal Sidang
  06-10-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VII)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 06-10-2020 Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 30-09-2021
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 30-09-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 21.6/PUU/PAN.MK/SPts/09/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  7. Penyampaian Salinan Putusan ke Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
  8. Penyampaian Salinan Putusan ke Direktur Utama PT. ASABRI
  9. Penyampaian Salinan Putusan ke Menteri BUMN
  10. Penyampaian Salinan Putusan ke Direktur Utama PT. TASPEN
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 10 Januari 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap Pemohon
3 Daftar Bukti P-1 s.d P-19 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
4 Bukti P-1 s.d P-19 12 rangkap Leges meterai lengkap Pemohon
5 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti P-1 s.d P-19 2 files Diterima dari Pemohon dalam bentuk CD-R Pemohon
6 Kartu Tanda Anggota Advokat a.n Bayu Prasetio, S.H., M. Hum, dkk (4 orang) 12 rangkap 12 Rangkap Pemohon
7 Perbaikan Permohonan bertanggal 10 Februari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemohon
8 Softcopy Perbaikan 1 CD Pemohon
9 Daftar Bukti P-20 s.d P-23 12 rangkap Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 copy Pemohon
10 Softcopy Daftar Bukti 1 CD Pemohon
11 Keterangan Presiden bertanggal 8 Juli 2020 12 rangkap Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
12 Surat Kuasa Presiden bertanggal 10 Februari 2020 1 rangkap Pemerintah
13 Surat Kuasa Substitusi Menkumham bertanggal 14 Februari 2020 1 rangkap Pemerintah
14 Surat Kuasa Khusus Menaker bertanggal 18 Mei 2020 1 rangkap Pemerintah
15 Softcopy Keterangan Presiden 1 file Pemerintah
16 Surat No 28/PE&P-BP/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Permohonan Mendapatkan Keterangan Tertulis Pihak DPR dan Presiden (Perkara No 6/PUU-XVII/2020) 1 Rangkap 1 Asli Pemohon
17 Keterangan Pihak Terkait (BPJS Ketenagakerjaan) untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 tanggal 23 Juli 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pihak Terkait
18 Surat Kuasa Khusus No: SKS/77/052020 tanggal 18 Mei 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
19 Softcopy Keterangan Pihak Terkait (BPJS Ketenagakerjaan) untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 tanggal 23 Juli 2020 1 file (Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pihak Terkait
20 Surat No S-209/S.MBU/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Permohonan Penundaan Pemeberian Keterangan Menteri BUMN sebagai Pihak Terkait dalam Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 di MKRI 1 Rangkap Diterima melalui staf kurir Kemen BUMN (Bp.Refi/0813-86786054), tanggal 21 Juli pukul 15.45 WIB Pihak Terkait
21 Softcopy Keterangan PT Taspen (Pihak Terkait) untuk Perkara 6/PUU-XVIII/2020 tanggal 23 Juli 2020 4 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI Pihak Terkait
22 Keterangan PT Taspen (Persero) tanggal 23 Juli 2020 untuk Perkara 6/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pihak Terkait
23 Keterangan PT Asabri (Persero) bertanggal 23 Juli 2020 untuk Perkara NO 6/PUU-XVIII/2020 10 Rangkap 10 Rangkap. Harap dikirimkan asli berkas (TTD Asli-Dirut) dan jumlah kekurangannya sebanyak 2 rangkap. Softcopy harap dikirim melalui email: softcopy@mkri.id Pihak Terkait
24 Surat Kuasa Substitusi No: SKU-115/MK.01/2020 tanggal 13 Maret 2020 1 Rangkap 1 Rangkap Pemerintah
25 Keterangan Tertulis Pihak Terkait PT Asabri (Persero) tanggal 23 Juli 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 beserta Lampiran Roadmap 3 Rangkap 1 Asli (Ket Tertulis). 2 Rangkap dan Roadmap Pihak Terkait
26 Softcopy Keterangan Tertulis dan Roadmap PT Asabri (Persero) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI tanggal 23 Juli 2020 pukul 10.36 WIB Pihak Terkait
27 Softcopy Keterangan Tambahan PT Taspen (Persero) beserta Lampiran tanggal 5 Agustus 2020 (Perkara No 6/PUU-XVIII/2020) 1 file (PDF) Diterima melalui email Pihak Terkait
28 Surat No: SRT-86/G/082020 tanggal 12 Agustus 2020 1 Rangkap Surat Pengantar untuk Keterangan Tambahan, Keterangan Ahli, dan Roadmap (Perkara 72/PUU-XVII/2019) dan (6/PUU-XVIII/2020) Pihak Terkait
29 Keterangan Tambahan PT Taspen (Persero) tanggal 5 Agustus 2020 beserta Lampiran I-V dan Roadmap PT Taspen (Persero) Tahun 2014-2019 sebagai Lampiran III 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
30 Softcopy Keterangan Tambahan PT Taspen (Persero) tanggal 5 Agustus 2020 beserta Lampiran I-V 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 14.39 WIB/2.39 PM) Pihak Terkait
31 Keterangan Tambahan bertanggal 14 Agustus 2020 12 rangkap Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
32 Softcopy Keterangan Tambahan 1 file Pihak Terkait
33 Keterangan DPR tanggal 8 Juli 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Softcopy mohon dikirimkan versi Ms-Word ke email: softcopy@mkri.id DPR
34 Softcopy Keterangan DPR tanggal 8 Juli 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Kamis,27 Agustus 2020 pukul 9.48 AM/9.48 WIB) DPR
35 Keterangan Tambahan PT Asabri (Persero) tanggal 26 Agustus 2020 untuk Perkara 6/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
36 Softcopy Keterangan Tambahan PT Asabri (Persero) tanggal 26 Agustus 2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI Pihak Terkait
37 Surat Pengantar bertanggal 27 Agustu 2020 1 rangkap Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. Pihak Terkait
38 Keterangan Tertulis Menteri BUMN bertanggal 28 Agustus 2020 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
39 Surat Kuasa bertanggal 3 Agustus 2020 1 rangkap Pihak Terkait
40 Softcopy Keterangan Tertulis 2 files Pihak Terkait
41 Keterangan Tambahan PT BPJS Ketenagakerjaan bertanggal 31 agustus 2020 12 rangkap Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
42 Softcopy Keterangan Tambahan 1 file Pihak Terkait
43 Surat Kuasa Khusus No: SKU-82/DIR/2020 tanggal 31 Agustus 2020 (Perkara No 6/PUU-XVIII/2020) 1 Rangkap 1 Rangkap Pemohon
44 Surat No S-297/S.MBU/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Keterangan Kementerian BUMN sebagai Pihak Terkait 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 15 September 2020 pukul 7.18 AM/7.18 WIB) Pihak Terkait
45 CV dan Keterangan Ahli a.n Imam Supriyadi bertanggal 14 September 2020 (Perkara No 6/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Softcopy harap diemail ke softcopy@mkri.id Pemohon
46 CV dan Keterangan Ahli a.n Drs. Djoko Sungkono, MM tanggal 14 September 2020 (Perkara 6/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Softcopy harap diemail ke softcopy@mkri.id Pemohon
47 Surat No 33/PE&P-BP/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Permohonan Mendapatkan Keterangan Tertulis Kementerian BUMN pada Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
48 CV dan Keterangan Ahli an Oce Madril dan Bayu Dwi Anggono 12 rangkap Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
49 Softcopy 2 files Pemerintah
50 Sofcopy Surat No S-342/S.MBU/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Kehadiran Kementerian BUMN (Perkara No 6/PUU-XVIII/2020) 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Senin, 5 Oktober 2020 pukul 13.44 WIB) Pemerintah
51 Softcopy CV dan Keterangan Ahli a.n Bayu Dwi A dan Oce Madril 6 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 2 Oktober 2020 pukul 9.41 WIB, 11.17 WIB, 17.58 WIB) Pemerintah
52 Kesimpulan tanggal 13 Oktober 2020 (Perkara No 6/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
53 Softcopy Kesimpulan 1 file (Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
54 Softcopy Kesimpulan (PT) tanggal 13 Oktober 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 5.11 PM/17.11 WIB) Pihak Terkait
55 Kesimpulan (PT) tanggal 12 Oktober 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Softcopy berupa Ms-Word mohon dikirimkan ke email: softcopy@mkri.id Pihak Terkait
56 Kesimpulan (PT) tanggal 13 Oktober 2020 untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
57 Softcopy Kesimpulan 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 5.11 PM/17.11 WIB) Pihak Terkait
58 Softcopy Kesimpulan Presiden untuk Perkara No 6/PUU-XVIII/2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Kamis, 19 November 2020 pukul 09.57 WIB) Pemerintah
59 Kesimpulan Presiden bertanggal 2 November 2020 12 rangkap Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap. Mohon mengkapi ttd. Pemerintah
60 Softcopy 1 file Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 6/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945
Pemohon : 1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin; 2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M; 3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H; 4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M
Kuasa Hukum : Bayu Prasetio, S.H., M.Hum, dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-01-27 14:09:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-02-17 00:00:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-07-08 11:15:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
4 2020-07-23 11:29:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT BPJS KETENAGAKERJAAN, ASABRI, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN BUMN, DAN TASPEN (IV) PDF AUDIO
5 2020-09-01 11:25:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT BUMN (V) PDF AUDIO
6 2020-09-17 11:22:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (VI) PDF AUDIO
7 2020-10-06 11:28:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN (VII) PDF AUDIO
8 2021-09-30 09:10:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 82/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 M. Komarudin; Susi Sartika dan Yulianti Tracking
2 26/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 60 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) Dwi Arifianto Tracking
3 138/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Perseroan Terbatas Papan Nirwana 2. Perseroan TerbatasCahaya Medika Health Care 3. Perseroan Terbatas PT Ramamuza Bhakti Husada 4. Perseroan Terbatas PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera 5. Sarju,6. Imron Sarbini. Tracking
4 47/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DR. Drg. Yaslis Ilyas, MPH., Drs. Kasir Iskandar, Msc., Drs. Odang Muchtar, MBA., AAAJI., QIP., dan Dinna Wisnu, Sip., MA., PhD Tracking
5 119/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Tracking
6 47/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adri dan Eko Sumantri Tracking
7 101/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adnan Purichta Ichsan YL, S.H. Tracking
8 7/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nur Ana Apfianti Tracking
9 72/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M., Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA., Drs. Achyar Hanafi, M.S., Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M., Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc., Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D., Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si., Dra. Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuhendo Saputra, Rosdiana, S.T., M.T., Nurhasanah, Drs. Djalu Sugiarto, M.Si., dan Drs. Sutanto Herujatmiko Tracking
10 62/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 Koko Koharudin Tracking