Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
09-11-2020
1
2
13-08-2020
3
29-07-2020
4
5
12-08-2020
6
7
8
03-11-2020
9
14-01-2021
10
11
Detail Proses dan Dokumen
11-01-2021
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-11-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 13-08-2020 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 29-07-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 12-08-2020
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 21-09-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pemberi Keterangan Komisi Pemilihan Umum (III)		 Jadwal Sidang
  05-10-2020
13:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait Hamim Pou (IV)		 Jadwal Sidang
  12-10-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)		 Jadwal Sidang
  03-11-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pihak Terkait (VI)		 Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 03-11-2020 Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 14-01-2021
09:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 23 Juli 2020 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 140/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2020 1 file (PDF) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 140/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
3 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-2 1 file (PDF) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 140/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
4 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-13 1 file (Ms Word) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 140/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
5 Scan Bukti P-1 sd P-2 (sudah leges meterai) 2 files (PDF) Diterima melalui simpel.mkri. Tanda Terima Permohonan 140/PAN.ONLINE/2020 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 23 Juli 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
8 Fotokopi Pemohon I dan Pemohon II serta KTA dan Berita Acara Sumpah 1 Rangkap 1 Rangkap Pemohon
9 Surat Permohonan Prioritas Pemeriksaan Perkara tanggal 29 Juli 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
10 Bukti fisik P-1 sd P-13 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Daftar Alat Bukti belum diserahkan Pemohon
11 Surat Tugas: 001-ST/DPP-BAHU NasDem/VIII/2020 1 Rangkap 1 Rangkap pihak lain
12 Perbaikan Permohonan bertanggal 13 Agustus 2020 12 rangkap Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
13 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-13 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
14 Permohonan menjadi Pihak Terkait bertanggal 19 Agustus 2020 12 rangkap Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. 1 Asli, 11 Rangkap. Softcopy mohon dikirim via email. Pihak Terkait
15 Surat Kuasa bertanggal 19 Agustus 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
16 KTP Pemohon 1 rangkap Pihak Terkait
17 KTA an Regginaldo Sultan 1 rangkap Pihak Terkait
18 Keterangan Presiden bertanggal 17 September 2020 12 rangkap Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. TTD Menkumham belum Pemerintah
19 Softcopy 1 file Pemerintah
20 Keterangan Tertulis bertanggal 18 September 2020 12 rangkap Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
21 Softcopy 1 file Pihak Terkait
22 Scan Surat Permohonan Penundaan Jadwal Sidang tanggal 18 September 2020 untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 18 September 2020 pukul 5.51 PM/17.51 WIB) Pemerintah
23 Koreksi Keterangan Tertulis KPU RI 12 rangkap Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
24 Softcopy 1 file Pihak Terkait
25 Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Oktober 2020 12 rangkap Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
26 Daftar Alat Bukti PT-1 sd PT-7 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap. Mohon Bukti Fisik diserahkan sebanyak 12 rangkap, yang salah satunya berleges materai. Pihak Terkait
27 Softcopy Keterangan PT dan Daftar Bukti 2 files Pihak Terkait
28 Bukti Fisik PT-1 sd PT-7 12 rangkap Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap. Pihak Terkait
29 Softcopy Surat tanggal 5 Oktober 2020 untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 terkait Permohonan untuk Mendapatkan Salinan Keterangan Presiden, Keterangan DPR RI, Keterangan Pemberi Keterangan KPU RI, dan Keterangan Pihak Terkait 1 file (PDF) Diterima melalui email Panitera MK (Senin, 5 Oktober 2020 pukul 18.11 WIB) Pemohon
30 Softcopy Keterangan Pihak Terkait dan Daftar Alat Bukti 2 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Senin, 5 Oktober 2020 pukul 12.02 WIB) Pihak Terkait
31 Surat tanggal 19 Agustus 2020 perihal Permohonan untuk Mendapatkan Salinan/Fotokopi Dokumen Dalam Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
32 CV dan Keterangan Ahli an. Muhtadi dan Yusdianto 12 rangkap Pemohon
33 Softcopy 5 files Mohon softcopy dalam bentuk word Pemohon
34 Daftar Kehadiran Pemohon dan Tim 12 rangkap Pemohon
35 Keterangan Tertulis Perbaikan Yusdiyanto 12 rangkap Perkara 67/PUU-XVIII/2020 Pemohon
36 Surat tanggal 27 Oktober 2020 perihal Informasi Kehadiran Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
37 Surat tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pengajuan Daftar Ahli dari Pihak Terkait untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
38 CV dan Keterangan Ahli Pihak Terkait an. Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA tanggal 26 Oktober 2020 (Perkara No 67/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Softcopy CV dan Keterangan Ahli berupa Ms-Word harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
39 Surat Tugas No: B/1622/UN14.2.4/HK.04/2020 tanggal 26 Oktober 2020, CV dan Keterangan Ahli masing-masing tanggal 26 Oktober a.n Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.H 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Softcopy CV dan Keterangan Ahli berupa Ms-Word harap dikirim ke email: [email protected] Pihak Terkait
40 Softcopy CV dan Keterangan Ahli Pihak Terkait an. Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA 2 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 27 Oktober 2020 pukul 14.06 WIB) Pihak Terkait
41 Softcopy CV dan Keterangan Ahli masing-masing tanggal 26 Oktober a.n Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.H 2 files (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 27 Oktober 2020 pukul 14.39 WIB) Pihak Terkait
42 Surat tanggal 2 November 2020 (Perkara No 67/PUU-XVIII/2020) perihal Perbaikan Keterangan Tertulis Ahli Pemohon dalam Persidangan PUU di MK 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
43 Keterangan Ahli (Perbaikan) untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 bulan Oktober 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
44 Kesimpulan PT bertanggal 10 November 2020 12 rangkap Perkara 67/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap. Softcopy mohon diserahkan via email. Pihak Terkait
45 Kesimpulan tanggal 9 November 2020 untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
46 Softcopy Kesimpulan tanggal 9 November 2020 1 file (Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
47 Softcopy Kesimpulan Pihak Terkait tanggal 10 November 2020 untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MK (Senin, 9 November 2020 pukul 15.30 WIB) Pihak Terkait
48 Softcopy Kesimpulan Pemerintah untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 bulan November 2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 11 November 2020 pukul 08.51 WIB) Pemerintah
49 Keterangan DPR tanggal 21 September 2020 (Perkara No 67/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap DPR
50 Softcopy Keterangan DPR RI 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 17 November 2020 pukul 11.52 WIB) DPR
51 Softcopy Keterangan Presiden bulan September 2020 (Perkara No 67/PUU-XVIII/2020) 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Selasa, 17 November 2020 pukul 17.51 WIB) Pemerintah
52 Kesimpulan Pemerintah untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 tanggal 11 November 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
53 Softcopy Kesimpulan Pemerintah untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 bulan November 2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 11 November 2020 pukul 08.51 WIB) Pemerintah
54 Surat Permohonan Prioritas Pengucapan Putusan Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 tanggal 20 November 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
55 Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2020 1 rangkap Asli Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 67/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
Pemohon : 1. Mohammad Kilat Wartabone; 2. Imran Ahmad, S.E., M.M.
Kuasa Hukum : Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-08-12 10:15:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-08-26 15:07:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-09-21 11:25:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, PIHAK TERKAIT, DAN PEMBERI KETERANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (III) PDF AUDIO
4 2020-10-05 13:26:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN PIHAK TERKAIT (IV) PDF AUDIO
5 2020-10-12 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (V) PDF AUDIO
6 2020-11-03 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN AHLI PIHAK TERKAIT (VI) PDF AUDIO
7 2021-01-14 09:16:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 54/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen, Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru, Tsamara Amany, dan Nong Darol Mahmada. Tracking
2 55/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Fuad Hadi, S.H., M.H. Tracking
3 60/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Basuki Tjahaja Purnama Tracking
4 64/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ahmad Irawan Tracking
5 68/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Muhammad Zainal Arifin, S.H. Tracking
6 71/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Hi. Rusli Habibie, MAP Tracking
7 75/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yan Anton Yoteni Tracking
8 92/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D., Ida Budhiati, S.H., M.H., Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Arief Budiman S.S., S.IP., MBA., Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si., Drs. Hadar Nafis Gumay, dan Hasyim Asy’ari S.H., M.Si., Ph.D. Tracking
9 93/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang diwakili oleh H. Djan Fariz selaku Ketua Umum dan Dr. H.R.A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
10 110/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1.Alif Nugraha 2.Sandi Ramadan 3.Jiki 4.Nasril Ginting 5.Rachmad Sulistiawan 6.Hadi Chandra 7.Ardiyanto 8.Syafrina Indika Tracking
11 2/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Suta Widhya, S.H. Tracking
12 9/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Ahars Sulaiman, S.H.,M.H.,M.Kn Tracking
13 11/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Heru Widodo, S.H., M.Hum., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Supriyadi Adi, S.H., Budi Setyanto, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Vivi Ayunita, S.H., Arsi Divinubun, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., Samsudin, S.H., Guntur Fattahilah, S.H., Eka Saputra, S.H., M.H., Fablio Rojev Andrea, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Ir. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H., dan Edy Halomoan Gurning, S.H. Tracking
14 14/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H. Tracking
15 16/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Tracking
16 24/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Djan Faridz Tracking
17 45/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abdul Wahid, S.Pd.I Tracking
18 64/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Akhmad Muqowam, Muhammad Mawardi, Abd. Rahman Lahabato, M. Syukur, Intsiawati Ayus, Ahmad Kanedi, dan Taufik Nugraha Tracking
19 90/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dani Muhammad Nursalam Tracking
20 43/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Agus Supriadi, S.H. Tracking
21 99/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ahmad Wazir Noviadi Tracking
22 14/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal Tracking
23 50/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Madsanih Tracking
24 51/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Muhammad Sholeh, S.H. dan Ir. Ahmad Nadir Tracking
25 55/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Tracking
26 56/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam hal ini diwakili oleh Adnan Topan Husodo dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini Tracking
27 58/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 1. Faldo Maldini; 2. Tsamara Amany; 3. Dara Adinda Kesuma Nasution; dan 4. Cakra Yudi Putra Tracking
28 63/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Parliament Responsive Forum (PAMOR) yang diwakili oleh Dayanto, S.H., M.H. selaku Direktur dan Muhammad Alfa Sikar selaku Sekretaris Jenderal Tracking
29 7/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Michael Tracking
30 13/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 Hendra Otakan Indersyah Tracking
31 18/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 1. Tiuridah Silitonga, S.T., M.M.; 2. Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.; 3. Nurhidayat, S.Sos.; 4. Mohammad Fadli, S.H. Tracking
32 22/PUU-XVIII/2020 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Anwar Hafid dan H. Arkadius, Dt. Intan Baso Tracking
33 70/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 1. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris; 2. Tresno Subagyo; 3. Johan Syafaat Mahanani; 4. Almas Tsaqibbirru, RE A. Tracking
34 67/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Bartolomeus Mirip sebagai Pemohon I dan Makbul Mubarak sebagai Pemohon II Tracking
35 2/PUU-XX/2022 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Hardizal, S.Sos, M.H. Tracking
36 15/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Dr. ( Can. ) Dewi Nadya Maharani, S.H., M.H.; Suzie Alancy Firman, S.H.; Moch. Sidik; Rahmatulloh, S.Pd., M.Si.; dan Mohammad Syaiful Jihad Tracking
37 18/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi, S. Ag. Tracking
38 37/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang A. Komarudin, Eny Rochayati, Hana Lena Mabel, Festus Menasye Asso, Yohanes G. Raubaba, dan Prillia Yustiati Uruwaya Tracking
39 55/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S (Ketua), Hapid, S.HI., M.H. (Sekretaris), dan Muhamad Madroni (Bendahara) Tracking
40 85/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Tracking
41 95/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution Tracking
42 2/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Drs. Edi Damansyah, M.Si. Tracking