Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik terhadap UUD 1945
Tracking Perkara
16-06-2020
1
2
26-10-2020
3
05-10-2020
4
5
12-10-2020
6
7
8
23-08-2021
9
27-10-2021
10
27-10-2021
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 16-06-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 26-10-2020 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 05-10-2020 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 12-10-2020
13:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 17-11-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  02-12-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)
Jadwal Sidang
  15-12-2020
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)
Jadwal Sidang
  31-05-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)
Jadwal Sidang
  14-06-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VI)
Jadwal Sidang
  30-06-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)
Jadwal Sidang
  03-08-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VII)
Jadwal Sidang
  23-08-2021
11:00 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR (VIII)
Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 27-10-2021
10:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 27-10-2021 Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 23.81/PUU/PAN.MK/SPts/10/2021
  1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon
  2. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia
  3. Penyampaian Salinan Putusan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  6. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 23 September 2020 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap. Mohon menyerahkan Bukti Fisik dan Daftar Alat Bukti sebanyak 12 rangkap yang salah satunya asli berleges materai. Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 17 Juli 2020 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap. Mohon melengkapi tandatangan para pihak. Pemohon
3 Softcopy Permohonan 1 file Mohon Softcopy Daftar Alat Bukti Pemohon
4 KTP Para Pemohon dan BAS Para Kuasa Pemohon 1 rangkap Pemohon
5 Daftar Alat Bukti P-1.1 sd P-2.7 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
6 Bukti Fisik P-1.1 sd P-2.7 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemohon
7 Softcopy Daftar Bukti 1 file Pemohon
8 Perbaikan Permohonan tanggal 26 Oktober 2020 (Perkara No 81/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
9 Surat Kuasa Khusus No: 13/Sk-KUASA/LBHPers/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
10 Daftar Alat Bukti Tambahan tanggal 26 September 2020 untuk kode bukti P1.3 sd P2.8 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
11 Bukti Fisik dengan kode bukti P1.3 sd P2.8 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
12 Softcopy Perbaikan Permohonan dan Daftar Alat Bukti Tambahan 2 files (Ms Word) Dicopy dari flashdisk Pemohon Pemohon
13 Keterangan Presiden bertanggal 13 November 2020 12 rangkap Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
14 Daftar Bukti P-1 sd P-15 12 rangkap "Seharusnya PK-1 sd PK-15" Pemerintah
15 Bukti Fisik P-1 sd P-15 12 rangkap 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
16 Softcopy 1 folder Pemerintah
17 Keterangan Ahli dan CV Ahli an. Dr. Herlambang P. Wiratraman (Perkara No 81/PUU-XVIII/2020) 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
18 Keterangan Ahli tanggal 7 Desember 2020 dan CV Ahli an. Oce Madril 12 Rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemohon
19 Softcopy Keterangan Ahli dan CV masing-masing Ahli 4 files (PDF) Dicopy dari flashdisk. Mohon untuk softcopy Keterangan Ahli berupa Ms-Word untuk dapat dikirim ke email: [email protected] Pemohon
20 Softcopy CV dan Keterangan Ahli a.n Titik Puji Rahayu, S.Sos., M.Comms., Ph.D (tanpa tanggal dan tanpa TTD) untuk Perkara No 81/PUU-XVIII/2020 2 files (PDF) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 28 Mei 2021 pukul 09.36 AM/09.36 WIB) Pemohon
21 CV dan Keterangan Ahli a.n Titik Puji Rahayu, S.Sos., M.Comms., Ph.D (CV dan Keterangan Ahli tanpa tanggal dan tanpa TTD) untuk Perkara No 81/PUU-XVIII/2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Softcopy CV dan Keterangan Ahli versi Ms-Word harap dikirimkan ke email:[email protected] Pemohon
22 Surat Tugas a.n Titik Puji Rahayu, S.Sos., M.Comms., Ph.D untuk Perkara No 81/PUU-XVIII/2020 1 file (PDF) Diterima dari email MKRI (Jumat, 28 Mei 2021 pukul 11.39 WIB) Pemohon
23 KTP Saksi Fakta masing-masing a.n Asep Komarudin dan Victor Claus Mambor 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 28 Mei 2021 pukul 11.43 WIB) Pemohon
24 Softcopy Keterangan Ahli a.n Titik Puji Rahayu, S.Sos., M.Comms., Ph.D (tanpa tanggal dan tanpa TTD) untuk Perkara No 81/PUU-XVIII/2020 1 file (Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 28 Mei 2021 pukul 1.03 PM/13.03 WIB) Pemohon
25 Keterangan Ahli dan CV an. Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. 12 rangkap Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
26 Softcopy Keterangan Ahli dan CV 1 folder Pemerintah
27 Keterangan Ahli dan CV Pemerintah an. Septiaji Eko Nugroho 12 rangkap Perkara No 81/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap Pemerintah
28 Softcopy Keterangan Ahli dan CV 1 folder Pemerintah
29 Keterangan dan CV Ahli a.n Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. dan Septiaji Eko Nugroho (versi revisi) 6 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 11 Juni 2021 pukul 07.35 WIB/7.35 AM) Pemerintah
30 Surat Kuasa Khusus Mensesneg bertanggal 11 November 2020 12 rangkap Perkara No 81/PUU-XVIII/2020. 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
31 Surat Kuasa Substitusi Menkominfo bertanggal 13 November 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
32 Surat Kuasa Substitusi Menkumham bertanggal 6 November 2020 12 rangkap 1 Asli, 11 Rangkap Pemerintah
33 Keterangan Tambahan Presiden tanggal 30 Juni 2021 (Perkara No 81/PUU-XVIII/2020) dan Daftar Alat Bukti PK-16 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy. Bukti Fisik PK-16 belum diserahkan Pemerintah
34 Softcopy Keterangan Tambahan Presiden tanggal 30 Juni 2021 (Perkara No 81/PUU-XVIII/2020), Daftar Alat Bukti PK-16, dan Bukti PK-16 5 files (PDF dan Ms Word) Diterima melalui email MKRI (Rabu, 30 Juni 2021 pukul 17.34 WIB) Pemerintah
35 CV dan Keterangan Ahli tanggal 30 Juli 2021 masing-masing a.n Ifdhal Kasim, Henry Subiakto, dan Ashwin Sasongko Sastrosubroto 12 rangkap Copy Pemerintah
36 Surat No: 443/DP/K/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Penyampaian Informasi 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemerintah
37 Bahan Paparan Ahli pada persidangan tanggal 3 Agustus 2021 3 files (PDF) Diterima dari email (Rabu, 4 Agustus 2021 pukul 14.16 WIB) Pemohon
38 Akta No 33 tanggal 25 Maret 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen 1 rangkap Asli. Belum diberi kode bukti dan harap dibuatkan Daftar Alat Bukti (tambahan) dikirim via email ke [email protected] Pemohon
39 Daftar Alat Bukti Tambahan untuk Bukti P.2-9 tanggal 19 Agustus 2021 (Perkara No 81/PUU-XVIII/2020) 1 file (PDF) Diterima melalui email MKRI (Jumat, 20 Agustus 2021 pukul 11.03 WIB) Pemohon
40 Surat Pengantar Elsam untuk menjadi Amicus Curiae dan Keterangan Amicus Curiae masing-masing bertanggal 30 Agustus 2021 2 files (PDF) Diterima dari email MKRI (Senin, 30 Agustus 2021 pukul 20.46 WIB) pihak lain
41 Kesimpulan bertanggal 31 Agustus 2021 12 rangkap Perkara Nomor 81/PUU-XVIII/2021. 1 asli, 11 rangkap Pemohon
42 Softcopy Kesimpulan 1 file Pemohon
43 Kesimpulan Pemerintah (tanpa tanggal) bulan Agustus 2021 (Menkominfo belum TTD) untuk Perkara No 81/PUU-XVIII/2020 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 31 Agustus 2021 pukul 15.27 WIB) Pemerintah
44 Kesimpulan Presiden tanggal 31 Agustus 2021 (Perkara No 81/PUU-XVIII/2020) 12 rangkap 1 Asli, 11 Copy Pemerintah
45 Softcopy Kesimpulan Presiden 2 files (PDF dan Ms Word) Diterima via email MKRI (Selasa, 31 Agustus 2021 pukul 15.27 WIB) Pemerintah
46 Keterangan Tertulis DPR RI bertanggal 23 Agustus 2021 12 rangkap Perkara No 81/PUU-XVIII/2020. 1 asli, 11 rangkap. mohon softcopy diserahkan via email. DPR
Detail Perkara
No Perkara : 81/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik terhadap UUD 1945
Pemohon : 1. Arnoldus Belau; 2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi (Sekretaris Jenderal)
Kuasa Hukum : Ade Wahyudin, S.H.I., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2020-10-12 13:11:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2020-10-26 14:59:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2020-11-17 11:22:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III) PDF AUDIO
4 2020-12-15 11:13:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2021-05-31 11:14:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON (V) PDF AUDIO
6 2021-06-14 11:15:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PRESIDEN (VI) PDF AUDIO
7 2021-08-03 11:10:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PRESIDEN (VII) PDF AUDIO
8 2021-08-23 11:18:00 MENDENGARKAN KETERANGAN DPR (VIII) PDF AUDIO
9 2021-10-27 10:23:00 PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 64/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Rahmani dan Marganti Tracking
2 50/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 Gunawan Simangunsong, Russel Butarbutar, Benny Irfan Siahaan, Muhammad Arsjad Yusuf, Nurharis Wijaya, Efer Koritelu, dan Sarah Febrina Tracking
3 78/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (“YLBHI”), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Independen (“AJI”), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (sebagai Pemohon IV) Tracking
4 34/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sunyoto (Pemohon I) dan Jaka Fiton (Pemohon II) Tracking