Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tracking Perkara
06-01-2020
1
2
16-12-2019
3
25-11-2019
4
5
02-12-2019
6
7
8
23-09-2020
9
04-05-2021
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 06-01-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 16-12-2019 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 25-11-2019 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 02-12-2019
14:30 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 14-01-2020
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  03-02-2020
09:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  12-02-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 dan Nomor 70/PUU-XVII/2019 (IV)
Jadwal Sidang
  19-02-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (V)
Jadwal Sidang
  04-03-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VI)
Jadwal Sidang
  16-03-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VII)
Jadwal Sidang
  24-06-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (VIII)
Jadwal Sidang
  14-07-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (IX)
Jadwal Sidang
  06-08-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (X)
Jadwal Sidang
  24-08-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 (X)
Jadwal Sidang
  09-09-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan Ahli Presiden (XI)
Jadwal Sidang
  23-09-2020
10:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Pihak Terkait KPK (XII)
Jadwal Sidang
  23-09-2020
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Dewan Pengawas KPK (XII)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 04-05-2021
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 11 rangkap fotocopy Pemohon
2 fotocopy identitas Pemohon 1 rangkap Pemohon
3 softcopy 1 file Pemohon
4 Permohonan Asli bertanggal 25 Oktober 2019 1 rangkap Fotocopy Permohonan 11 rangkap telah diterima pada tanggal 25 Oktober 2019 Pemohon
5 Daftar Bukti P-1 s.d P-15 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Bukti fisik yang diserahkan oleh Pemohon P-11 s.d P-15 Pemohon
6 Bukti P-11 s.d P-15 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Bukti P-1 s.d P-10 belum diserahkan oleh Pemohon Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus a.n Yusuf Rahmat bertanggal 24 Oktober 2019 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. TTD Lengkap Pemohon
8 Softcopy Permohonan, Perbaikan Daftar Bukti, scan Identitas Pemohon, dan Surat Kuasa Pemohon XI 4 files Diterima dalam bentuk CD dan copy dari flashdisk Pemohon Pemohon
9 Perbaikan Permohonan bertanggal 13 Desember 2019 12 rangkap Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019. 1 Asli, 11 Rangkap. Mohon softcopy (word) diserahkan. Pemohon
10 Daftar Alat Bukti (revisi) P1 sd P27 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
11 Daftar Bukti dan Bukti P-6 s.d P-27 12 rangkap Diterima dalam bentuk hardcopy dan softcopy berupa DVD (untuk bukti P-24) Pemohon
12 Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 5 Desember 2019, 12 Desember 2019, dan 15 Desember 2019 (10 orang) 12 rangkap Pemohon
13 Surat No: BK/21412/SETJEN DAN BK DPR RI/PM/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 Perihal Berhalangan Hadir 1 rangkap DPR
14 Surat No PPE.7.PP.06.01-007 tanggal 9 Januari 2020 perihal Permohonan Penundaan Jadwal Sidang 1 rangkap Pemerintah
15 Surat Permohonan Persidangan Jarak Jauh bertanggal 29 Januari 2020 untuk Perkara No 77/PUU-XVII/2019 1 file Diterima melalui email MKRI pada hari Rabu, 29 Januari 2020 pukul 15.13 WIB Pemohon
16 Surat Permohonan Penjadwalan Sidang 1 rangkap 62,71,73,77,79,78/PUU-XVII/2019 DPR
17 Surat No:BK/01360/SETJEN DAN BK DPR RI/PM/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Permohonan Penjadwalan Sidang untuk Perkara No 77/PUU-XVII/2019 1 rangkap TTD Lengkap DPR
18 Surat kuasa khusus atas nama Galang Brillian Putra, S.H. bertanggal 30 Januari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy Pemohon
19 Surat kuasa khusus atas nama Ricardo Purba, S.H. bertanggal 30 Januari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy Pemohon
20 Surat kuasa khusus atas nama Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. bertanggal 30 Januari 2020 12 rangkap Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019. 1 asli, 11 copy Pemohon
21 Surat Permohonan Pengajuan Vicon di FH UGM tanggal 7 Februari 2020 1 file Diterima melalui email MKRI Pemohon
22 Surat Kuasa Khusus (Substitusi) bertanggal 10 Februari 2020 12 rangkap Perkara 77/PUU-XVII/2019. 1 Asli, 11 Rangkap. Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 77/PUU-XVII/2019
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pemohon : Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-01-08 14:07:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
2 2020-02-03 09:15:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (IV), (III) PDF AUDIO
3 2020-02-12 10:23:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON (IV) & (V) PDF AUDIO
4 2020-02-19 10:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PDF AUDIO
5 2020-03-04 10:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (VI) & (VII) PDF AUDIO
6 2020-03-16 10:16:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (VII) & (VIII) PDF AUDIO
7 2020-06-24 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 PDF AUDIO
8 2020-07-14 11:09:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019 DAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (IX) & (X) PDF AUDIO
9 2020-08-24 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 (X) & (XI) PDF -
10 2020-09-09 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XVII/2019 DAN AHLI PRESIDEN (XI) & (XII) PDF AUDIO
11 2020-09-23 10:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019, PIHAK TERKAIT KPK, DAN DEWAN PENGAWAS KPK (XII) & (XIII) PDF AUDIO
12 2021-05-04 10:40:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 92/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tracking
2 104/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof Syamsuddin Haris, Dr. Yudi Latif, Sukardi Rinakit, Titi Anggraini,Toto Sugiarto, Yurist Oloan, Dr. Hemawan Estu Bagijo, SH, MH, Refly Harun, Yuda Kusumaningsih, Sulastio, Sulastio, Pipit Apriani, Yusfitriadi, Abdullah,Feri Amsari, SH, MH, King Faisal Sulaiman SH, LLM, Tracking
3 68/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 197 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ferry Tansil Tracking
4 86/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa, SH., Denny Rudini,SH., Kurniawan (Forum Kajian Hukum dan Konstitusi) Tracking
5 59/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DR. YudiLatif, Adhie M. Massardi, Ratna Sarumpaet, Eka Gumilar, dan Trijono Hardjono Tracking
6 82/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Febriditya Ramdhan D.R., Mohammad Robi Maulana, Anggit Dwi Prakoso, Surya Hakim Lubis, Soleman Keno, Reydo Alfian, Nandang Sayuti, M. Muhayat Mustadapin, Gentur Subagiyo, Lahmudin, dan Ilham Firmansyah Tracking
7 43/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Suharjo Triatmanto Tracking
8 59/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk Tracking
9 59/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sholikhah, S.H., Agus Cholik, S.H., Wiwin Taswin, S.H., dkk Tracking
10 62/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
11 62/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. Tracking
12 70/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Tracking
13 70/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.HI., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. Tracking
14 71/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
15 73/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ricki Martin Sidauruk Tracking
16 79/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Formil Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Agus Rahardjo, dkk. Tracking
17 84/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Materiel Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Martinus Butarbutar, S.H. dan Risof Mario, S.H. Tracking
18 25/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman (selaku Koordinator) dan Komaryono (selaku Deputi); 2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (selaku Ketua) dan Kurniawan Adi Nugroho (selaku Wakil Ketua); 3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), yang diwakili oleh Marselinus Edwin Hardian (selaku Ketua) dan Roberto Bellarmino Raynaldy Hardian (selaku Sekretaris). Tracking
19 28/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Hotman Tambunan, Rasamala Aritonang, March Falentino, Novariza, Andre Dedy Nainggolan, Lakso Anindito, Faisal, Benydictus Siumlala, dan Tri Artining Putri Tracking
20 34/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 Muh. Yusuf Sahide, S.H. Tracking
21 064/PUU-II/2004 Jangka Waktu Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi Tracking
22 066/PUU-II/2004 Pembatasan Untuk Membentuk Organisasi Industri Dan Keberadaan Kadin Tracking
23 023/PUU-III/2005 Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Uu Mk Dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tracking
24 17/PUU-V/2007 Persyaratan Tidak Pernah Dipidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Tracking
25 114/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Pembatasan Pengajuan Permohonan Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tracking
26 129/PUU-VII/2009 Penilaian Materi Norma Kewenangan Yudisial Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tracking
27 73/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian Materil Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 34 huruf b,Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Terhadap UUD 1945 Popa Nicolae Tracking
28 36/PUU/IX/2011 Permohonan Pengujian Materil atas Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28i ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dr. Salim Alkatiri Tracking
29 42/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H Tracking
30 46/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Hi. Arsad Sardan, S.E. . S.Hut, pdt. Demianus Ice, MTH, Afloriano Meselen, S.Ag., Iskandar Dabi-Dabi, S.PDi., Junaidi Deni , SP., M. Djan Mangoda., Saima Nuang, S.Sos Tracking
31 74/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD 1945 Mahendra Budianta dan Arifin Tracking
32 80/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Herdaru Manfa Luthfie dan Fajar Kurniawan Tracking
33 131/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Riyanti, S.H. Tracking
34 137/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Didit Wijayanto,SH., MH, SE, MBA Antonius Sujata, SH.MH. Ahmad Murad, SH., Erdiana, SH., Ristan BP Simbolon, SH., Hanung Hudiono, SH., Iqbal Alif Maulana, SH ( Pemohon I) dan Agbasi Chika ( Pemohon II) Tracking
35 94/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945 I Made Sudana, S.H. Tracking
36 52/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
37 73/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Tjip Ismail, SH., MBA., MM., Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH., Dr. Machfud Sidik, MSc., Drs. RM. Sigid Edi Sutomo, dan Dr. Darminto Hartono, SH., LLM. Tracking
38 105/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; Unndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI), diwakili oleh Zenuri Makhrodji, S.H. dan Dr. (can) Saiful Anam, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Tracking
39 79/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adrianto Djokosoetono, S.T., MBA dan Ir. Ateng Aryono, MBA Tracking
40 93/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, dan Abdul Hakim Tracking
41 57/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; dan (ii) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Yayasan Bonaparte Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Capt. Samuel Bonaparte, A.Md., S.E., S.H., M.H., M.Mar. sebagai Ketua Umum Tracking
42 86/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alungsyah, S.H. Tracking
43 28/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
44 11/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 Herifuddin Daulay Tracking