Permohonan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
1
2
06-09-2013
3
15-08-2013
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-07-2013 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 06-09-2013 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 15-08-2013 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, beserta soft copy 12 eks Pemohon
2 Surat Kuasa 12 eks Pemohon
3 Daftar Bukti dan Bukti-Bukti Pemohon P-1 s.d. P-9 12 eks Pemohon
4 Perbaikan Permohonan 12 eks Perkara : 75/PUU-XI/2013 Pemohon
5 Perbaikan Daftar Bukti 12 eks Pemohon
6 Softcopy Perbaikan Permohonan Pemohon
7 Daftar ahli 12 rangkap 75/PUU-XI/2013 Pemohon
8 Kesimpulan Pemohon 12 Rangkap Perkara : 75/PUU-XI/2013 Pemohon
9 softcopy Kesimpulan Pemohon ada Pemohon
10 Keterangan Pemerintah ( softcopy belum diserahkan) 12 Rangkap Perkara : 75/PUU-XI/2013 Pemerintah
11 Keterangan DPR RI 12 Rangkap Perkara : 75/PUU-XI/2013 DPR
12 softcopy Keterangan DPR RI ada DPR
13 Permohonan Prioritas Sidang Putusan 12 rangkap Perkara NOmor 75/PUU-XI/2013 Pemohon
14 Surat dari Kuasa Hukum Pemohon Perihal : Permohonan Prioritas Sidang Putusan Perkara : 75/PUU-XI/2013 12 rangkap Perkara : 75/PUU-XI/2013 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 75/PUU-XI/2013
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon : Drs. H. Zulkarnain Djabar
Kuasa Hukum : Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2013-08-27 13:37:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF AUDIO
2 2013-09-09 15:15:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
3 2013-09-19 15:39:00 Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah (III) PDF AUDIO
4 2013-10-02 10:40:00 Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 106/PUU-VII/2009 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Tracking
2 39/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Herlina Koibur, S.Pi Tracking
3 83/PUU-X/2012 Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang dasar RI Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
4 44/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasannya Ir. Samady Singarimbun Tracking
5 44/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Doni Istyanto Hari Mahdi dan Muhammad Umar,S.H Tracking
6 112/PUU-XIII/2015 Permohonan Uji Materiil atas Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang frasa “kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang” terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan alinea ke-4, pasal 29 ayat 2. Pungki Harmoko Tracking
7 112/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pungki Harmoko Tracking
8 20/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
9 111/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dr. Sterren Silas Samberi Tracking
10 49/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP Tuti Atika Tracking