Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
25-02-2020
1
2
02-12-2019
3
14-11-2019
4
5
20-11-2019
6
7
8
17-02-2020
9
30-09-2021
10
30-09-2021
11
Detail Proses dan Dokumen
20-11-2020
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 25-02-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 02-12-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 14-11-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

ARPK
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 20-11-2019
10:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 16-01-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)		 Jadwal Sidang
  27-01-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Keterangan Tambahan Presiden, dan Ahli Pemohon (IV)		 Jadwal Sidang
  05-02-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait PT. Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan (V)		 Jadwal Sidang
  17-02-2020
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)		 Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 17-02-2020 Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 30-09-2021
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 30-09-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 21.72/PUU/PAN.MK/SPts/09/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  7. Penyampaian Salinan Putusan ke Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
  8. Penyampaian Salinan Putusan ke Direktur Utama PT. TASPEN
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 7 November 2019 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa Para Pemohon bertanggal 14 Oktober 2019 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti P1 sd P2 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P1 sd P2 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
5 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 2 files Pemohon
6 Perbaikan Permohonan bertanggal 29 November 2019 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap Pemohon
7 Daftar Bukti P3 sd P15 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
8 Softcopy Perbaikan dan Daftar Bukti 2 files Pemohon
9 Surat Nomor: BK/21466/SETJEN DAN BK DPR RI/PM/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Berhalangan Hadir 1 rangkap TTD Lengkap DPR
10 Keterangan Presiden bertanggal 16 Januari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. Mohon tanda tangan dilengkapi. Pemerintah
11 Surat Kuasa Khusus Presiden bertanggal 10 Desember 2019 1 rangkap Pemerintah
12 Surat Kuasa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggal 16 Desember 2019 1 rangkap Pemerintah
13 Softcopy Keterangan Presiden 1 file Pemerintah
14 Keterangan Ahli dan CV an Dr. Dian Simatupang 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. Softcopy mohon diserahkan via email Pemohon
15 CV Ahli an. Wawan Hafid 12 rangkap Pemohon
16 Keterangan Ahli dan CV an. Maruarar Siahaan 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. Pemohon
17 Keterangan Ahli an. Wawan Hafid Syaifudin 12 rangkap Pemohon
18 Softcopy Keterangan Ahli an. Maruarar S. dan Wawan H.S. 2 files Mohon Softcopy Keterangan Ahli an. Dian Simatupang diserahkan via email Pemohon
19 Surat Penundaan Penyampaian Keterangan Tambahan Presiden 1 berkas Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. Pemerintah
20 Surat Kuasa an. Agus Susanto bertanggal 3 Februari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
21 Keterangan Tertulis BPJS bertanggal 3 Februari 2020 12 rangkap Softcopy mohon diserahkan via email Pihak Terkait
22 keterangan : Pt.Taspen bertanggal 5 Februari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap Pihak Terkait
23 Soft Copy keterangan : PT.Taspen 1 file Pihak Terkait
24 lampiran Roadmap 1 eksemplar Pihak Terkait
25 Keterangan Tertulis DPR untuk Perkara No 72/PUU-XVII/2019 bertanggal 27 Januari 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD belum lengkap DPR
26 Softcopy Tertulis DPR untuk Perkara No 72/PUU-XVII/2019 bertanggal 27 Januari 2020 dan Risalah Pembahasan DPR 2 files Dicopy dari flashdisk petugas a.n Ester (DPR) DPR
27 Surat Tambahan Keterangan Ahli dan Keterangan Tertulis Ahli an. Zudan Arif Fakhrulloh 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap. Mohon softcopy keterangan tertulis ahli diserahkan via email Pemohon
28 Keterangan Ahli a.n Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M tanggal 17 Februari 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap. Softcopy mohon dapat dikirimkan ke email softcopy@mkri.id Pemerintah
29 CV a.n Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M tanggal 17 Februari 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Softcopy mohon dikirimkan ke email softcopy@mkri.id Pemerintah
30 Keterangan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan bertanggal 17 Februari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap.Mohon softcopy diserahkan via email. pihak lain
31 CV Ahli an. Prof. Dr Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H untuk Perkara No 72/PUU-XVII/2019 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
32 Softcopy Keterangan Ahli dan CV Ahli an Prof. Dr Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H 2 files Dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
33 Surat Tugas Nomor: 1/ST/DJSN/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 a.n Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M. 1 file Diterima melalui email MKRI Pemerintah
34 Keterangan Tambahan PT Taspen (Persero) bertanggal 12 Februari 2020 untuk Perkara 72/PUU-XVII/2019 beserta Daftar Lampiran 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap Pihak Terkait
35 Softcopy Keterangan Tambahan PT Taspen (Persero) bertanggal 12 Februari 2020 untuk Perkara 72/PUU-XVII/2019 1 file Softcopy Daftar Lampiran mohon diemail ke softcopy@mkri.id Pihak Terkait
36 Surat Kuasa dari PT Taspen (Persero) No SKU-12/DIR/2020 tanggal 17 Februari 2020 1 rangkap Belum di TTD oleh Tuti Nurbaiti Pihak Terkait
37 Softcopy Daftar Lampiran Keterangan Tambahan dari PT Taspen (Persero) 1 file Dicopy dari flashdisk PT Taspen (Persero) Pihak Terkait
38 Keterangan Tambahan Presiden untuk Perkara No 72/PUU-XVII/2019 bulan Februari 2020 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap. Softcopy mohon dikirimkan ke email: softcopy@mkri.id Pemerintah
39 Daftar Bukti T-1 s.d T-4 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap. Softcopy mohon dikirimkan ke email: softcopy@mkri.id Pemerintah
40 Bukti T-1 s.d T-4 12 rangkap 12 Rangkap Pemerintah
41 Keterangan Tambahan dari Ahli an. Indra Budi Sumantoro 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
42 Lampiran Keterangan Tambahan Ahli 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
43 Kesimpulan bertanggal 24 Februari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap Pemohon
44 Softcopy Kesimpulan 1 file Pemohon
45 Kesimpulan BPJS Ketenagakerjaan bertanggal 25 Februari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap. Softcopy mohon diserahkan via email Pihak Terkait
46 Kesimpulan Pemerintah bertanggal ... Februari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 rangkap. Ttd tidak lengkap Pemerintah
47 Softcopy Kesimpulan 1 file Pemerintah
48 Surat No: SRT-86/G/082020 tanggal 12 Agustus 2020 1 Rangkap 1 Rangkap Pihak Terkait
49 Keterangan Prof. Dr Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc tanggal 3 Agustus 2020 beserta CV (Perkara 72/PUU-XVII/2019) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
50 Keterangan Prof. Dr Zudan Arif F, S.H., M.H tanggal 4 Agustus 2020 beserta CV (Perkara 72/PUU-XVII/2019) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pihak Terkait
51 Softcopy Keterangan Prof. Dr Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc dan Prof. Dr Zudan Arif F, S.H., M.H 2 files (PDF) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 14.38 WIB/2.38 PM) Pihak Terkait
52 Permohonan Prioritas Penyelesaian Pemeriksaan Pengujian bertanggal 25 November 2020 1 rangkap Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 72/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M., Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA., Drs. Achyar Hanafi, M.S., Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M., Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc., Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D., Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si., Dra. Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuhendo Saputra, Rosdiana, S.T., M.T., Nurhasanah, Drs. Djalu Sugiarto, M.Si., dan Drs. Sutanto Herujatmiko
Kuasa Hukum : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-11-20 10:11:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2019-12-03 13:40:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-01-16 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
4 2020-01-27 11:18:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, KETERANGAN TAMBAHAN PEMERINTAH, DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2020-02-05 11:19:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PT TASPEN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN (V) PDF AUDIO
6 2020-02-17 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN (VI) PDF AUDIO
7 2021-09-30 09:10:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 82/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 M. Komarudin; Susi Sartika dan Yulianti Tracking
2 26/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 60 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) Dwi Arifianto Tracking
3 138/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Perseroan Terbatas Papan Nirwana 2. Perseroan TerbatasCahaya Medika Health Care 3. Perseroan Terbatas PT Ramamuza Bhakti Husada 4. Perseroan Terbatas PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera 5. Sarju,6. Imron Sarbini. Tracking
4 47/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DR. Drg. Yaslis Ilyas, MPH., Drs. Kasir Iskandar, Msc., Drs. Odang Muchtar, MBA., AAAJI., QIP., dan Dinna Wisnu, Sip., MA., PhD Tracking
5 119/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Tracking
6 47/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adri dan Eko Sumantri Tracking
7 101/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adnan Purichta Ichsan YL, S.H. Tracking
8 7/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nur Ana Apfianti Tracking
9 6/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin; 2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M; 3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H; 4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M Tracking
10 62/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 Koko Koharudin Tracking