Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Tracking Perkara
11-11-2021
1
2
3
16-11-2021
4
16-11-2021
5
30-11-2021
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 11-11-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 51/PUU/PAN.MK/AP3/11/2021 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 16-11-2021 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 61/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 61/PUU/PAN.MK/ARPK/11/2021 ARPK
5 16-11-2021 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 61.61/PUU/PAN.MK/SP/11/2021
  1. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 30-11-2021
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan tanggal 11 November 2021 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
2 Daftar Alat Bukti tanggal 11 November 2021 untuk Bukti P-1 sd P-10 1 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
3 Bukti P-1 sd P-10 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
4 Softcopy Permohonan dan Daftar Alat Bukti 2 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Kamis, 11 November 2021 pukul 14.57 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 61/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pemohon : Rizky Ervianto
Antonia
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 10/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Tracking
2 28/PUU-V/2007 Kejaksaaan Tracking
3 6/PUU-VIII/2010 Kejaksaan Tracking
4 49/PUU-VIII/2010 kejaksaan Tracking
5 2/PUU-X/2012 Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945 Djailudin Kaisupy Tracking
6 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
7 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
8 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
9 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
10 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin Tracking
11 29/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi Tracking
12 40/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. Tracking
13 43/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H. Tracking
14 28/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Tracking