Pasal 7 ayat (1) huruf b serta penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tracking Perkara
19-12-2022
1
2
3
12-01-2023
4
12-01-2023
5
24-01-2023
6
06-02-2023
7
06-02-2023
8
9
28-02-2023
10
01-03-2023
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 19-12-2022 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 119/PUU/PAN.MK/AP3/12/2022 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 02-01-2023 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 12-01-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 8/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 8/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2023 ARPK
5 12-01-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 45.8/PUU/PAN.MK/SP/01/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 24-01-2023
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 06-02-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 06-02-2023
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
10 28-02-2023
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 01-03-2023 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 36.8/PUU/PAN.MK/SPts/03/2023
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 19 Desember 2022 12 rangkap 12 asli Pemohon
2 Alat Bukti P1 s.d P-5 12 rangkap 1 Asli, 11 copy Pemohon
3 softcopy permohonan (word) 1 bertanggal 19 Desember 2022 Pemohon
4 DAB dan Scan dokumen lainnya 4 file pdf Alat bukti yang belum dinasegelkan Pemohon
5 Daftar Lampiran Bukti Tertulis tanggal 10 Januari 2023 (Perkara No 8/PUU-XXI/2023) untuk Bukti P-1 sd P-10 1 rangkap Asli Pemohon
6 Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-5A, Bukti P-10 1 rangkap Asli. Harap DAB dan Alat Bukti dapat disesuaikan kembali penomorannya Pemohon
7 Surat tanggal 20 Januari 2023 perihal Permohonan Persidangan Daring (online) (Perkara No 8/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Jumat, 20 Januari 2023 pukul 16.58 WIB) Pemohon
8 Perbaikan Permohonan bertanggal 6 Februari 2023 1 file (PDF) Perkara Nomor 8/PUU-XXI/2023. Mohon menyerahkan file word juga Pemohon
9 Daftar Alat Bukti P-1 (P-1A, P-1B, P-1C, P-1D) 1 rangkap Asli. Softcopy berupa Ms-Word harap dikirim ke email: softcopy@mkri.id Pemohon
10 Bukti Fisik P-1 (P-1A, P-1B, P-1C) 1 rangkap Asli. Bukti P-1D tidak ada fisiknya. Alat Bukti tidak diberi kode bukti Pemohon
11 Perbaikan Permohonan tanggal 6 Februari 2023 (Perkara No 8/PUU-XXI/2023) 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 13 Februari 2023 pukul 12.16 WIB) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 8/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pasal 7 ayat (1) huruf b serta penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pemohon : Trijono hardjono
Kuasa Hukum : -
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 92/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tracking
2 104/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof Syamsuddin Haris, Dr. Yudi Latif, Sukardi Rinakit, Titi Anggraini,Toto Sugiarto, Yurist Oloan, Dr. Hemawan Estu Bagijo, SH, MH, Refly Harun, Yuda Kusumaningsih, Sulastio, Sulastio, Pipit Apriani, Yusfitriadi, Abdullah,Feri Amsari, SH, MH, King Faisal Sulaiman SH, LLM, Tracking
3 68/PUU-XI/2013 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ferry Tansil Tracking
4 86/PUU-XI/2013 Pengujian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa, SH., Denny Rudini,SH., Kurniawan (Forum Kajian Hukum dan Konstitusi) Tracking
5 59/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DR. YudiLatif, Adhie M. Massardi, Ratna Sarumpaet, Eka Gumilar, dan Trijono Hardjono Tracking
6 82/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Febriditya Ramdhan D.R., Mohammad Robi Maulana, Anggit Dwi Prakoso, Surya Hakim Lubis, Soleman Keno, Reydo Alfian, Nandang Sayuti, M. Muhayat Mustadapin, Gentur Subagiyo, Lahmudin, dan Ilham Firmansyah Tracking
7 43/PUU-XVII/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Suharjo Triatmanto Tracking
8 77/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 12B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 12C ayat (1),Pasal 21 ayat (1), Pasal 37A ayat (3), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 51A ayat (5), dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Ricardo Purba, S.H. Leonardo Satrio Wicaksono, S.H. dkk Tracking
9 116/PUU-XX/2022 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bonatua Silalahi (Pemohon I) dan PT. Bina Jasa Konstruksi (Pemohon II) Tracking
10 66/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum dan Afriansyah Noor selaku Sekretaris Jenderal Tracking