Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tracking Perkara
Tracking Perkara
06-10-2020
1
2
02-12-2019
3
13-11-2019
4
5
19-11-2019
6
7
8
23-09-2020
9
04-05-2021
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 06-10-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 02-12-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 13-11-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 19-11-2019
14:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 14-01-2020
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)		 Jadwal Sidang
  03-02-2020
09:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)		 Jadwal Sidang
  12-02-2020
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)		 Jadwal Sidang
  19-02-2020
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VI)		 Jadwal Sidang
  04-03-2020
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VII)		 Jadwal Sidang
  16-03-2020
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VIII)		 Jadwal Sidang
  24-06-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (IX)		 Jadwal Sidang
  06-08-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (X)		 Jadwal Sidang
  24-08-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (X)		 Jadwal Sidang
  09-09-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan Ahli Presiden (XI)		 Jadwal Sidang
  23-09-2020
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Dewan Pengawas KPK (XIII)		 Jadwal Sidang
  23-09-2020
10:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Pihak Terkait KPK (XIII)		 Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 04-05-2021
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 7 November 2019 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 1 November 2019 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti P1 sd P29 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P1 sd P29 12 rangkap 1 asli leges, 11 rangkap. P16 - P18 dan P-25 putusan yang dijadikan bukti tidak lengkap. Pemohon
5 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 1 folder Pemohon
6 Perbaikan Permohonan tanggal 2 Desember 2019 untuk Perkara No 70/PUU-XVII/2019 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap Pemohon
7 Kelengkapan Bukti P-016 s.d P-018 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
8 Daftar Bukti P-030 s.d P-047 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
9 Bukti P-030 s.d P-047 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
10 Softcopy Perbaikan dan Daftar Bukti P-030 s.d P-047, beserta 2 Surat Pengantar Tambahan Bukti dan Perbaikan Permohonan 4 files Softcopy di copydari flashdisk Pemohon Pemohon
11 Surat No: BK/21412/SETJEN DAN BK DPR RI/PM/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 Perihal Berhalangan Hadir untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 1 rangkap DPR
12 Surat No PPE.7.PP.06.01-007 tanggal 9 Januari 2020 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang 1 rangkap Pemerintah
13 Surat Tugas ahli atas nama Dr. M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum; Surat Tugas ahli atas nama Dr. Ridwan, SH., M.Hum; Biodata atas nama Dr. M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum; Biodata atas nama Dr. Ridwan, SH., M.Hum; Keterangan ahli Dr. Ridwan, SH., M.Hum. 5 files Softcopy diterima melalui email MKRI yang diteruskan dari email Panitera MK Pemohon
14 Keterangan Ahli a.n Dr. M. Busyro Muqoddas, SH., Mum. 1 file Diterima melalui email MKRI yang diteruskan dari email Panitera MK Pemohon
15 Biodata dan Surat Tugas a.n Dr. H.M Busyro Muqoddas, M.Hum 12 rangkap Tidak di TTD. Pemohon
16 Biodata, Surat Tugas, dan Keterangan Ahli a.n Dr Ridwan, S.H., M.Hum 12 rangkap Keterangan ahli tidak di ber-TTD dan tidak diberi tanggal Pemohon
17 Softcopy Biodata dan Surat Tugas a.n Dr. H.M Busyro Muqoddas, M.Hum, Biodata, Surat Tugas, dan Keterangan Ahli a.n Dr Ridwan, S.H., M.Hum 5 files Diterima melalui email MKRI Pemohon
18 Keterangan Ahli a.n Dr. H.M. Busyro Muqoddas, M.Hum bertanggal 12 Februari 2020 12 rangkap Tidak di TTD Pemohon
19 Softcopy Keterangan Ahli a.n Dr. H.M. Busyro Muqoddas, M.Hum bertanggal 12 Februari 2020 1 file Diterima melalui email MKRI Pemohon
20 CV dan Keterangan Ahli a.n Abdullah Hehamahua 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap. Tanpa di TTD dan tidak diberi tanggal Pemohon
21 Softcopy CV dan Keterangan Ahli a.n Abdullah Hehamahua 2 files Diterima melalui email MKRI (Panitera MK) Pemohon
22 Keterangan dan CV Ahli a.n Trisno Raharjo 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI dan Panitera MK hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 pukul 11.05 WIB Pemohon
23 Keterangan Ahli a.n Trisno Raharjo 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
24 CV Keterangan Ahli a.n Trisno Raharjo 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
25 Keterangan Dewan Pengawas KPK RI bertanggal 23 September 2020 12 rangkap Perkara Nomor 70,71,73,77, 79/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap. Softcopy mohon diserahkan via email. Pihak Terkait
26 Keterangan Tertulis Pimpinan KPK RI untuk Perkara No 59, 62, 70, 71, 73,77, dan 79/PUU-XVII/2019 tanggal 23 September 2020 11 Rangkap 11 Rangkap. Asli belum diserahkan. Softcopy berupa Ms-Word harap dikirimkan ke email: [email protected] Pihak Terkait
27 Surat No: B/4724/HK.01.00/01-50/09/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Keterangan/Tanggapan Pimpinan KPK 1 Rangkap 1 Rangkap Pihak Terkait
28 Softcopy Keterangan dan CV tanggal 23 September 2020 a.n Novel Baswedan untuk Perkara No 70/PUU-XVII/2019 2 files (PDF) Diterima melalui email Panitera MK (Rabu, 23 September 2020 pukul 09.40 WIB) Pemohon
29 Keterangan/Tanggapan Pimpinan KPK untuk Perkara Nomor 59, 62, 70, 71, 73, 73, 77, dan 79/PUU-XVII/2019 1 rangkap ASli Pihak Terkait
30 Keterangan Pembaruan Dewan Pengawas KPK pascasidang 23 September 2020 12 rangkap Perkara Nomor 70, 71, 73, 77, 79, 84/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap. Softcopy mohon diserahkan via email. Pihak Terkait
31 Kesimpulan Dewan Pengawas KPK 12 rangkap Perkara Nomor 59, 62, 70, 71, 73, 77, 79/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap. Softcopy mohon diserahkan via email. Pihak Terkait
32 Softcopy Kesimpulan tanggal 30 September 2020 untuk Perkara No 70/PUU-XVII/2019 1 file (PDF) Diterima melalui email Panitera MK (Rabu, 30 September 2020 pukul 2.24 PM/14.24 WIB) Pemohon
33 Kesimpulan tanggal 30 September 2020 untuk Perkara No 70/PUU-XVII/2019 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
34 Softcopy Kesimpulan tanggal 30 September 2020 1 file (Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
35 Softcopy Kesimpulan Dewan Pengawas untuk Perkara No 59,62,70,71,73,77,&79/PUU-XVII/2019) 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Minggu, 4 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB) Pihak Terkait
36 Softcopy Kesimpulan Presiden untuk Perkara 59,62,70,71,73,77,&79/PUU-XVII/2019) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 2 Oktober 2020 pukul 10.22 WIB dan 20.07 WIB) Pemerintah
37 Kesimpulan Presiden bertanggal 2 Oktober 2020 12 rangkap Perkara 59,62,70,71,73,77 & 79/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
38 Softcopy 1 file Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 70/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon : Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
Kuasa Hukum : Anang Zubaidy, S.H., M.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-11-19 15:11:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-01-14 13:36:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
3 2020-02-03 09:15:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (IV), (III) PDF AUDIO
4 2020-02-12 10:23:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (IV) & (V) PDF AUDIO
5 2020-02-19 10:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PDF AUDIO
6 2020-03-04 10:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (VI) & (VII) PDF AUDIO
7 2020-03-16 10:16:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (VII) & (VIII) PDF AUDIO
8 2020-06-24 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 PDF AUDIO
9 2020-07-14 11:09:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (IX) & (X) PDF AUDIO
10 2020-08-24 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (X) & (XI) PDF AUDIO
11 2020-09-09 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 DAN AHLI PRESIDEN (XI) & (XII) PDF AUDIO
12 2020-09-23 10:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019, PIHAK TERKAIT KPK, DAN DEWAN PENGAWAS KPK (XII) & (XIII) PDF AUDIO
13 2021-05-04 10:40:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 59/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk Tracking
2 59/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk Tracking
3 62/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
4 62/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
5 71/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
6 73/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ricki Martin Sidauruk Tracking
7 77/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk Tracking
8 79/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Rahardjo, dkk. Tracking
9 84/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Materiel Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. Tracking
10 25/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman (selaku Koordinator) dan Komaryono (selaku Deputi); 2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (selaku Ketua) dan Kurniawan Adi Nugroho (selaku Wakil Ketua); 3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), yang diwakili oleh Marselinus Edwin Hardian (selaku Ketua) dan Roberto Bellarmino Raynaldy Hardian (selaku Sekretaris). Tracking
11 28/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, March Falentino, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala, dan Tri Artining Putri Tracking
12 34/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Muh. Yusuf Sahide, S.H. Tracking
13 112/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Tracking
14 25/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking
15 39/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji Tracking
16 68/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Novel, S.I.K, M.H., dkk. Tracking
17 158/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Alexander Marwata (Pemohon 1), Lies Kartika Sari (Pemohon 2), dan Maria Fransiska (Pemohon 3) Tracking