Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
07-01-2020
1
2
13-12-2019
3
25-11-2019
4
5
02-12-2019
6
7
8
9
29-01-2020
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 07-01-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 13-12-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 25-11-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 02-12-2019
09:30 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 29-01-2020
10:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 8 November 2019 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2019 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap Pemohon
3 Daftar Bukti P-1 s.d P-9 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
4 Bukti P-1 s.d P-9 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
5 Softcopy Permohonan, Daftar Bukti, dan Bukti Fisik yang telah discan oleh Pemohon 8 files Softcopy telah dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
6 Surat Permohonan Pelaksanaan Sidang Jarak Jauh di Universitas Cenderawasih, Jayapura untuk Perkara No 76/PUU-XVII/2019 1 rangkap Asli. TTD Lengkap Pemohon
7 Perbaikan Permohonan tanggal 10 Desember 2019 1 file Softcopy Perbaikan Permohonan diterima melalui email MKRI hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 16.47 WIB Pemohon
8 Surat Permohonan Pengajuan Sidang Jarak Jauh (vicon) untuk Perkara No 76/PUU-XVII/2019 1 file Surat diterima via email MKRI Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 76/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Forkorus Yaboisembut, S.Pd.
Kuasa Hukum : Jimmy Monim, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2019-12-02 09:44:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-01-08 13:35:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-01-29 10:19:00 PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 126/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Henky Setia Budhi Tracking
2 132/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Robby Abbas Tracking
3 77/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
4 18/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap UUD 1945 Muhamad Taufiq, S.Kom. Tracking
5 24/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Risky Kurniawan (Pemohon I) dan Michael Munthe (Pemohon II) Tracking
6 52/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking
7 63/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Utari Sulistiowati sebagai Pemohon I dan Edwin Dwiyana sebagai Pemohon II Tracking
8 78/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (“YLBHI”), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (sebagai Pemohon IV) Tracking
9 114/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Leonardo Siahaan Tracking
10 1/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Abdul Hakim Tracking
11 2/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Sopan Santun Duha Tracking
12 5/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 H. Elvan Gomes, S.H. Tracking
13 9/PUU-XXII/2024 Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023 Adoni Y. Tanesab Tracking
14 36/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Moh. Qusyairi Tracking
15 115/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Tracking