Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Tracking Perkara
22-04-2022
1
2
3
26-04-2022
4
10-05-2022
5
24-05-2022
6
06-06-2022
7
08-06-2022
8
24-08-2022
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 22-04-2022 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 56/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 26-04-2022 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 26-04-2022 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 61/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 61/PUU/PAN.MK/ARPK/04/2022 ARPK
5 10-05-2022 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 61.61/PUU/PAN.MK/SP/05/2022
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 24-05-2022
09:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 06-06-2022 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 08-06-2022
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 29-06-2022
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  14-07-2022
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Pemberi Keterangan Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (IV)
Jadwal Sidang
  02-08-2022
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Peradi (V)
Jadwal Sidang
  24-08-2022
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 Surat Kuasa 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 20 April 2022 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa bertanggal 12 April 2022 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
8 KTA dan BAS Para Kuasa Hukum 12 rangkap Pemohon
9 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-11 12 rangkap Pemohon
10 Bukti Fisik P-1 sd P-11 12 rangkap Asli materai Pemohon
11 Softcopy Permohonan, SK, DAB dan Scan Alat Bukti 1 folder Seperti di Simpel.mkri.id Pemohon
12 Perbaikan Permohonan tanggal 6 Juni 2022 (Perkara No 61/PUU-XX/2022) 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy Pemohon
13 Daftar Alat Bukti (tambahan) tanggal 6 Juni 2022 untuk Bukti P-12A sd Bukti P-18 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy Pemohon
14 Bukti P-12A sd Bukti P-18 10 rangkap 1 Asli, 9 Copy. Harap dicek kembali atas penulisan nama Pemohon 10 a.n Rahayu Ningsih dan Pemohon 6 a.n Bayu Prasetyo karena terdapat perbedaan penulisan antara KTPA dan BAS yang diserahkan sebagai alat bukti di MK. Terdapat renvoi di Bukti P-17. Untuk Bukti P-17 dan P-18 belum dicantumkan sumber referensi nama jurnalnya, tahun terbit, dan ISSN/DOI. Pemohon
15 Softcopy Perbaikan Permohonan, DAB (tambahan), dan Scan Alat Bukti (tambahan) 5 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 6 Juni 2022 pukul 14.00 WIB dan 14.04 WIB) Pemohon
16 Keterangan Presiden (tanpa) tanggal bulan Juni 2022 (Perkara No 61/PUU-XX/2022) 1 file (PDF) Harap dikirim versi Ms-Word. TTD Menteri KumHAM RI belum ada. Diterima via email MKRI (Senin, 27 Juni 2022 pukul 14.34 WIB) Pemerintah
17 Keterangan Presiden bertanggal 27 Juni 2022 12 rangkap Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 Pemerintah
18 Softcopy Ketpres 2 files (PDF dan Ms Word) Pemerintah
19 Surat No: 010/PBH-PKP/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Permohonan Permintaan Salinan Keterangan Presiden dan Perbaikan Keterangan Presiden (Perkara No 61/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli Pemohon
20 Permohonan Peradi sebagai Pihak terkait bertanggal 7 Juli 2022 12 rangkap Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
21 Surat Kuasa bertanggal 6 Juli 2022 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
22 KTA dan BAS para Kuasa 12 rangkap Mohon menyerahkan foto kopi KTP para Pemohon dan para kuasa juga Pihak Terkait
23 KTP para Pemohon dan para Kuasa Hukum 12 rangkap Copy. Perkara No 61/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
24 NPWP Persek Perhimpunan Advokat (Peradi) 12 rangkap Copy Pihak Terkait
25 Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) No 30 tanggal 8 September 2005 12 rangkap Copy Pihak Terkait
26 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 27 Mei 2022 1 rangkap Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 Pemerintah
27 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung bertanggal 24 Juni 2022 1 rangkap Pemerintah
28 Keterangan KPK bertanggal 14 Juli 2022 2 files (PDF dan Ms Word) Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 pihak lain
29 Keterangan Polri bertanggal ... Juli 2022 1 file Ms Word Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022. Mohon dilengkapi dengan tanda tangan pihak lain
30 Keterangan KPK bertanggal 14 Juli 2022 (direnvoi pada halaman 1, angka 62 diubah menjadi 61) 1 file (PDF) Perkara 61/PUU-XX/2022. Diterima via email MKRI (Kamis, 14 Juli 2022 pukul 13.49 WIB) pihak lain
31 Permohonan Edy Sugiarto dan Bibianus Hengky Widhi menjadi Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2022 1 rangkap Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
32 Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2022 1 rangkap Pihak Terkait
33 Surat Kuasa bertanggal 11 Juli 2022 1 rangkap Pihak Terkait
34 Daftar Alat Bukti dan Bukti Fisik PT-1 sd PT-6 1 rangkap Asli materai Pihak Terkait
35 Softcopy Permohonan, Keterangan, DAB, dan SK PT 1 folder Pihak Terkait
36 Keterangan KPK tanggal 14 Juli 2022 (Perkara No 61/PUU-XX/2022) 1 rangkap Asli. Diterima via Biro Umum (pos tercatat) hari Senin, 18 Juli 2022 pukul 07.40 WIB Pihak Terkait
37 Surat Pengantar No:B/97/HK.01.00/01-50/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Keterangan KPK 1 rangkap Asli Pihak Terkait
38 Keterangan KPK tanggal 14 Juli 2022 (Perkara No 61/PUU-XX/2022) (Renvoi pada halaman 1) 1 rangkap Asli. Diterima via Biro Umum (pos tercatat) hari Selasa, 19 Juli 2022 pukul 11.10 WIB Pihak Terkait
39 Surat Pengantar No:B/97/HK.01.00/01-50/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Keterangan KPK 1 rangkap Asli Pihak Terkait
40 Surat No: 011/PBH-PKP/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Permintaan Salinan Keterangan DPR, KPK, dan Kepolisian Negara RI 1 rangkap Asli Pemohon
41 Keterangan Pihak Terkait Peradi bertanggal 02 Agustus 2022 2 files (PDF dan Ms Word) Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
42 Keterangan Pihak Terkait PERADI 12 rangkap 1 asli, 11 copy Pihak Terkait
43 Akta Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn Nomor 1 tentang Berita Acara Musyawarah Nasional III PERADI 12 rangkap copy Pihak Terkait
44 Keterangan Tambahan bertanggal 2 Agustus 2022 1 file (PDF) Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 Pihak Terkait
45 Keterangan Kepolisian bertanggal 14 Juli 2022 1 file (PDF) Pihak Terkait
46 Surat Perintah bertanggal 25 Juli 2022 1 file (PDF) Pihak Terkait
47 SK bertanggal 25 Juli 2022 1 file (PDF) Pihak Terkait
48 Permohonan Permintaan Salinan Keterangan PT Peradi bertanggal 1 rangkap Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 61/PUU-XX/2022
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pemohon : Ari Torando
Agung Laksono
Octolin H Hutagalung, S.H., M.H
Muhammad Nuzul Wibawa
Imran Nating
Andrijani Sulistiowati, SH, MH
Hernoko Dono Wibowo
Bayu Prasetyo
Ida Haerani, SH., MH
Muhamad Arifudin
Bernard Jungjungan P
Rahayu Ningsih Hoed, SH., LLM
Kuasa Hukum : Dwi Priandono
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2022-05-24 09:18:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF AUDIO
2 2022-06-08 13:42:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
3 2022-06-29 11:16:00 Mendengarkan Keterangan DPR Dan Presiden (III) PDF AUDIO
4 2022-07-14 11:16:00 Mendengarkan Keterangan DPR Pemberi Keterangan Kepolisian Negara RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (IV) PDF AUDIO
5 2022-08-02 11:19:00 Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Peradi (V) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 018/PUU-IV/2006 Konstitusionalitas Perintah Penahanan Tracking
2 7/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tracking
3 5/PUU-VI/2008 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tracking
4 17/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
5 22/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
6 28/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
7 41/PUU-VIII/2010 Penertiban Perjudian Tracking
8 64/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang Tracking
9 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Tracking
10 69/PUU-VIII/2010 Pengujian materiil Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Yoseph Ly, Tracking
11 10/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Undang_undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Liem Marita Alias Aling Tracking
12 16/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Selanjutnya disebut KUHAP) Khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan Pasal (5 ayat (1) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Abu Bakar Ba'asyir Tracking
13 17/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 Irwan Kurniawan, S.H. Tracking
14 39/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang KUHAP Yoseph Ly Tracking
15 56/PUU-IX/2011 Pengujian Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945 Ir. Agusrin M Najamudin Tracking
16 65/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tjetje Iskandar Tracking
17 67/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Fans Delu Tracking
18 85/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Hi. Satono,S.P.,S.H. Tracking
19 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung I Made Sudana, SH Tracking
20 69/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materil Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Uji Formil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan H. Parlin Riduansyah Tracking
21 71/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 244 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dr. H. Idrus, M.Kes Tracking
22 76/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Ir. Fadel Muhammad Tracking
23 78/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945 Muhamad Zainal Arifin, S.H. Tracking
24 98/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 80 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Boyamin dan Supriyadi Tracking
25 114/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dr. H. Idrus M.Kes Tracking
26 115/PUU-X/2012 Permohonan pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP DR. Ismail, M.Ag Tracking
27 3/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hendry Batoarung Ma'dika Alias Papa Nio Tracking
28 21/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Andi Syamsuddin Iskandar, S.H. (Pemohon I), dan Boyamin (Pemohon II) Tracking
29 34/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 268 ayat (3) Antasari Azhar, SH., M.H Tracking
30 36/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana I Made Sudana Tracking
31 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
32 53/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Frasa "Ditahan" dan "tahanan" Pada Pasal 197 ayat (1) huruf K Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang dasar Negara 1945 Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M Tracking
33 68/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 197 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ferry Tansil Tracking
34 78/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1) Anwar Sadat, S.T. alias Sadat bin Satim 2)Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana Tracking
35 102/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sanusi Wiradinata, MASc Tracking
36 21/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bachtiar Abdul Fatah Tracking
37 67/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Sanusi Wiradinata, MASc Tracking
38 117/PUU-XII/2014 PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 1 ANGKA 14, PASAL 17, PASAL 21 AYAT (1) UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 {Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2)} Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum Tracking
39 120/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 H. Mawardi, Sri Ambarwati SE., MM., Dani Setiawan, A.Md Tracking
40 136/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Sudarto Tracking
41 17/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Boyamin, Supriyadi, Arif Sahudi SH.,MH Tracking
42 18/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Emus Mustarman Bin Harja Tracking
43 35/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang diwakili Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA selaku Ketua Umum Tracking
44 41/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Zainal Arifin, SH Tracking
45 44/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, dan Ryand Tracking
46 67/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
47 102/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Rusli Sibua , M.Si Tracking
48 108/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
49 123/PUU-XIII/2015 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, SH., MH., dkk. Tracking
50 130/PUU-XIII/2015 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Usman Hamid, Choky Risda Ramadhan, Carlos Tuah, dan Andro Supriyanto Tracking
51 33/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Anna Boentaran Tracking
52 44/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos. M. Si Tracking
53 103/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Joelbaner Hendrik Toendan, S.H., M.H. Tracking
54 29/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Elisa Manurung, S.H. dan Paingot Sinambela, S.H., M.H. Tracking
55 30/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zain Amru Ritonga Tracking
56 42/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H.; David Surya S.H., M.H.; H. Adidharma Wicaksono, S.H., LLM; dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H. Tracking
57 74/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Emir Moeis, M.Sc Tracking
58 92/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khaeruddin, S.H., S.Sy. dan Alungsyah, S.H. Tracking
59 4/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sutarjo, S.H., M.H. Tracking
60 66/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), dalam hal ini diwakili oleh Minola Sebayang, S.H., M.H. dan Herwanto, S.H., M.H. Tracking
61 84/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Robert Tantular, MBA Tracking
62 9/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Azam Khan, S.H. Tracking
63 60/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd dan Evan Waluyo Rostanadji Tracking
64 61/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. La Arta, M.Si Tracking
65 69/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Erko Mojra Tracking
66 81/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Tracking
67 12/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Sandhy Handika, Danang Yudha Prawira, S.H., dan Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. Tracking
68 26/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Azwarmi als Armi Tracking
69 46/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Prof. Dr. H.R. Abdussalam Tracking
70 56/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Drs. Channy Oberlin Aritonang Tracking
71 53/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Anita Natalia Manafe Tracking
72 4/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Anita Natalia Manafe, S.H. Tracking
73 28/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Umar Husni Tracking