Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
26-02-2016
1
2
24-06-2015
3
27-05-2015
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-02-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 24-06-2015 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 27-05-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 rangkap Pemohon
2 Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-22 12 rangkap Pemohon
3 Bukti Fisik P-1 s.d. P-22 12 rangkap Pemohon
4 Softcopy Permohonan dan Daftar Alat Bukti 2 file Pemohon
5 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Diserahkan di persidangan tanggal 24 Juni 2015. Pemohon
6 Daftar Saksi an. Rulita, Septalita, dan Kusnarty 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pemohon
7 Softcopy Daftar Saksi 1 rangkap Pemohon
8 Surat Berhalangan Hadir pada sidang tanggal 11 Agustus 2015 pukul 14.00 WIB 1 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. DPR
9 Daftar Saksi 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Diserahkan di persidangan tanggal 11 Agustus 2015. Pemohon
10 Softcopy daftar saksi 1 file Pemohon
11 Daftar Saksi Pemohon an Liem Tony DS dan Daftar Ahli Pemohon an Prof Ny. Arie Sukanti Hutagalung, Dr. Neng Djubaedah, SH., MH. dan Prof Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., Ph.D 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pemohon
12 CV Ahli Pemohon an Dr. Neng Djubaedah, SH., MH. 12 rangkap Pemohon
13 KTP Saksi Pemohon an Liem Tony DS 12 rangkap Pemohon
14 Softcopy daftar saksi dan ahli 1 file Pemohon
15 Surat Perihal Berhalangan Hadir Sidang 1 rangkap Perkara nomor 69/PUU-XIII/2015 DPR
16 Keterangan ahli pemohon an Dr. Neng Djubaedah, SH., MH. 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Diserahkan di persidangan tanggal 27 Agustus 2015. Pemohon
17 Softcopy Keterangan Ahli Dr. Neng Djubaedah, SH., MH. 1 file Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pemohon
18 Daftar Saksi dan ahli beserta lampiran-lampiran bertanggal 7 September 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Diserahkan di persidangan tanggal 7 September 2015. Pemohon
19 Lampiran dari keterangan saksi Pemohon an Juliani Wistarina Luthan 1 rangkap (terdiri dari 5 bundel berbeda) Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Diserahkan pasca sidang Pemohon
20 Softcopy Daftar Saksi untuk SIdang tanggal 7 Sept 2015 1 file Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pemohon
21 Daftar Saksi Pemohon a.n. Prof. Ny. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI dan Alya Hiroko Oni 12 Rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pemohon
22 Keterangan Ahli a.n. Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. 12 Rangkap Pemohon
23 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Softcopy mohon dikirim via email. Pemerintah
24 Keterangan Ahli an Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH., M.L.I. dan Dr. Neng Zubaedah, SH., MH. 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Softcopy mohon diserahkan via email. Pemohon
25 Kesimpulan 12 rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pemohon
26 Keterangan Saksi Fakta an Cahriani, Alya Hiroko Oni, Juliani W.L., Septalita A., Rulita A., dan Liem Dwi S. 12 rangkap Pemohon
27 Softcopy 8 files Pemohon
28 Softcopy Keterangan Presiden 1 file Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 15 Sept 2015. Pemerintah
29 Surat permohonan penundaan pengucapan putusan 1 Rangkap Perkara Nomor 69/PUU-XIV/2016 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 69/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Ike Farida
Kuasa Hukum : -
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2015-06-24 14:00:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
2 2015-07-29 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III) PDF AUDIO
3 2015-08-11 14:18:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
4 2015-08-27 11:18:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (V) PDF AUDIO
5 2015-09-07 11:25:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (VI) PDF AUDIO
6 2016-10-27 10:11:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 12/PUU-V/2007 Konstitusionalitas Pengaturan Poligami Tracking
2 46/PUU-VIII/2010 Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri) Tracking
3 38/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil Tracking
4 30/PUU-XII/2014 Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Zumrotin Tracking
5 68/PUU-XII/2014 Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Tracking
6 74/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Tracking
7 22/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah Tracking
8 40/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. Tracking
9 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan E. Ramos Petege Tracking
10 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking
11 20/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Fince Sondakh Tracking
12 54/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materi Terhadap Penerapan Pasal 35 tentang, Hak Guna Bangunan untuk Mendirikan dan Mempunyai Bangunan jo Pasal 27 Undang-Undang N0. 5 Tahun 1990 Tentang Pokok Agraria Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 45 atas Putusan Perkara No. 5/ Pdt. G/1986 PN Kdr jo Put Banding Pengadilan Tinggi Jawa TImur No. 562/Pdt/1988/PTSrby, Jo Put. Kasasi Mahkamah Agung RI No. : 3116/K/Pdt/1989 Wira Dharma Putra Tracking
13 105/PUU-X/2012 Pengujian Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Raden Bung Hatta Tracking
14 62/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Bambang Sudibjo, Cholil, Drs. H. Suhardi, Hardimin, dan Harijono Tracking
15 66/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 Drs. Budiyono, SH Tracking
16 101/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oltje J,K Pesik Tracking
17 78/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abdullah M. Bamatraf Tracking
18 65/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Achdiat Adiwinata Tracking
19 65/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Achdiat Adiwinata Tracking
20 12/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945 Rega Felix Tracking
21 116/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Harmiati Tracking