Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
06-02-2017
3
17-01-2017
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 29-12-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 06-02-2017 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 17-01-2017 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 22 Desember 2016 12 Rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti P1 sd P15B 12 Rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P1 sd P15B 12 Rangkap Pemohon
5 Softcopy 1 Folder Pemohon
6 Perbaikan permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 8/PUU-XV/2017 Pemohon
7 Softcopy 2 file Pemohon
8 Surat pencabutan/pembatalan bukti permohonan P-15A dan P-15B 12 rangkap Pemohon
9 Surat Penarikan Permohonan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 1 rangkap Perkara Nomor 8/PUU-XV/2017 Pemohon
10 Surat Kuasa Khusus Mensetneg bertgl 16 Feb 2017 1 rangkap Perkara Nomor 8/PUU-XV/2017 Pemerintah
11 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung bertgl 22 Maret 2017 1 rangkap Pemerintah
12 Surat Kuasa Substitusi Menkumham bertgl 24 Feb 2017 1 rangkap Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-XV/2017
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Rusdi dan Arifin Nur Cahyono
Kuasa Hukum : Budi Satria Dewantoro, S.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2017-01-24 14:22:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2017-02-07 12:00:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2017-04-05 13:36:00 PENGUCAPAN KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 12/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tetang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)(Semuel Abrijani Pangerapan, Atmaji Sapto Anggoro,)2. Ahmad Suwandiidri Tracking
2 94/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sadikin Arifin Tracking