Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
06-02-2017
1
2
06-02-2017
3
17-01-2017
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 06-02-2017 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 06-02-2017 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 17-01-2017 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus 12 Rangkap Kuasa Pemohon yg tdk bertanda tangan tidak mendapat kuasa Pemohon
3 Daftar Bukti P1 sd P8 12 Rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P1 sd P8 12 Rangkap Pemohon
5 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 1 Folder Pemohon
6 Perbaikan permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemohon
7 Bukti Fisik P-9 12 rangkap Daftar bukti sebanyak 12 rangkap mohon diserahkan. Pemohon
8 Softcopy 1 file Pemohon
9 Surat Kuasa Khusus Mensekneg 1 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemerintah
10 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung 1 rangkap Pemerintah
11 Daftar ahli Pemohon an Sri W.E., Ahmad Sofyan, dan Fadillah 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemohon
12 CV ahli Pemohon an Sri W.E., Ahmad Sofyan, dan Fadillah 12 rangkap Pemohon
13 Daftar ahli Pemohon an Fadillah Agus 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemohon
14 Keterangan ahli Pemohon an Fadillah Agus 12 rangkap Pemohon
15 Softcopy keterangan ahli 1 file Pemohon
16 Keterangan Tambahan Pemerintah 12 Rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017. Softcopy mohon diserahkan via email. Pemerintah
17 CV Ahli an. Roichatul Aswidah, Anugerah Rizki Akbari, dan Arsil 12 Rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017. Softcopy mohon diserahkan via email. Pemohon
18 Keterangan Ahli an. Roichatul Aswidah, Anugerah Rizki Akbara, dan Arsil 12 Rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017. Diterima dalam persidangan Pemohon
19 Softcopy 1 Folder Pemohon
20 Surat Permohonan Vicon dari Pemohon bertanggal 7 Juli 2017 1 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemohon
21 Surat Permohonan Pengajuan Ahli bertanggal 12 Juli 2017 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemohon
22 CV ahli a.n Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemohon
23 CV a.n Imam Nasima 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemohon
24 Keterangan Ahli Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M 12 rangkap Pemohon
25 Keterangan Ahli Imam Nasima 12 rangkap Pemohon
26 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017. Pemerintah
27 Softcopy 1 file DIterima via email tgl 12 Juli 2017 Pemerintah
28 Softcopy CV dan keterangan ahli a.n Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M; softcopy dan keterangan ahli CV a.n Imam Nasima; Surat Permohonan Pengajuan Ahli bertanggal 12 Juli 2017 5 file Pemohon
29 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 DPR
30 Softcopy 1 file DPR
31 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemohon
32 Softcopy 1 file Pemohon
33 Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Februari 2017 1 berkas Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemerintah
34 Kesimpulan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 Pemerintah
35 Softcopy 1 file diterima pada 16 Agustus 2017 melalui email Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 7/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform - ICJR) yang diwakili oleh Anggara (Ketua) dan Wahyu Wagiman (Sekretaris)
Kuasa Hukum : Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2017-01-24 13:38:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2017-02-07 11:43:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2017-05-09 11:11:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III) PDF AUDIO
4 2017-05-23 11:04:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2017-06-13 10:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON(V) PDF AUDIO
6 2017-07-13 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON(V) PDF AUDIO
7 2017-07-24 11:15:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR (VII) PDF AUDIO
8 2018-01-31 13:38:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
2 99/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Mardhani Zuhri Tracking
3 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
4 53/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
5 81/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Tracking
6 33/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945 Nelly Rosa Yulhiana Tracking
7 86/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) Robiyanto Tracking
8 93/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yayasan Indonesian Mental Health Association dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua dan Ira Askarin selaku Bendahara (Pemohon I); Syaiful Anam (Pemohon II); dan Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III) Tracking
9 118/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juliana Helemayana (Pemohon I) dan Asril (Pemohon II) Tracking
10 48/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana M. Jamil Tracking
11 78/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (“YLBHI”), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (sebagai Pemohon IV) Tracking
12 20/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Mohammad Riyadi Setyarto Tracking
13 23/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Zulkifly (Pemohon I); Mursil Akhsam (Pemohon II); Andi Athallah Manaf (Pemohon III); Nur Alfiyanita Hasbuddin (Pemohon IV); Risma (Pemohon V); Ira Mayasari (Pemohon VI); Mutiah Dalilah (Pemohon VII); Zhafira Zari (Pemohon VIII); A. Muhammad Haikal Akib (Pemohon IX); Hasnidar (Pemohon X); Lukman Hakim (Pemohon XI); Haeril Anwar (Pemohon XII); dan Nurul Aini Salsabila (Pemohon XIII) Tracking