Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-undang Dasar 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
1
2
25-09-2012
3
03-09-2012
4
5
14-09-2012
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 14-08-2012 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 25-09-2012 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 03-09-2012 Permohonan sudah di Registrasi
5 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan -
6 14-09-2012
10:30 WIB		 Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan 		Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan Pengujian 12 Rangkap Daftar dan Bukti Pemohon belum diserahkan,akan dilengkapi Tangggal 15 Agustus 2012 Pemohon
2 Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Advokat 12 Rangkap Pemohon
3 Softcopy Permohonan Pemohon
4 Daftar dan Bukti Pemohon : P-1.s.d P-6 12 Rangkap Pemohon
5 Perbaikan Permohonan Beserta Soft Copy 12 eks Perkara Nomor 85/PUU-X/2012 Pemohon
6 Tambahan Daftar BUkti dan Bukti-Bukti P-7 s.d. P-10 12 eks Pemohon
7 Surat Komnas HAM RI Nomor : 237/TUA/X/2012 perihal : Penunjukan Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo sebagai Ahli 12 Rangkap Perkara Nomor 85/PUU-X/2012 pihak lain
Detail Perkara
No Perkara : 85/PUU-X/2012
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-undang Dasar 1945
Pemohon : Mohammad Umar Halimuddin, S.H. dan Siti Hidayawati, S.H.
Kuasa Hukum : Deddy Iskandar, SH dan Zulkanain Zaumar, SH.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2012-09-14 10:35:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF -
2 2012-10-08 13:46:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF -
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 17/PUU-VI/2008 Inkonstitusionalitas Syarat Pengunduran Diri Dari Jabatan Bagi Calon Incumbent Peserta Pemilu Kepala Daerah Tracking
2 13/PUU-VII/2009 Kewenangan Pelaksanaan Cara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Putaran Kedua Tracking
3 103/PUU-VII/2009 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Koalisi Pencalonan Ketua Dan Wakil Ketua Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tracking
4 120/PUU-VII/2009 IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN Tracking
5 141/PUU -VII/2009 Pemerintah Daerah Tracking
6 4/PUU-VIII/2010 Pemerintah Daerah Tracking
7 18/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
8 29/PUU-VIII/2010 Pemerintahan daerah Tracking
9 31/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
10 36/PUU-VIII/2010 Pemerintahan Daerah Tracking
11 44/PUU-VIII/2010 Pemerintah Daerah Tracking
12 80/PUU-VIII/2010 Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 61 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Fahuwusa Laia, S>H., M.H. Tracking
13 73/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Feri Amsari, SH.M.H, Drs. Teten Masduki., Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch Tracking
14 83/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah H.Imam Buchori Tracking
15 75/PUU-X/2012 Pengujian Pasal 30 yat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Zainal Arifin Mochtar, SH.,LL.M., Feri Amsari, SH.,MH dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tracking
16 89/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian/Penafsiran Terhadap Undang-Undang Pilpres No. 42 Tahun 2008 Pasal 5 huruf (m), Undang-Undang Pemilu (Pileg) No.8 Tahun 2012 Pasal 12 huruf (f) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (f), serta Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf b H. Sutan Sukarnotomo. SH.MH Tracking
17 107/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 59 ayat (2a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si Tracking
18 97/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman Victor Santosa Tandiasa, SH , Okta Heriawan,. SH, Kurniawan, Danny Dzul Hidayat, Landipa Nada Atmaja., Joko widart, SH .MH, Achmad Saifudin Firdaus. Tracking
19 29/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah H. Aziz Bestari, ST.,MM Tracking
20 36/PUU-XII/2014 Permohonan Uji materiil Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum. FKHK, Kurniawan, Denny Rudini, Amanda Anggraini saputri, Hamid Akhlis Tracking
21 38/PUU-XII/2014 Permohonanan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kaha Tracking
22 71/PUU-XII/2014 Pengujian Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Ir . H Isran Noor , Msi dan Drs H . Rachmat yasin, MM Tracking
23 90/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Terhadap Undang Undang Dasar 1945 Refki Saputra, Roni Saputra, Raysha Rahma, Carolus L Tindra Matunino K, Kiki Pranasari Tracking