Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tracking Perkara
Tracking Perkara
16-06-2023
1
2
3
26-06-2023
4
26-06-2023
5
10-07-2023
6
24-07-2023
7
25-07-2023
8
9
15-08-2023
10
16-08-2023
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 16-06-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 23-06-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 26-06-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 68/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 68/PUU/PAN.MK/ARPK/06/2023 ARPK
5 26-06-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 106.68/PUU/PAN.MK/SP/06/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
6 10-07-2023
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 24-07-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 25-07-2023
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
10 15-08-2023
13:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan 		Jadwal Sidang

File Putusan
11 16-08-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 89.68/PUU/PAN.MK/SPts/08/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 Permohonan bertanggal 15 Juni 2023 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
6 DAB P.1a sd P.3b 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
7 Bukti Fisik P.1a sd P.3b 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
8 Softcopy Permohonan, DAB, dan scan alat bukti 1 folder Pemohon
9 Surat No: 60/BSLF/0723 tanggal 7 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 68/PUU-XXI/2023) dan Scan SKK tanggal 15 Juni 2023 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 10 Juli 2023 pukul 10.02 WIB) Pemohon
10 Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2023 5 rangkap 1 asli, 3 copy Pemohon
11 Perbaikan Permohonan tanggal 24 Juli 2023 (Perkara No 68/PUU-XXI/2023) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Renvoi pada kata Perbaikan di bagian Perihal (halaman 1) Pemohon
12 Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Renvoi pada Nomor Perkara di bagian KHUSUS 68/PUU-XXI/2023 Pemohon
13 KTP a.n Komaryono 12 rangkap Copy Pemohon
14 Perbaikan Permohonan 2 files (PDF dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pemohon
15 Surat tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 68/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 25 Juli 2023 pukul 05.51 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 68/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon : BOYAMIN
CHRISTOPHORUS HARNO
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 006/PUU-I/2003 Pembubaran Kpkpn Dan Peleburannya Sebagai Bagian Dari Fungsi Kpk Tracking
2 69/PUU-II/2004 KPTPK (KPK) Tracking
3 010/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
4 012/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
5 016/PUU-IV/2006 - Tracking
6 019/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
7 19/PUU-V/2007 Persyaratan Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tracking
8 133/PUU-VII/2009 Inkonstitusional Bersyarat Pemberhentian Secara Tetap Terhadap Pimpinan KPK Tracking
9 37/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
10 39/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
11 60/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman I Made Sudana, S.H. Tracking
12 60/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hengky Baramuli Tracking
13 5/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Feri Amsari, S.H., M.H. Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki , Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tracking
14 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
15 31/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. Tracking
16 80/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang dasar 1945 Habiburokhman, SH., Muhammad Maulana Bungaran, SH dan Munathsir Mustaman, SH Tracking
17 81/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 M. Farhat Abbas, SH,MH Tracking
18 49/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materi Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 M. Farhat Abbas, SH., MH dan Narliz Wandi Piliang alia Iwan Piliang Tracking
19 16/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) Huruf C, Dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), Dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec,Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH. Tracking
20 25/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Tracking
21 40/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bambang Widjojanto Tracking
22 102/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Rusli Sibua , M.Si Tracking
23 110/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
24 109/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
25 70/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tonin Tachta Singarimbun Tracking
26 95/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
27 96/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
28 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
29 87/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Tracking
30 160/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Boyamin Bin Saiman, S.H. Tracking
31 163/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman, S.H. sebagai Koordinator - Pendiri dan Supriyadi sebagai Pendiri Tracking