Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Tracking Perkara
05-06-2023
1
2
3
07-06-2023
4
07-06-2023
5
20-06-2023
6
26-06-2023
7
04-07-2023
8
26-02-2024
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 05-06-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 56/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 07-06-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 07-06-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 61/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 61/PUU/PAN.MK/ARPK/06/2023 ARPK
5 07-06-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 98.61/PUU/PAN.MK/SP/06/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 20-06-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 26-06-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 04-07-2023
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 17-07-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan
Jadwal Sidang
  07-11-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Materiil (IV)
Jadwal Sidang
  22-11-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Materiil (V)
Jadwal Sidang
  13-12-2023
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dalam Pengujian Materiil dan Ahli Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 (VI)
Jadwal Sidang
  25-01-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 (VII)
Jadwal Sidang
  07-02-2024
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 dan Ahli Presiden (VIII)
Jadwal Sidang
  26-02-2024
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IX)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 P-2 UUD 1945 1 Pemohon
6 P-3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 1 Pemohon
7 Permohonan Pengujian Bertanggal 06 Juni 2023 4 rangkap 1 asli, 3 rangkap Pemohon
8 Daftar Bukti P-1 sd P-3 1 rangkap Pemohon
9 Bukti Fisik P-1 sd P-3 1 rangkap Pemohon
10 Softcopy Permohonan, DAB, dan scan alat bukti 1 folder Pemohon
11 Permohonan tanggal 5 Juni 2023 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Kamis, 8 Juni 2023 pukul 10.31 WIB) Pemohon
12 Perbaikan Permohonan tanggal 26 Juni 2023 (Perkara No 61/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Harap softcopy Perbaikan Permohonan dan DAB (tambahan) berupa Ms-Word dan PDF dikirim via email: [email protected] Pemohon
13 Daftar Alat Bukti tanggal 26 Juni 2023 untuk Bukti P-1 sd P-4 1 rangkap Asli Pemohon
14 Bukti P-4 1 rangkap Asli Pemohon
15 Surat Pemohon bertanggal 12 Oktober 2023 perihal: Surat Permohonan Menanyakan Kepastian Sidang Nomor Perkara 61/PUU-XXI/2023. 1 rangkap Asli. Pemohon
16 Surat Kuasa Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023 1 Asli, tidak bermaterai. Mohon dilengkapi dengan copy kartu identitas, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Advokat penerima kuasa. Pemohon
17 Surat Menko Bidang Perekonomian Nomor: PK-303/M.EKON/11/2023 bertanggal 6 November 2023 perihal: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Register Perkara: 61/PUU-XXI/2023. 1 rangkap Asli. Pemerintah
18 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 27 Juni 2023 (Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Pemerintah
19 Surat Kuasa Pemohon bertanggal 3 November 2023, salinan KTP Pemberi Kuasa, salinan KTP dan kartu anggota Kuasa Hukum. 1 rangkap Asli, bermaterai. Pemohon
20 Surat Kuasa Subsitusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bertanggal 1 November 2023 2 rangkap 1 asli dan 1 fotokopi Pemerintah
21 Surat Kuasa Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor:M/42/HK.10.03/XI/2023 bertanggal 7 November 20023 2 rangkap 1 asli dan 1 fotokopi Pemerintah
22 Surat Kuasa Substitusi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: SKU-31/M. EKON/10/2023 bertanggal 31 Oktober 2023 2 rangkap 1 asli dan 1 fotokopi Pemerintah
23 Keterangan Presiden bertanggal 17 November 2023 (Perkara Nomor: 61/PUU-XXI/2023) 12 rangkap 1 Asli 11 Fotokopi Pemerintah
24 Salinan KTA dan BAS a.n. Ricky Donny Lamhot, S.H. 1 rangkap Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023. Pemohon
25 Softcopy Keterangan Presiden Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023 bertanggal November 2023. 1 word Diterima via email pada hari Senin, 11 Desember 2023 Pkl. 10.29 WIB. Pemerintah
26 Keterangan tambahan Pemerintah bertanggal 11 Desember 2023 12 rangkap Perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023. 1 asli, 11 rangkap. Mohon softcopy dalam bentuk word dan pdf diserahkan via email Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 61/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon : Leonardo Siahaan, S.H
Kuasa Hukum : Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 39/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
2 40/PUU-XXI/2023 Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.; Tracking
3 41/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
4 46/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV) Tracking
5 49/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Indonesia Halal Watch, diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.I.Kom., selaku Ketua dan Raihan Keumala, S.H., selaku Sekretaris Tracking
6 50/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
7 54/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum, dan Siti Istikharoh slaku Bendahara Umum (Pemohon I); Federasi Serikata Pekerja Farrmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Wiwit Widuri selaku Ketua Umum, Gatot Subroto selaku Sekretaris Umum, dan Umi Kalsum selaku Bendahara Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Dedi Sudarajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum, dan Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum (Pemohon III), dan seterusnya Tracking
8 58/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rega Felix Tracking
9 164/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Anisitus Amanat, S.H. Tracking
10 168/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Partai Buruh, dan lain-lain Tracking