Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Tracking Perkara
Tracking Perkara
09-07-2023
1
2
3
13-07-2023
4
13-07-2023
5
27-07-2023
6
09-08-2023
7
14-08-2023
8
9
30-08-2023
10
31-08-2023
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-07-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 72/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 13-07-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 77/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 77/PUU/PAN.MK/ARPK/07/2023 ARPK
5 13-07-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 115.77/PUU/PAN.MK/SP/07/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 27-07-2023
14:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 09-08-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 14-08-2023
14:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
10 30-08-2023
13:30 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 31-08-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 97.77/PUU/PAN.MK/SPts/08/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 P-2, UU No. 2 Tahun 2011 Partai Politik 1 Pemohon
7 P-3 KTA Risky Kurniawan 1 Pemohon
8 P-4, KTP PEMOHON-Risky Kurniawan 1 Pemohon
9 KTP KUASA-Albert Ola Masan Setiawan Muda 1 Pemohon
10 KTP KUASA-Otniel Raja Maruli Situmorang 1 Pemohon
11 Surat Terbuka kepada MKD 1 Pemohon
12 Permohonan, DAB, SKK, dan Alat Bukti 4 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 10 Juli 2023 pukul 14.41 WIB) Pemohon
13 Permohonan, DAB, dan SKK 3 files (PDF) Diterima via email MKRI (Selasa, 11 Juli 2023 pukul 09.52 WIB) Pemohon
14 Permohonan Pemohon bertanggal 10 Juli 2023 1 rangkap Pemohon
15 Surat Kuasa Khusus (SKK) bertanggal 10 Juli 2023 1 rangkap Pemohon
16 KTP Para Kuasa 1 rangkap Pemohon
17 Surat Terbuka dan AD/ART Partai Golkar 1 rangkap Pemohon
18 DAB dan Bukti Fisik P-1 s/d P-4 1 rangkap Pemohon
19 Softcopy Permohonan dan DAB 1 folder Pemohon
20 Surat tanggal 27 Juli 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara 77/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Kamis, 27 Juli 2023 pukul 10.37 WIB) Pemohon
21 Surat tanggal 4 Agustus 2023 perihal Permohonan Sidang Online (Perkara No 77/PUU-XXI/2023) 1 file (PDF) Diterima via email MKRI (Senin, 7 Agustus 2023 pukul 10.14 WIB) Pemohon
22 Perbaikan Permohonan tanggal 8 Agustus 2023 (Perkara No 77/PUU-XXI/2023) 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 15.09 WIB) & Resi Bukti Kirim via Pos Tercatat (Batam) Pemohon
23 Perbaikan Permohonan tanggal 8 Agustus 2023 (Perkara No 77/PUU-XXI/2023) 1 rangkap Asli. Pemohon melalui email tanggal 9 Agustus 2023 pukul 15.18 WIB meminta dilakukan renvoi pada tanggal Perbaikan (halaman 1). Berkas diterima via Biro Umum Pos Tercatat pada Kamis, 10 Agustus 2023 pukul 14.19 WIB Pemohon
24 Permohonan Sidang Online diterima via email pada 29 Agustus 2023 1 pdf Perkara Nomor 77/PUU-XXI/2023 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 77/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Pemohon : Risky Kurniawan
Kuasa Hukum : Albert Ola Masan Setiawan Muda
Otniel Raja Maruli Situmorang
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 15/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945 Partai Persatuan Daerah., dll Tracking
2 18/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Drs. H. Choirul Anam dan Tohadi, S.H., M. Si. Tracking
3 35/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (2) huruf e dan Pasal 51 Ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Dana Iswara Basri., dkk Tracking
4 72/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 12 Huruf e tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301, dan Pasal 352 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Tracking
5 94/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) t e r h a d a p Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jamaludin dan Andriyani Tracking
6 17/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 29 Ayat (1) huruf d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945. Aruji Kartawinata, S.H. Tracking
7 39/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 16 Ayat (1) huruf c, huruf d, dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Rahmat Budiansyah Ritonga; 2. G. Mayanto; 3.Robert Simanjuntak; 4. Gusman Effendi Siregar; 5. H. Ahmad Husin Situmorang; 6. Rudi R. Saragih, SP., M.Si; 7. Drs. Sutan Napsan Nasution; 8. Iwan Sakti; 9. Efendi Sirait; 10. Renjo Siregar; 11. Parlon Sianturi Tracking
8 56/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil 4 (Empat) Undang-Undang secara sistemik yaitu Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pasal 12 Ayat (e), (g), dan (h) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; Pasal 80 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 (Yang Rencana Undang Undang Pembaharuannya saat ini sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah) Tentang Pemilu Presiden-Wakil Presiden; terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Saurip Kadi, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Tracking
9 100/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Basuki Agus Suparno, Hendro Muhaimin, S.Fil, M.A, Hastangka, S.Fil , Diasma Sandi Swandaru, S.Sos, Esti Susilarti , Susilastusi Dwi Nugraha Jati , Teguh Miyatmo , Pujono Elly Bayu Efendi , Didik Nur Kiswanto , Agustian Siburian Tracking
10 48/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tua Alpaolo Harahap, Anirwan Tracking
11 78/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Gusti Iskandar S.A., SE. Tracking
12 103/PUU-XIII/2015 Permohonan Gugatan Pengujian Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo Pasal 10 angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertentangan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilukada Tahun 2015 Imran SH dan H. Mukhlisin, S.Pd. Tracking
13 35/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain, S.Ag., dan R. Hoesnan Tracking
14 93/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang diwakili oleh H. Djan Fariz selaku Ketua Umum dan Dr. H.R.A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. selaku Sekretaris Jenderal Tracking
15 24/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Djan Faridz Tracking
16 84/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yahya Karomi, S.H. Tracking
17 69/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Surya Kusmana; Siti Lidya Rahmi, S.Kom.I; Lilis Agus Nuryati, S.S. Tracking
18 44/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik E. Ramos. Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai, dan Muhammad Helmi Fahrozi Tracking
19 53/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Muhammad Helmi Fahrozi (Pemohon I), E. Ramos Petege (Pemohon II), dan Leonardus O. Magai (Pemohon III) Tracking
20 69/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Eliadi Hulu, S.H. (Pemohon I) dan Saiful Salim, S.H. (Pemohon II) Tracking
21 75/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Muhammad Helmi Fahrozi (Pemohon I), E. Ramos Petege (Pemohon II), dan Leonardus O. Magai (Pemohon III) Tracking