Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)
Tracking Perkara
29-08-2022
1
2
3
01-09-2022
4
01-09-2022
5
12-09-2022
6
21-09-2022
7
26-09-2022
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 29-08-2022 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 83/PUU/PAN.MK/AP3/08/2022 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 01-09-2022 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan  
3 - Perbaikan Permohonan -
4 01-09-2022 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 86/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 86/PUU/PAN.MK/ARPK/09/2022 ARPK
5 01-09-2022 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 86.86/PUU/PAN.MK/SP/09/2022
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 12-09-2022
11:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 21-09-2022 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 26-09-2022
13:30 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Permohonan tanggal 29 Agustus 2022 7 rangkap 1 Asli, 6 Copy Pemohon
7 Surat Kuasa Khusus No: 15/K-JAP/MK-VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 7 rangkap 1 Asli, 6 Copy Pemohon
8 KTP Pemohon, KTP Kuasa, KTA, dan BAS para Kuasa Hukum 7 rangkap Copy Pemohon
9 Daftar Alat Bukti tanggal 29 Agustus 2022 untuk Bukti P-1 sd P-10 1 rangkap Asli. Harap dikirim Ms-Word Daftar Alat Bukti ke email: [email protected] Pemohon
10 Alat Bukti P-1 sd P-10 1 rangkap Asli Pemohon
11 Daftar Alat Bukti tanggal 29 Agustus 2022 untuk Bukti P-1 sd P-10 1 file (Ms Word) Diterima via email MKRI (Senin, 29 Agustus 2022 pukul 19.52 WIB) Pemohon
12 Perbaikan Permohonan bertanggal 21 September 2022 7 rangkap Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022. 1 asli, 6 rangkap Pemohon
13 Daftar Alat Bukti dan Bukti Fisik P-11 sd P-27 1 rangkap Asli materai Pemohon
14 Bukti Fisik P-5 1 rangkap Asli materai Pemohon
15 Softcopy Perbaikan dan DAB 2 files (PDF dan Ms Word) Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 86/PUU-XX/2022
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)
Pemohon : Robiyanto
Kuasa Hukum : Jhon Asron Purba
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2022-09-12 11:07:00 Pemeriksaan Pendahuluan (I) PDF AUDIO
2 2022-09-26 13:44:00 Perbaikan Permohonan (II) PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
2 99/PUU-XIII/2015 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 H. Mardhani Zuhri Tracking
3 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
4 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform - ICJR) yang diwakili oleh Anggara (Ketua) dan Wahyu Wagiman (Sekretaris) Tracking
5 53/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
6 81/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Tracking
7 33/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945 Nelly Rosa Yulhiana Tracking