Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Tracking Perkara
21-07-2023
1
2
3
27-07-2023
4
27-07-2023
5
22-08-2023
6
04-09-2023
7
04-09-2023
8
09-10-2023
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 21-07-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 75/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 27-07-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 78/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 78/PUU/PAN.MK/ARPK/07/2023 ARPK
5 27-07-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 116.78/PUU/PAN.MK/SP/07/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 22-08-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 04-09-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 04-09-2023
13:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 20-09-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  09-10-2023
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan tanggal 21 Juli 2023 1 rangkap Asli. Renvoi pada tanggal SKK 17 Juli 2023 (halaman 1) serta Kuasa Hukum a.n Dudy A T belum TTD (halaman 48) Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus Pemohon I-IV masing-masing bertanggal 10 Juli 2023, 17 Juli 2023, dan 21 Juli 2023 1 rangkap Asli. Harap dilengkapi TTD para Kuasa Hukumnya a.n Dudy A T, Fadli R, Delpedro M, Aprillia L T, Alif Fauzi N, M Fadhil Alfathan N Pemohon
8 KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy. Harap dilampirkan KTP a.n Alif Fauzi (karena tidak terbaca) serta KTA yang diperbaharui a.n Arif Maulana (expired 31 Desember 2018) Pemohon
9 Daftar Alat Bukti tanggal 25 Juli 2023 untuk Bukti P-1 sd Bukti P-14 1 rangkap Asli. Harap softcopy berupa Ms-Word dan PDF dari Daftar Alat Bukti dikirim ke email: [email protected] Pemohon
10 Bukti P-1 sd Bukti P-14 1 rangkap Asli Pemohon
11 Daftar Alat Bukti tanggal 25 Juli 2023 untuk Bukti P-1 sd P-14 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 25 Juli 2023 pukul 14.54 WIB) Pemohon
12 Perbaikan Permohonan bertanggal 4 September 2023 4 rangkap Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023. 1 asli 3 rangkap. Pemohon
13 Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-26 4 rangkap 1 asli, 3 rangkap. Pemohon
14 Alat Bukti Surat P-15 s.d. P-26 1 rangkap asli nazegelen. Pemohon
15 Softcopy Perbaikan Permohonan dan Daftar Alat Bukti. 2 files word Mohon dilengkapi dengan softcopy .pdf dan dikirim via email. Pemohon
16 Bukti Fisik P-22 1 rangkap Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023. Asli nasegel Pemohon
17 Surat Kuasa Khusus an Haris Azhar bertanggal 10 Juli 2023. 1 rangkap Asli. Ttd kuasa hukum lengkap. Pemohon
18 Surat Kuasa Khusus an Fatiah Maulidiyanti bertanggal 10 Juli 2023. 1 rangkap Asli. Ttd kuasa hukum lengkap. Pemohon
19 Surat Kuasa Khusus an YLBHI bertanggal 17 Juli 2023. 1 rangkap Asli. Ttd kuasa hukum lengkap. Pemohon
20 Surat Kuasa Khusus an Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bertanggal 21 Juli 2023. 1 rangkap Asli. Ttd kuasa hukum lengkap. Pemohon
21 KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum 1 rangkap Copy. KTP an Alif Fauzi tidak jelas dan KTA a.n Arif Maulana expired 31 Desember 2018. Agar dilampirkan copy KTP dan KTA tersebut. Pemohon
22 Softcopy Surat Kemenkumham (Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023) bernomor PPE.PP.06.01-1705 tanggal 18 September 2023 perihal: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang atas Perkara 78/PUU-XXI/2023. 1 pdf DIterima melalui email pada hari Senin, 18 September 2023 Pkl. 17.46 WIB. Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 78/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pemohon : Haris Azhar
Sasmito
Ika Ningtyas Unggraini
Fatiah Maulidiyanti
Muhamad Isnur
Zainal Arifin
Kuasa Hukum : Mohammad Fandi
Ma'ruf
Citra Referendum
Sri Afrianis
Raden Violla Reininda Hafidz
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 64/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Rahmani dan Marganti Tracking
2 50/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina Tracking
3 81/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik terhadap UUD 1945 1. Arnoldus Belau; 2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi (Sekretaris Jenderal) Tracking
4 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
5 99/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Mardhani Zuhri Tracking
6 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
7 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform - ICJR) yang diwakili oleh Anggara (Ketua) dan Wahyu Wagiman (Sekretaris) Tracking
8 53/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
9 81/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Tracking
10 33/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945 Nelly Rosa Yulhiana Tracking
11 86/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) Robiyanto Tracking
12 93/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yayasan Indonesian Mental Health Association dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua dan Ira Askarin selaku Bendahara (Pemohon I); Syaiful Anam (Pemohon II); dan Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III) Tracking
13 118/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juliana Helemayana (Pemohon I) dan Asril (Pemohon II) Tracking
14 48/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana M. Jamil Tracking
15 126/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Henky Setia Budhi Tracking
16 132/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Robby Abbas Tracking
17 76/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forkorus Yaboisembut, S.Pd. Tracking
18 77/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
19 18/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap UUD 1945 Muhamad Taufiq, S.Kom. Tracking
20 24/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Risky Kurniawan (Pemohon I) dan Michael Munthe (Pemohon II) Tracking
21 52/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Leonardo Siahaan, S.H. Tracking
22 63/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Utari Sulistiowati sebagai Pemohon I dan Edwin Dwiyana sebagai Pemohon II Tracking
23 114/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Leonardo Siahaan Tracking