Pengujian Pasal 35ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
26-08-2013
3
23-07-2013
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-07-2013 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 26-08-2013 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 23-07-2013 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 35ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 12 eks Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon 12 eks Pemohon
3 Fotocopy Kartu Advokat 12 eks Pemohon
4 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-12 12 eks Pemohon
5 Softcopy Permohonan Pemohon dan Daftar Bukti ada Pemohon
6 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon (Tambahan) : P-13 s.d P-16 12 eks Perkara Nomor : 72/PUU-XI/2013 Pemohon
7 Softcopy Daftar Bukti Pemohon ada Pemohon
8 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Terkait Perkara Nomor: 72/PUU-XI/2013 Pemohon
9 Surat Kuasa Tambahan 12 rangkap Terdapat Penambahan Pemberi Kuasa a.n Abdul Rahman Djamumona Pemohon
10 Softcopy Perbaikan Permohonan 1 File Ada Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 72/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 35ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Elwen Roy Pattiasina, SE.MM.
Kuasa Hukum : 1. Anthoni Hatane, SH.,MH 2. Lattif Lahane, SH.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-08-19 13:37:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2013-08-29 13:31:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 072/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
2 073/PUU-II/2004 Independensi Dan Tanggung Jawab KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tracking
3 005/PUU-III/2005 Persyaratan Memperoleh Kursi Di DPRD Untuk Mengajukan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
4 006/PUU-III/2005 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tracking
5 010/PUU-III/2005 Syarat Perolehan Suara Partai Politik Untuk Mencalonkan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
6 024/PUU -III/2005 Pemberhentian Sementara Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah Tanpa Melalui Usulan DPRD Tracking
7 001/PUU-IV/2006 Pengujian Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Mengenai Hasil Pemilihan Kepala Daerah Depok Tracking
8 017/PUU-IV/2006 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
9 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
10 5/PUU-V/2007 Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
11 9/PUU-V/2007 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tracking
12 14/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
13 15/PUU-V/2007 Ketentuan Batas Usia Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tracking
14 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
15 8/PUU-VI/2008 Pembatasan Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Dalam Jabatan Yang Sama Tracking
16 11/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Otonomi Daerah Di Tingkat Provinsi Pada Provinsi Dki Jakarta Tracking
17 17/PUU-VI/2008 Inkonstitusionalitas Syarat Pengunduran Diri Dari Jabatan Bagi Calon Incumbent Peserta Pemilu Kepala Daerah Tracking
18 22/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Syarat Masa Jabatan Bagi Calon Kepala Daerah Tracking
19 147/PUU -VII/2009 Pemerintah Daerah Tracking
20 33/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
21 40/PUU-VIII/2010 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Tracking
22 53/PUU-VIII/2010 Pemberhentian Kepala Daerah Tracking
23 75/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian materiil Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 1. H. Sugianto Sabran; 2. H. Eko Soemarno, S.H; Tracking
24 76/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 58 Huruf O dalam Frasa "dalam Jabatan yang Sama" 1. Dr. H. Bambang Suhariyanto.M.M 2. Drs. H.Marwan, S.H., M.Hum. 3. H.M. Kamdani 4. Drs. Abdullah Nur 5. Heri Subagyo, S.H. 6. Bambang Sutikno BSc.S.H. Tracking
25 11/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Linneke Syenni Watoelangkoew, S.Si Ir. Jummy Stefanus Wewengkang MBA Tracking
26 44/PUU-IX/2011 permohonan Pengujian Pasal 160 Ayat 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 Ayat (2) huruf c Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 31 C ayat(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pasal 18 A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. DR. KH. Zulkifli Mahadli, S.H., M.M., dkk Tracking
27 50/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 36 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Windu Wijaya., dkk Tracking
28 66/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 110 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Frans Delu Tracking
29 85/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Hi. Satono,S.P.,S.H. Tracking
30 6/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dr. Salim Alkatiri Tracking
31 17/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 Heriyanto, S.H., M.H. Tracking
32 26/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dareah Mosez Kallem, SH Tracking
33 60/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1, pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Drs. H. Zain Alkim Tracking
34 67/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil Tafsir Pasal 59 Ayat (5) Huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Tracking
35 73/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah Drs. Obednego Depparinding. MH Tracking
36 87/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Wawan dan Kasiyono Tracking
37 34/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Erwin Erfian Rifkinnanda Tracking