Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Detail Proses dan Dokumen
STEP | TANGGAL | PROSES | FILE |
---|---|---|---|
1 | 21-07-2023 | Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 75/PUU/PAN.MK/AP3/07/2023 | Permohonan AP3 dan DKPP |
2 | - | Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan | - |
3 | - | Perbaikan Permohonan | - |
4 | 27-07-2023 | Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 78/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 78/PUU/PAN.MK/ARPK/07/2023 | ARPK |
5 | 27-07-2023 | Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 116.78/PUU/PAN.MK/SP/07/2023 | |
6 | 22-08-2023 13:30 WIB |
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) |
Jadwal Sidang |
7 | 04-09-2023 | Penyerahan Perbaikan Permohonan | Perbaikan Permohonan |
8 | 04-09-2023 13:00 WIB |
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) |
Jadwal Sidang |
9 | 20-09-2023 11:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III) |
Jadwal Sidang |
09-10-2023 11:00 WIB |
Acara Sidang : Mendengarkan keterangan DPR dan Presiden (IV) |
Jadwal Sidang |
Berkas
1 | Permohonan (pdf) | 1 | Pemohon | |
2 | Permohonan (doc/docx) | 1 | Pemohon | |
3 | Surat Kuasa | 1 | Pemohon | |
4 | Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) | 1 | Pemohon | |
5 | Alat Bukti | 1 | Pemohon | |
6 | Permohonan tanggal 21 Juli 2023 | 1 rangkap | Asli. Renvoi pada tanggal SKK 17 Juli 2023 (halaman 1) serta Kuasa Hukum a.n Dudy A T belum TTD (halaman 48) | Pemohon |
7 | Surat Kuasa Khusus Pemohon I-IV masing-masing bertanggal 10 Juli 2023, 17 Juli 2023, dan 21 Juli 2023 | 1 rangkap | Asli. Harap dilengkapi TTD para Kuasa Hukumnya a.n Dudy A T, Fadli R, Delpedro M, Aprillia L T, Alif Fauzi N, M Fadhil Alfathan N | Pemohon |
8 | KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum | 1 rangkap | Copy. Harap dilampirkan KTP a.n Alif Fauzi (karena tidak terbaca) serta KTA yang diperbaharui a.n Arif Maulana (expired 31 Desember 2018) | Pemohon |
9 | Daftar Alat Bukti tanggal 25 Juli 2023 untuk Bukti P-1 sd Bukti P-14 | 1 rangkap | Asli. Harap softcopy berupa Ms-Word dan PDF dari Daftar Alat Bukti dikirim ke email: [email protected] | Pemohon |
10 | Bukti P-1 sd Bukti P-14 | 1 rangkap | Asli | Pemohon |
11 | Daftar Alat Bukti tanggal 25 Juli 2023 untuk Bukti P-1 sd P-14 | 2 files (PDF dan Ms Word) | Diterima via email MKRI (Selasa, 25 Juli 2023 pukul 14.54 WIB) | Pemohon |
12 | Perbaikan Permohonan bertanggal 4 September 2023 | 4 rangkap | Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023. 1 asli 3 rangkap. | Pemohon |
13 | Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-26 | 4 rangkap | 1 asli, 3 rangkap. | Pemohon |
14 | Alat Bukti Surat P-15 s.d. P-26 | 1 rangkap | asli nazegelen. | Pemohon |
15 | Softcopy Perbaikan Permohonan dan Daftar Alat Bukti. | 2 files word | Mohon dilengkapi dengan softcopy .pdf dan dikirim via email. | Pemohon |
16 | Bukti Fisik P-22 | 1 rangkap | Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023. Asli nasegel | Pemohon |
17 | Surat Kuasa Khusus an Haris Azhar bertanggal 10 Juli 2023. | 1 rangkap | Asli. Ttd kuasa hukum lengkap. | Pemohon |
18 | Surat Kuasa Khusus an Fatiah Maulidiyanti bertanggal 10 Juli 2023. | 1 rangkap | Asli. Ttd kuasa hukum lengkap. | Pemohon |
19 | Surat Kuasa Khusus an YLBHI bertanggal 17 Juli 2023. | 1 rangkap | Asli. Ttd kuasa hukum lengkap. | Pemohon |
20 | Surat Kuasa Khusus an Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bertanggal 21 Juli 2023. | 1 rangkap | Asli. Ttd kuasa hukum lengkap. | Pemohon |
21 | KTP, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum | 1 rangkap | Copy. KTP an Alif Fauzi tidak jelas dan KTA a.n Arif Maulana expired 31 Desember 2018. Agar dilampirkan copy KTP dan KTA tersebut. | Pemohon |
22 | Softcopy Surat Kemenkumham (Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023) bernomor PPE.PP.06.01-1705 tanggal 18 September 2023 perihal: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang atas Perkara 78/PUU-XXI/2023. | 1 pdf | DIterima melalui email pada hari Senin, 18 September 2023 Pkl. 17.46 WIB. | Pemerintah |
Detail Perkara
No Perkara | : | 78/PUU-XXI/2023 |
Pokok Perkara | : | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
Pemohon | : | Haris Azhar Sasmito Ika Ningtyas Unggraini Fatiah Maulidiyanti Muhamad Isnur Zainal Arifin |
Kuasa Hukum | : | Mohammad Fandi Ma'ruf Citra Referendum Sri Afrianis Raden Violla Reininda Hafidz |
Risalah Sidang
AUDIO |
---|
Pengujian Undang Undang yang serupa
1 | 64/PUU-XVI/2018 | Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Muhammad Rahmani dan Marganti | Tracking |
2 | 50/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 | Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina | Tracking |
3 | 81/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik terhadap UUD 1945 | 1. Arnoldus Belau; 2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi (Sekretaris Jenderal) | Tracking |
4 | 23/PUU-XI/2013 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 | Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz | Tracking |
5 | 99/PUU-XIII/2015 | Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | H. Mardhani Zuhri | Tracking |
6 | 21/PUU-XIV/2016 | Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Drs. Setya Novanto | Tracking |
7 | 7/PUU-XV/2017 | Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform - ICJR) yang diwakili oleh Anggara (Ketua) dan Wahyu Wagiman (Sekretaris) | Tracking |
8 | 53/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Zico Leonard Djagardo Simanjuntak | Tracking |
9 | 81/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. | Tracking |
10 | 33/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945 | Nelly Rosa Yulhiana | Tracking |
11 | 86/PUU-XX/2022 | Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) | Robiyanto | Tracking |
12 | 93/PUU-XX/2022 | Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | Yayasan Indonesian Mental Health Association dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua dan Ira Askarin selaku Bendahara (Pemohon I); Syaiful Anam (Pemohon II); dan Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III) | Tracking |
13 | 118/PUU-XX/2022 | Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | Juliana Helemayana (Pemohon I) dan Asril (Pemohon II) | Tracking |
14 | 48/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana | M. Jamil | Tracking |
15 | 126/PUU-XIII/2015 | Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Henky Setia Budhi | Tracking |
16 | 132/PUU-XIII/2015 | Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Robby Abbas | Tracking |
17 | 76/PUU-XVII/2019 | Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Forkorus Yaboisembut, S.Pd. | Tracking |
18 | 77/PUU-XVIII/2020 | Pengujian Materiil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 | Zico Leonard Djagardo Simanjuntak | Tracking |
19 | 18/PUU-XIX/2021 | Pengujian Materiil Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 terhadap UUD 1945 | Muhamad Taufiq, S.Kom. | Tracking |
20 | 24/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | Risky Kurniawan (Pemohon I) dan Michael Munthe (Pemohon II) | Tracking |
21 | 52/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang | Leonardo Siahaan, S.H. | Tracking |
22 | 63/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | Utari Sulistiowati sebagai Pemohon I dan Edwin Dwiyana sebagai Pemohon II | Tracking |
23 | 114/PUU-XXI/2023 | Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Leonardo Siahaan | Tracking |