Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Tracking Perkara
12-06-2023
1
2
3
27-06-2023
4
27-06-2023
5
11-07-2023
6
24-07-2023
7
25-07-2023
8
9
31-07-2023
10
01-08-2023
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 12-06-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 15-06-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 27-06-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 70/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 70/PUU/PAN.MK/ARPK/06/2023 ARPK
5 27-06-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 108.70/PUU/PAN.MK/SP/06/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 11-07-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 24-07-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 25-07-2023
09:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 31-07-2023
13:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 01-08-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 86.70/PUU/PAN.MK/SPts/08/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 Daftar Bukti Pemohon Pdf 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 12 Juni 2023 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
7 DAB P-1 sd P-11 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
8 Bukti Fisik P-1 sd P-11 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
9 Softcopy Permohonan, DAB, dan scan alat bukti 1 folder Pemohon
10 Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 beserta KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum dan KTP para Pemohon (Perkara No 70/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 5 Juli 2023 pukul 12.13 WIB) Pemohon
11 Surat tanggal 5 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Online melalui Vicon (Perkara No 70/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Rabu, 5 Juli 2023 pukul 16.04 WIB) Pemohon
12 Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2023 2 rangkap Perkara Nomor 70/PUU-XXI/2023. 1 asli dan 1 rangkap. SKK dilengkapi dengan KTA, BAS, dan KTP Para Kuasa. Pemohon
13 Perbaikan Permohonan tanggal 21 Juli 2023 (Perkara No 70/PUU-XXI/2023) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
14 Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
15 Daftar Alat Bukti (tambahan) tanggal 18 Juli 2023 untuk Bukti P-12 s.d P-14 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Harap softcopy berupa Ms-Word dapat dikirim ke email: [email protected] Pemohon
16 Bukti P-12 s.d P-14 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemohon
17 Perbaikan Permohonan, DAB, dan SKK 4 files (PDF dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah CD-R Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 70/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pemohon : Boyamin
Arif Sahudi, SH., MH.
Arkaan Wahyu Re A
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 10/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Tracking
2 28/PUU-V/2007 Kejaksaaan Tracking
3 6/PUU-VIII/2010 Kejaksaan Tracking
4 49/PUU-VIII/2010 kejaksaan Tracking
5 2/PUU-X/2012 Pengujian UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD RI Tahun 1945 Djailudin Kaisupy Tracking
6 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
7 28/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahmakamah Agung dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia Agus Yahya Tracking
8 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
9 43/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 huruf (a), Pasal 197 ayat 1 butir (k), ayat 2 dan ayat 3, Pasal 270; dan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1 butir (b) Ir. Samady Singarimbun Tracking
10 55/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Antasari Azhar, SH.,MH 2. Andi Syamsuddin Iskandar, SH 3. Bonyamin Tracking
11 29/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi Tracking
12 40/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. Tracking
13 43/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar, S.H. Tracking
14 28/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945 Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Tracking
15 61/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, sebagai Pemohon I; Wahyudi Kurniawan, sebagai Pemohon II; Septalia Furwani, sebagai Pemohon III; Welly Anggara, sebagai Pemohon IV; Alfin Julian Nanda, sebagai Pemohon V; Paulus Bill Regent Aritonang, sebagai Pemohon VI; Nawaz Syarif, sebagai Pemohon VII; Rizky Ervianto, sebagai Pemohon VIII; Thomas Perdana D.D Sitindaon, sebagai Pemohon IX; Vincentius Micoland Manullang, sebagai Pemohon X; Sarton Nicholas Saragih, sebagai Pemohon XI; Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, sebagai Pemohon XII;dan Angelina Ayu Widianingsih, sebagai Pemohon XIII. Tracking
16 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
17 30/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar Tracking
18 6/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking