Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
14-09-2016
1
2
14-09-2016
3
25-08-2016
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-09-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 14-09-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 25-08-2016 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 rangkap Pemohon
2 Daftar Bukti P-1 sd P-10 12 rangkap Pemohon
3 Bukti Fisik P-1 sd P-10 12 rangkap Pemohon
4 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 2 Files Pemohon
5 Permohonan 12 Rangkap Permohonan merevisi dengan menggunakan badan hukum FKHK, yang sebelumnya tidak ada. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
6 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 66/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
7 Kesimpulan 12 Rangkap Perkara Nomor 66/PUU-XIV/2016. Softcopy mohon diserahkan via email Pemohon
8 Surat Kuasa Presiden bertgl 19 Sept 2016 1 rangkap Perkara Nomor 66/PUU-XIV/2016 Pemerintah
9 Keterangan Presiden 12 rangkap Pemerintah
10 Kesimpulan Presiden 12 rangkap Pemerintah
11 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara Nomor 66/PUU-XIV/2016 DPR
12 Softcopy 1 file DPR
Detail Perkara
No Perkara : 66/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang dalam hal ini diwakili oleh Achmad Saifudin Firdaus, Bayu Segara, Kurniawan, Okta Heriawan, Syaugi Pratama, Lintar Fauzi
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-09-06 10:07:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2016-09-20 11:08:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2016-10-05 11:13:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN AHLI YANG DIHADIRKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (V) (III) PDF AUDIO
4 2016-10-18 11:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON, DAN AHLI YANG DIHADIRKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (IV) PDF AUDIO
5 2017-12-14 11:14:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 125/PUU-XII/2014 Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Edward Dewaruci, SH.,MH dan Doni Istyanto Hari Mahdi Tracking
2 7/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Partai Hati Nurani Rakyat (diwakili oleh Ketua Umum dan Sekjen) 2. Partai Amanat Nasional, (diwakili oleh Ketua Umum ) 3. Mat Suron. 4. Zuharman. Tracking
3 136/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Kasman Lassa, S.H. Tracking
4 137/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dkk Tracking
5 28/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Apolos Paulus Sroyer, Paulus Agustinus Kafiar, Thomas Rumbiak, Filep Y., Mathias Komegi, dan Edy Kawab Tracking
6 30/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muh. Samanhudi Anwar Tracking
7 31/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Bambang Soenarko, Enny Ambarsari, S.H., Radian Jadid, Widji Lestari, S.Psi Tracking
8 56/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Amal Subkhan, Solihin, Totok Ristiyono Tracking
9 87/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dendy Prayitno, Hendrik Bode, Kadari, Sutrisno,Soewandi, Yoppi Mamesah, Sunowo, Mochammad Subekti, M. Sholikin, Usman, Adi Susanto, Wagiman Hadi Prajitno, dan Moch. Sarbini Tracking
10 3/PUU-XV/2017 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Suhaelah, Reni Setiawati, dan Susi Marfia Tracking
11 34/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Makmun Ibnu Fuad, S.E., Fadhilah Budiono, Drs. H. Achmad Syafii, M.Si., Dr. KH. A. Busyro Kari M., M.Si., Imron Rosyadi, S.E., M.Si., KH. Imam Ubaidillah, S.Pd., Halili, H. Herman Dali Kusuma, M.H., KH. Ali Karror Shinhaji, KH. M. Nurudin A. Rachman, S.H., dan H. Achmad Zaini Tracking
12 12/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rochmadi Sularsono Tracking
13 31/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah H. Hasanuddin, S. HUT Tracking
14 067/PUU-II/2004 pengawasan advokat Tracking
15 007/PUU-IV/2006 Perlindungan Hukum Dalam UU MA Dan UU KY Tracking
16 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
17 23/PUU-V/2007 Pembatasan Kasasi Terhadap Perkara TUN Keputusan Pejabat Daerah Tracking
18 129/PUU-VII/2009 Penilaian Materi Norma Kewenangan Yudisial Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tracking
19 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
20 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung I Made Sudana, SH Tracking
21 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
22 45/PUU-XII/2014 Permohonan Uji MateriilPasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang Undang Dasar 1945 Dra Noes Soediono Tracking
23 81/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 67 ayat (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1985, tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Bripda Daniel Liunome Tracking
24 91/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dwi Hertanty Tracking