Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tracking Perkara
1
2
22-09-2014
3
11-08-2014
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 22-07-2014 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 22-09-2014 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 11-08-2014 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12 rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon 12 rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-10 12 rangkap Pemohon
4 softcopy Permohonan Pemohon 1 file Pemohon
5 Perbaikan Permohonan Pemohon 12 Rangkap 74/PUU-XII/2014 Pemohon
6 Surat Kuasa Pemohon 12 Rangkap Perkara Nomor : 74/PUU-XII/2014 Pemohon
7 Daftar Bukti Dan Bukti Pemohon (Melengkapi Bukti P-3 dan Tambahan Bukti P-11) 12 Rangkap Perkara Nomor : 74/PUU-XII/2014 Pemohon
8 Pengajuan Ahli Pemohon dan CV Ahli (Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, Misiyah, dr. Fransisca Handy Agung) 12 Rangkap Perkara Nomor : 74/PUU-XII/2014 Pemohon
9 Permohonan Pengajuan Ahli dan CV Ahli Pemohon ( Atarini Pratiwi) 12 rangkap Perkara Nomor : 74/PUU-XII/2014 Pemohon
10 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap 74/PUU-XII/2014 Pemohon
11 Softcopy Kesimpulan Pemohon 1 file 74/PUU-XII/2014 Pemohon
12 Keterangan Tertulis Ahli Pemohon 12 rangkap 74/PUU-XII/2014 Pemohon
13 Keterangan dan Kesimpulan Presiden 12 rangkap Perkara No. 74/PUU-XII/2014 Pemerintah
14 Permohonan Percepatan Pembacaan Putusan 1 rangkap Perkara No. 74/PUU-XII/2014 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 74/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon : 1. Indry Oktaviani, 2. Fr Yohana Tantria W,3. Dini Anitasari Sa’Baniah, 4. Hadiyatut Thoyyibah, 5. Ramadhaniati, 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA),
Kuasa Hukum : Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Anggara, S.H., Wahyu Wagiman, SH., Ade Novita, S.H., Erasmus A. T. Napitupulu, S.H., Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bawono, SH., Alfeus Jebabun, SH.,
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2014-09-08 13:35:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF AUDIO
2 2014-09-25 13:30:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2014-09-29 14:10:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon (V) PDF AUDIO
4 2014-10-16 11:13:00 Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon (VI) PDF AUDIO
5 2014-11-18 11:18:00 Mendengarkan Keterangan MUI, PGI, KWI, Walubi, Serta Ahli Pemohon (VIII) PDF AUDIO
6 2014-12-02 11:17:00 Mendengarkan Keterangan MUI, PGI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, MATAKIN, NU, Muhammadiyah, dan Pihak Terkait (IX) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 12/PUU-V/2007 Konstitusionalitas Pengaturan Poligami Tracking
2 46/PUU-VIII/2010 Pengakuan hak anak dalam perkawinan berdasarkan agama (nikah siri) Tracking
3 38/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 Halimah Agustina Binti Abdullah Kamil Tracking
4 30/PUU-XII/2014 Pengujian Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Zumrotin Tracking
5 68/PUU-XII/2014 Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Tracking
6 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ike Farida Tracking
7 22/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah Tracking
8 40/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pdp. Rolas Jakson Tampubolon, S.H. Tracking
9 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan E. Ramos Petege Tracking
10 146/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Raymond Kamil (Pemohon I), Indra Syahputra (Pemohon II) Tracking