| 1 |
009/PUU-III/2005 |
Jabatan Notaris |
|
Tracking |
| 2 |
014/PUU-III/2005 |
Jabatan Notaris |
|
Tracking |
| 3 |
135/PUU-VII/2009 |
KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP NOTARIS |
|
Tracking |
| 4 |
52/PUU-VIII/2010 |
pembatasan jabatan notaris |
|
Tracking |
| 5 |
49/PUU-X/2012 |
Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris |
Kant Kamal |
Tracking |
| 6 |
5/PUU-XII/2014 |
Pengujian undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris |
Muhammad Thoha, SH., MKn |
Tracking |
| 7 |
63/PUU-XII/2014 |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republuk Indonesia Tahun 1945. |
Dr. Raden Mas Soediarto Soenarto, SH.,SpN, M.H., MKn., H Teddy Anwar , S.H ., SpN, HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA |
Tracking |
| 8 |
22/PUU-XVII/2019 |
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Guntoro |
Tracking |
| 9 |
165/PUU-XXI/2023 |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris |
Anisitus Amanat, S.H. |
Tracking |
| 10 |
14/PUU-XXII/2024 |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
|
Yualita Widyadhari, dkk. |
Tracking |
| 11 |
34/PUU-XXII/2024 |
Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |
Sunyoto (Pemohon I) dan Jaka Fiton (Pemohon II) |
Tracking |
Mahkamah Konstitusi RI
