Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
22-01-2018
1
2
3
23-01-2018
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 22-01-2018 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 23-01-2018 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 21 Januari 2018 12 rangkap tanda tangan lengkap. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 22 Januari 2018 beserta copy identitas kuasa hukum 12 rangkap tanda tangan lengkap. Softcopy mohon dikirim via email. Pemohon
3 Daftar bukti P-1 sd P-8 12 rangkap Pemohon
4 Bukti fisik P-1 sd P-8 12 rangkap Pemohon
5 Surat permohonan pencabutan perkara 1 rangkap Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018 Pemohon
6 Surat Kuasa Khusus Mensetneg bertgl 7 Feb 2018 1 rangkap Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018 Pemerintah
7 Surat Kuasa Khusus Menkumham bertgl 8 Feb 2018 1 rangkap Pemerintah
8 Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung bertgl 26 Feb 2018 1 rangkap Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H.
Kuasa Hukum : Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2018-02-05 13:33:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2018-02-19 13:32:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2018-02-28 13:36:00 PENGUCAPAN KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 4/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Muatan Pasal 616 - 620 dan Pasal 1918 KUH Perdata jo Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 UUD 1945 Pdt. Thjahjadi Nugroho dan Aryanto Nugro, SE,MM Tracking
2 55/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ignatius Ryan Tumiwa Tracking
3 59/PUU-XII/2014 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Duhuaro Zega, Aroziduhu Zega, Arosokhi Zega, Aronasokhi Zega, Arozatulo Zega. Tracking
4 60/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Formil Kitab Undang undang Hukum Perdata Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang Undangan Tentang tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Forum Kajian hukum Dan Konstitusi (FKHK) Tracking
5 46/PUU-XIV/2016 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.Si., Rita Hendrawaty Soebagio, Sp.Psi., M.Si., Dr. Dinar Dewi Kania, Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., M.A., Dr. Sabriaty Aziz, Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D., Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum., Sri Vira Chandra D, S.S., MA., Qurrata Ayuni, S.H., Akmal, S.T., M.Pd.I., dan Dhona El Furqon, S.H.I., M.H. Tracking
6 72/PUU-XIV/2016 Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nuih Herpiandi Tracking
7 100/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kartini Sitompul Tracking
8 12/PUU-XV/2017 Permohonan Penilaian Materi Konstitusi sebagai Dasar Pengajuan Penetapan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Menjadi Lembaga Negara Selaku Wadah Hak Kedaulatan Rakyat atas Negara Indonesia yang Sah Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai Kewenangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI), dalam hal ini diwakili oleh Sarjito, Ignatius Adi Brahmantijo, Retnoningsih, S.H., Kusmadi Kun Bahagia Kurniawan, Yuli Setiyawan, dan Munirin, S.Ag Tracking
9 19/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Tracking
10 28/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hans Wilson Wader; Meki Elosak; Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay; Pastor John Jonga, Pr.; Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, kehidupan bermasyarakat, diwakili Pdt. DR. Benny Giay sebagai Ketua Umum; dan Yayasan Satu Keadilan diwakili Sugeng Teguh Santoso sebagai Ketua. Tracking
11 11/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Haryanti Sutanto dan Victorina Arif Tracking
12 76/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa Tracking
13 84/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Robert Tantular, MBA Tracking
14 96/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jandi Mukianto Tracking
15 003/PUU-IV/2006 Tindak Pidana Korupsi Tracking
16 20/PUU-VI/2008 Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Bagi Pembuat Kerugian Negara Tracking
17 3/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2),Pasal 3, Pasal 4 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28i ayat (2) Pengurus Keluarga Besar Komite Kedaulatan Rakyat Tracking
18 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
19 8/PUU-XI/2013 Permohonan pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 140) H. Boyamin , Drs. H. Soepardjito, SH., Supriyadi Tracking
20 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
21 7/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khaeruddin, S.H., S.Sy. Tracking
22 4/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa, Tracking
23 27/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Octolin Hutagalung, S.H.; 2. Nuzul Wibawa, S.H.; 3. Hernoko D. Wibowo, S.H., M.H., ACIArb; dan 4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. Tracking
24 32/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Arie Gumilar dan Dicky Firmansyah Tracking
25 29/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Tracking