Permohonan Uji Materil Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Uji Formil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tracking Perkara
1
2
09-08-2012
3
13-07-2012
4
5
27-07-2012
6
7
8
05-09-2012
9
22-11-2012
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 03-08-2012 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 09-08-2012 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 13-07-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 27-07-2012
09:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan
Jadwal Sidang
7 05-09-2012
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 22-11-2012
14:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Uji Materil Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Uji Formil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 12 eks serta softcopy Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon 12 eks Surat Kuasa ada bukti P-1 Pemohon
3 Daftar dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-5 12 eks Pemohon
4 Perbaikan Permohonan 12 eks Perkara Nomor : 69/PUU-X/2012 Pemohon
5 Daftar dan Bukti Pemohon : P-5 s.d P-12 12 eks Pemohon
6 Pengajuan Ahli 12 eks Perkara Nomor 69/PUU-X/2012 Pemohon
7 CV Ahli Pemohon atas Nama : Prof. Ramli Atmasasmita, SH, Prof. Eddy Os Hiariej, SH, DR. Mudzakkir SH, DR. Chairul Huda, SH dan Prof. Tahir Azhary, SH Masing-masing 12 Rangkap Perkara Nomor : 69/PUU-X/2012 Pemohon
8 Keterangan DPR 12 eks Perkara : 69/PUU-X/2012 (Softcopy kirim via E-mail) DPR
9 1. Kesimpulan Permohonan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981; 2. Pendapat Hukum terhadap Pasal 197 KUHAP 12 eks Terkait dengan Perkara Nomor 69/PUU-X/2012 Pemohon
10 Surat Ref:317/YIM/I7I/XI/2012, Perihal :Mohon Percepatan Putusan Perkara Nomor 69/PUU-X/2012, tanggal 6 November 2012 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-X/2012 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 69/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Permohonan Uji Materil Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Uji Formil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pemohon : H. Parlin Riduansyah
Kuasa Hukum : Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc, Dr. Margarito Kamis, SH, MH, Jamaluddin Karim, SH, MH, Widodo Iswantoro, SS, SH, Hidayat Achyar SH, Mansur Munir SH
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-07-27 09:05:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2012-08-13 10:20:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2012-09-05 11:31:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 018/PUU-IV/2006 Konstitusionalitas Perintah Penahanan Tracking
2 7/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tracking
3 5/PUU-VI/2008 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tracking
4 17/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
5 22/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
6 28/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
7 41/PUU-VIII/2010 Penertiban Perjudian Tracking
8 64/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Sigit Soegiarto bin Ong Ting Kang Tracking
9 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra Tracking
10 69/PUU-VIII/2010 Pengujian materiil Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Yoseph Ly, Tracking
11 10/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengujian Undang_undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Liem Marita Alias Aling Tracking
12 16/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Selanjutnya disebut KUHAP) Khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan Pasal (5 ayat (1) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Abu Bakar Ba'asyir Tracking
13 17/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 Irwan Kurniawan, S.H. Tracking
14 39/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang KUHAP Yoseph Ly Tracking
15 56/PUU-IX/2011 Pengujian Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945 Ir. Agusrin M Najamudin Tracking
16 65/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tjetje Iskandar Tracking
17 67/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Fans Delu Tracking
18 85/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Hi. Satono,S.P.,S.H. Tracking
19 44/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentnag Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang No, 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1085 Tentang mahkamah Agung I Made Sudana, SH Tracking
20 71/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 244 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dr. H. Idrus, M.Kes Tracking
21 76/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Ir. Fadel Muhammad Tracking
22 78/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap UUD 1945 Muhamad Zainal Arifin, S.H. Tracking
23 98/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 80 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Boyamin dan Supriyadi Tracking
24 114/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dr. H. Idrus M.Kes Tracking
25 115/PUU-X/2012 Permohonan pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP DR. Ismail, M.Ag Tracking
26 3/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hendry Batoarung Ma'dika Alias Papa Nio Tracking
27 21/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Andi Syamsuddin Iskandar, S.H. (Pemohon I), dan Boyamin (Pemohon II) Tracking
28 34/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 268 ayat (3) Antasari Azhar, SH., M.H Tracking
29 36/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 268 ayat(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana I Made Sudana Tracking
30 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
31 53/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Frasa "Ditahan" dan "tahanan" Pada Pasal 197 ayat (1) huruf K Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang dasar Negara 1945 Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M Tracking
32 68/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 197 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ferry Tansil Tracking
33 78/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1) Anwar Sadat, S.T. alias Sadat bin Satim 2)Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana Tracking
34 102/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Sanusi Wiradinata, MASc Tracking
35 21/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bachtiar Abdul Fatah Tracking
36 67/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Sanusi Wiradinata, MASc Tracking
37 117/PUU-XII/2014 PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 1 ANGKA 14, PASAL 17, PASAL 21 AYAT (1) UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 {Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2)} Raja Bonaran Situmeang, SH., M.Hum Tracking
38 120/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 H. Mawardi, Sri Ambarwati SE., MM., Dani Setiawan, A.Md Tracking
39 136/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Sudarto Tracking
40 17/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Boyamin, Supriyadi, Arif Sahudi SH.,MH Tracking
41 18/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Emus Mustarman Bin Harja Tracking
42 35/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang diwakili Prof. DR. Muchtar Pakpahan, SH., MA selaku Ketua Umum Tracking
43 41/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Zainal Arifin, SH Tracking
44 44/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, dan Ryand Tracking
45 67/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
46 102/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Rusli Sibua , M.Si Tracking
47 108/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
48 123/PUU-XIII/2015 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, SH., MH., dkk. Tracking
49 130/PUU-XIII/2015 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Usman Hamid, Choky Risda Ramadhan, Carlos Tuah, dan Andro Supriyanto Tracking
50 33/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Anna Boentaran Tracking
51 44/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos. M. Si Tracking
52 103/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Joelbaner Hendrik Toendan, S.H., M.H. Tracking
53 29/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Elisa Manurung, S.H. dan Paingot Sinambela, S.H., M.H. Tracking
54 30/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zain Amru Ritonga Tracking
55 42/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H.; David Surya S.H., M.H.; H. Adidharma Wicaksono, S.H., LLM; dan Hendro Sismoyo, S.H., M.H. Tracking
56 74/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Emir Moeis, M.Sc Tracking
57 92/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khaeruddin, S.H., S.Sy. dan Alungsyah, S.H. Tracking
58 4/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sutarjo, S.H., M.H. Tracking
59 66/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), dalam hal ini diwakili oleh Minola Sebayang, S.H., M.H. dan Herwanto, S.H., M.H. Tracking
60 84/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Robert Tantular, MBA Tracking
61 9/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Azam Khan, S.H. Tracking
62 60/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Andrias Lutfi Susiyanto, S.Pd dan Evan Waluyo Rostanadji Tracking
63 61/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. La Arta, M.Si Tracking
64 69/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Erko Mojra Tracking
65 81/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Tracking
66 12/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Sandhy Handika, Danang Yudha Prawira, S.H., dan Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. Tracking
67 26/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Azwarmi als Armi Tracking
68 46/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Prof. Dr. H.R. Abdussalam Tracking
69 56/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 Drs. Channy Oberlin Aritonang Tracking
70 53/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Anita Natalia Manafe Tracking
71 4/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Anita Natalia Manafe, S.H. Tracking
72 28/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Umar Husni Tracking
73 61/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H., Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb., Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM., Ida Haerani, S.H., M.H., Muhamad Arifudin, S.H., Bernard Jungjungan P, S.H., Ari Torando, S.H., dan Agung Laksono, S.H., Tracking