Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
Tracking Perkara
Tracking Perkara
27-06-2023
1
2
3
04-07-2023
4
04-07-2023
5
25-07-2023
6
07-08-2023
7
07-08-2023
8
21-09-2023
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 27-06-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 68/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 03-07-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 04-07-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 71/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 71/PUU/PAN.MK/ARPK/07/2023 ARPK
5 04-07-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 109.71/PUU/PAN.MK/SP/07/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 25-07-2023
13:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 07-08-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 07-08-2023
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
9 06-09-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)		 Jadwal Sidang
  21-09-2023
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Keterangan Pihak Terkait Gubernur Prov. Bengkulu (IV)		 Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
4 Alat Bukti 1 Pemohon
5 Surat Kuasa 1 Pemohon
6 Bukti P-2 UUD NRI Tahun 1945 1 Pemohon
7 Bukti P-3 KTP KOPLI ANSORI 1 Pemohon
8 Bukti P-4.A Keputusan Mendagri Nomor 131.17-357 Tahun 2021 1 Pemohon
9 Bukti P-4.B Keputusan Mendagri Nomor 131.17-364 Tahun 2021 1 Pemohon
10 Bukti P-5 KTP CARLES RONSEN 1 Pemohon
11 Bukti P-6 Keputusan Gubernur Nomor L.440.B.I Tahun 2019 1 Pemohon
12 Bukti P-7 Berita Acara Persetujuan Bersama 1 Pemohon
13 Bukti P-8.A UU Nomor 48 Tahun 2009 1 Pemohon
14 Bukti P-8.B UU Nomor 24 Tahun 2003 1 Pemohon
15 Bukti P-8.C UU Nomor 13 Tahun 2022 1 Pemohon
16 Permohonan bertanggal 27 Juni 2023 8 rangkap 1 asli, 7 rangkap Pemohon
17 Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2023 8 rangkap SDA Pemohon
18 KTA, KTP, dan BAS para kuasa 8 rangkap SDA Pemohon
19 Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-8c 8 rangkap SDA Pemohon
20 Bukti Fisik P-1 s.d. P-8c 8 rangkap SDA Pemohon
21 Soft Copy Permohonan, SKK, scan KTA dll, DAB, dan Bukti Fisik 1 USB Pemohon
22 Daftar Hadir Sidang Secara Langsung (Perkara No 71/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 24 Juli 2023 pukul 11.48 WIB) Pemohon
23 Daftar Nama Perwakilan Pemohon yang akan mengikuti Sidang secara luring (langsung) (Perkara No 71/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Jumat, 4 Agustus 2023 pukul 16.03 WIB) Pemohon
24 Surat Permohonan Sidang Online (Perkara No 71/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 7 Agustus 2023 pukul 09.01 WIB) Pemohon
25 Perbaikan Permohonan bertanggal 7 Agustus 2023 8 rangkap Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023. 1 Asli 7 rangkap Pemohon
26 DAB P-9 s.d P-30 8 rangkap 1 Asli 7 Rangkap Pemohon
27 Bukti Fisik P-9 s.d P-30 8 rangkap Pemohon
28 Softcopy Perbaikan dan DAB 1 USB Pemohon
29 Daftar Alat Bukti (tambahan) tanggal 9 Agustus 2023 untuk Bukti P-31 (Perkara No 71/PUU-XXI/2023) 11 rangkap 1 Asli, 10 Copy Pemohon
30 Bukti P-31 11 rangkap 1 Asli, 10 Copy Pemohon
31 DAB Tambahan 2 files (PDF dan Ms Word) Disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk Pemohon
32 Daftar Bukti Tambahan Ketiga Pemohon bertanggal 10 Agustus 2023 10 eksemplar 1 ASLI 9 copy Pemohon
33 Bukti P-31A 11 1 Asli leges dan 10 copy Pemohon
34 flash disk 1 unit Pemohon
35 Keterangan Presiden bertanggal 6 September 2023 1 file Ms Word Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 Pemerintah
36 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 9 Agustus 2023 1 rangkap Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 Pemerintah
37 DAB PK-1 sd PK-9 1 rangkap Pemerintah
38 Bukti Fisik PK-1 sd PK-9 9 rangkap 1 asli, 8 copy; kecuali PK-5 sd PK-9 hanya 1 rangkap (buku) Pemerintah
39 Keterangan Presiden bertanggal 6 September 2023 10 rangkap Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023. 1 asli, 9 copy Pemerintah
40 Surat Kuasa Mendagri bertanggal 6 September 2023 1 rangkap Pemerintah
41 Softcopy Keterangan Presiden (Final) 2 files pdf dan word Via dicopy dari USB Pemerintah
42 Softcopy surat Pihak Terkait Perkara 71/PUU-XXI/2023 bernomor 100.3/5464/B.3 tanggal 18 September 2023 perihal: Permohonan Mengikuti Sidang Secara Daring(online) 1 pdf Diterima melalui email pada hari Senin, 18 September 2023 Pkl. 17.08 WIB. Pihak Terkait
43 Surat Tugas Pihak Terkait Kanwil BPN Prov. Bengkulu tgl. 19 September 2023 (Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023) 1 pdf Diterima via email pada hari Selasa, 19 September 2023 Pkl. 15.15 WIB. Pihak Terkait
44 Surat Kuasa Khusus an Kepala BPN Prov. Bengkulu tgl. 19 September 2023 1 pdf Diterima via email pada hari Selasa, 19 September 2023 Pkl. 15.15 WIB. Pihak Terkait
45 Softcopy Surat Kuasa Pihak Terkait Gubernur Prov. Bengkulu bernomor 100.3/1357/B.2/2013 tanggal 20 September 2023 (Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023) 1 pdf Diterima via email pada hari Rab, 20 September 2023 Pkl. 11.42 WIB. Mohon agar asli SK disampaikan pada Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait
46 Surat Kuasa Khusus an Gubernur Bengkulu bernomor: 100.3/1357/B.2/2023 tanggal 20 September 2023 (Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023) 11 rangkap 1 asli, 10 copy. Pihak Terkait
Detail Perkara
No Perkara : 71/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang
Pemohon : Kopli Ansori
Carles Ronsen
Kuasa Hukum : Yusmarini, S.H. M.H.
Radiassati Matram, S.H.
Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.
Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.
Eddi Mulyono, S.H.
Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra., M.Sc.
Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.
Elfano Eneilmy, S.H., M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING