Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
11-09-2012
3
10-08-2012
4
5
30-08-2012
6
7
8
02-10-2012
9
23-10-2012
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 06-08-2012 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 11-09-2012 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 10-08-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 30-08-2012
14:00 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan 		Jadwal Sidang
7 02-10-2012
11:00 WIB
Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah		 Jadwal Sidang
8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 23-10-2012
14:00 WIB		 Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Putusan		 Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian Materiil (Judicial Review) terhadap muatan pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250. 12 eks serta softcopy Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon 12 eks Pemohon
3 Daftar dan Bukti Pemohon : P-1 s.d P-5 12 eks Pemohon
4 - Perbaikan Permohonan - Perubahan Surat Kuasa 12 eks Perkara Nomor 81/PUU-X/2012 cat: soft copy belum diserahkan email: [email protected] Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 81/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945
Pemohon : M. Farhat Abbas, SH,MH
Kuasa Hukum : RAKHMAT JAYA,SH,MH,VERA TOBING,SH M.Hum GATOT MURNIAJI,SH,MH, WINDU WIJAYA,SH HAZMIN AST.M UDA,SH, DIRGA RACHMAN,SH M.FEBRIANSYAH,SH HAMKA,SH
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-08-30 14:00:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2012-09-13 15:05:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
3 2012-10-02 11:35:00 Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon Dan Pemerintah (III) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 006/PUU-I/2003 Pembubaran Kpkpn Dan Peleburannya Sebagai Bagian Dari Fungsi Kpk Tracking
2 69/PUU-II/2004 KPTPK (KPK) Tracking
3 010/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
4 012/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
5 016/PUU-IV/2006 - Tracking
6 019/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
7 19/PUU-V/2007 Persyaratan Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tracking
8 133/PUU-VII/2009 Inkonstitusional Bersyarat Pemberhentian Secara Tetap Terhadap Pimpinan KPK Tracking
9 37/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
10 39/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
11 60/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman I Made Sudana, S.H. Tracking
12 60/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hengky Baramuli Tracking
13 5/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Feri Amsari, S.H., M.H. Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki , Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tracking
14 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
15 31/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. Tracking
16 80/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang dasar 1945 Habiburokhman, SH., Muhammad Maulana Bungaran, SH dan Munathsir Mustaman, SH Tracking
17 49/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materi Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 M. Farhat Abbas, SH., MH dan Narliz Wandi Piliang alia Iwan Piliang Tracking
18 16/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) Huruf C, Dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), Dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec,Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH. Tracking
19 25/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Tracking
20 40/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bambang Widjojanto Tracking
21 102/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Rusli Sibua , M.Si Tracking
22 110/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
23 109/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
24 70/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tonin Tachta Singarimbun Tracking
25 95/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
26 96/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking