Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Tracking Perkara
1
2
3
16-07-2014
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 04-07-2014 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 16-07-2014 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 12 rangkap Pemohon
2 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-16 12 rangkap Pemohon
3 softcopy Permohonan Pemohon 1 CD Pemohon
4 Permohonan Sebagai Pihak Terkait (DPP FPI) 12 rangkap Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
5 Surat Kuasa Pihak Terkait dan Fotocopy Kartu Tanda Advokat 12 rangkap Pihak Terkait
6 Permohonan Menjadi Pihak Terkait 12 Rangkap Perkara Nomor: 68/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
7 Surat Kuasa dari Pemohon Pihak terkait 12 Rangkap Pihak Terkait
8 Daftar Bukti dan Bukti-Bukti: PT- 1 s/d P-4 12 Rangkap Pihak Terkait
9 Daftar Bukti dan Bukti-Bukti: PT. 1a, 1b, dan 1c s/d PT-4 12 Rangkap Pihak Terkait
10 Daftar Ahli Pihak Terkait 12 rangkap 68/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
11 Surat dari Pemohon Perihal : Permohonan Penundaan Pemeriksaan Ahli Pemohon 1 rangkap Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 Pemohon
12 Kesimpulan Pihak Terkait ( Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan) 12 Rangkap Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 Pihak Terkait
13 softcopy Kesimpulan Pihak Terkait ( Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan) 1 file Pihak Terkait
14 Kesimpulan Para Pemohon 12 Rangkap Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 Pemohon
15 softcopy Kesimpulan Para Pemohon 1 CD Pemohon
16 Keterangan dan Kesimpulan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 (softcopy akan dikirim melalui email [email protected] atau [email protected]) Pemerintah
17 Surat Kuasa Khusus Pemerintah 1 rangkap asli Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 68/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945
Pemohon : Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra,
Kuasa Hukum : -
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2014-09-04 14:05:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF AUDIO
2 2014-09-17 13:35:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
3 2014-10-14 11:24:00 Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, Pihak Terkait, serta Kementerian Agama (III) PDF AUDIO
4 2014-10-22 14:17:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT, SERTA SAKSI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2014-11-05 11:20:00 Mendengarkan Keterangan MUI, PBNU, Walubi, Dan PGI (V) PDF AUDIO
6 2014-11-24 11:17:00 Mendengarkan Keterangan KWI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Matakin (VI) PDF AUDIO
7 2014-12-04 11:18:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pihak Terkait (VII) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 12/PUU-V/2007 Konstitusionalitas Pengaturan Poligami Tracking
2 46/PUU-VIII/2010 Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri) Tracking
3 38/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil Tracking
4 30/PUU-XII/2014 Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Zumrotin Tracking
5 74/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Tracking
6 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ike Farida Tracking
7 22/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah Tracking
8 40/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. Tracking
9 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan E. Ramos Petege Tracking
10 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking