Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Tracking Perkara
10-12-2021
1
2
3
23-12-2021
4
23-12-2021
5
06-01-2022
6
19-01-2022
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 10-12-2021 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 23-12-2021 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 71/PUU-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 71/PUU/PAN.MK/ARPK/12/2021 ARPK
5 23-12-2021 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 71.71/PUU/PAN.MK/SP/12/2021
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Perwakilan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 06-01-2022
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 19-01-2022
13:30 WIB
Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan bertanggal 10 Desember 2021 1 rangkap asli (bermaterai) Pemohon
7 Surat Kuasa bertanggal 5 Desember 2021 1 rangkap 1 asli Pemohon
8 Daftar Alat Bukti P-1 sd P-12 1 rangkap Pemohon
9 Bukti Fisik P-1 sd P-12 1 rangkap asli leges Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 71/PUU-XIX/2021
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Pemohon : Johanes Halim
Syilfani Lovatta Halim
Kuasa Hukum : Eliadi Hulu, S.H
Deddy Rizaldy Arwin Gommo
Nikita Johanie
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2022-01-06 13:36:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 18/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo Tracking
2 19/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 Pazriansyah dan Firdaus Tracking
3 79/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 Joshua Michael Djami Tracking
4 99/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 Joshua Michael Djami Tracking
5 2/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 Joshua Michael Djami Tracking
6 013/PUU-IV/2006 Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Tracking
7 022/PUU-IV/2006 Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Tracking
8 6/PUU-V/2007 Kritik Atau Pendapat Terhadap Pemerintah Yang Dikualifikasikan Sebagai Delik Atau Tindak Pidana Dalam KUHP Tracking
9 14/PUU-VI/2008 Pasal Pencemaran Nama Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi Tracking
10 42/PUU-VI/2008 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tracking
11 7/PUU-VII/2009 Konstitusional Bersyarat Pasal 160 KUHP Sebagai Delik Materil Tracking
12 21/PUU-VIII/2010 KUHP Tracking
13 41/PUU-VIII/2010 Penertiban Perjudian Tracking
14 1/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materil Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) H. Alias Wello, Sip. Tracking
15 15/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Pasal 365 ayat (4) KUHP sehubungan dengan ancaman hukuman pidana mati terhadap Pasal 28 Huruf A dan 28I ayat 1 UUD 1945 Raja Syahrial Alias Herman Alias Wak Ancap dan Raja Fadli Alias Deli Tracking
16 29/PUU-X/2012 Bahwa pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan pasal 28D ayat(1) dan pasal 34 UUD 1945. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari pasal tersebut adalah: Pasal 505 (1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan Jelas bertentangan dengan konstitusi Negara republik indonesia debbi agustio pratama Tracking
17 1/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 335 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata pasal 335 ayat (1) undang-undang no 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terhadap Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 OEI ALIMIN SUKAMTO WIJAYA Tracking
18 31/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Slamet, Komar Raenudin Tracking
19 21/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga Tracking
20 31/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945 Lee Yang Hun Tracking