Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
25-02-2020
1
2
02-12-2019
3
14-11-2019
4
5
20-11-2019
6
7
8
17-02-2020
9
30-09-2021
10
30-09-2021
11

Detail Proses dan Dokumen
20-11-2020
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 25-02-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 02-12-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 14-11-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

ARPK
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 20-11-2019
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 16-01-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  27-01-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR, Keterangan Tambahan Presiden, dan Ahli Pemohon (IV)
Jadwal Sidang
  05-02-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait PT. Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan (V)
Jadwal Sidang
  17-02-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 17-02-2020 Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 30-09-2021
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 30-09-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 21.72/PUU/PAN.MK/SPts/09/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  7. Penyampaian Salinan Putusan ke Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
  8. Penyampaian Salinan Putusan ke Direktur Utama PT. TASPEN
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
Detail Perkara
No Perkara : 72/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M., Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA., Drs. Achyar Hanafi, M.S., Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M., Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc., Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D., Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si., Dra. Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuhendo Saputra, Rosdiana, S.T., M.T., Nurhasanah, Drs. Djalu Sugiarto, M.Si., dan Drs. Sutanto Herujatmiko
Kuasa Hukum : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-11-20 10:11:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2019-12-03 13:40:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-01-16 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
4 2020-01-27 11:18:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, KETERANGAN TAMBAHAN PEMERINTAH, DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2020-02-05 11:19:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PT TASPEN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN (V) PDF AUDIO
6 2020-02-17 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN (VI) PDF AUDIO
7 2021-09-30 09:10:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 82/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 M. Komarudin; Susi Sartika dan Yulianti Tracking
2 26/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 60 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) Dwi Arifianto Tracking
3 138/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Perseroan Terbatas Papan Nirwana 2. Perseroan TerbatasCahaya Medika Health Care 3. Perseroan Terbatas PT Ramamuza Bhakti Husada 4. Perseroan Terbatas PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera 5. Sarju,6. Imron Sarbini. Tracking
4 47/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DR. Drg. Yaslis Ilyas, MPH., Drs. Kasir Iskandar, Msc., Drs. Odang Muchtar, MBA., AAAJI., QIP., dan Dinna Wisnu, Sip., MA., PhD Tracking
5 119/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Tracking
6 47/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adri dan Eko Sumantri Tracking
7 101/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adnan Purichta Ichsan YL, S.H. Tracking
8 7/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nur Ana Apfianti Tracking
9 6/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin; 2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M; 3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H; 4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M Tracking
10 62/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 Koko Koharudin Tracking