Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Tracking Perkara
Tracking Perkara
18-06-2024
1
2
3
17-07-2024
4
17-07-2024
5
05-08-2024
6
20-08-2024
7
22-08-2024
8
11-12-2024
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 18-06-2024 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 75/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 17-07-2024 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 86/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 86/PUU/PAN.MK/ARPK/07/2024 ARPK
5 17-07-2024 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 96.86/PUU/PAN.MK/SP/07/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 05-08-2024
15:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 20-08-2024 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 22-08-2024
15:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
9 07-10-2024
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)		 Jadwal Sidang
  22-10-2024
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)		 Jadwal Sidang
  06-11-2024
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (V)		 Jadwal Sidang
  26-11-2024
10:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan Presiden untuk Perkara 134/PUU-XXII/2024 dan Pihak Terkait BP Tapera (VI)		 Jadwal Sidang
  11-12-2024
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan Ahli Pemohon (VII)		 Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat Bukti (pdf) 1 Pemohon
4 Daftar Alat Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Permohonan bertanggal 19 Juni 2024 1 rangkap Pemohon
6 DAB P-1 sd P-3 1 rangkap Pemohon
7 Bukti Fisik P-1 sd P-3 1 rangkap Asli Nazegelen Pemohon
8 Softcopy Permohonan dan DAB 1 folder Pemohon
9 Surat Kuasa Kuasa No:009/SKK/ANF/KTTng/VIII/2024 1 rangkap Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024. Mohon ditandatangani oleh semua kuasa Pemohon
10 Perbaikan Permohonan bertanggal 20 agustus 2024 1 rangkap 1 asli Pemohon
11 Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 juli 2024 1 rangkap 1 asli Pemohon
12 Daftar Alat Bukti 1 rangkap 1 asli Pemohon
13 Alat Bukti 1 rangkap 1 asli leges. P-4 Pemohon
14 Surat Kuasa Substitusi bertanggal 26 September 2024 dari Kemenkumham 1 lembar 1 asli. Pemerintah
15 Permohonan Penundaan Jadwal Sidang bertanggal 2 Oktober 2024 1 lembar 1 asli. Perkara 86,96/PUU-XXII/2024. Pemerintah
16 Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 September 2024. 1 Rangkap Asli Pemohon
17 Surat Kuasa Substitusi Nomor 29/SKS/M/2024 1 Rangkap Asli Pemohon
18 Permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 8 Oktober 2024 1 rangkap Asli (Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024) Pihak Terkait
19 Bukti PT-1 s.d PT-2 1 rangkap Asli leges Pihak Terkait
20 Soft Copy 1 unit pdf Pihak Terkait
21 Keterangan Presiden Perkara Nomor 86/PUU-XXII-2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 bertanggal 18 Oktober 2024 1 rangkap asli Pemerintah
22 Keterangan Presiden Perkara Nomor 86/PUU-XXII-2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 bertanggal 18 Oktober 2024 versi dibacakan 1 rangkap asli Pemerintah
23 Daftar Alat Bukti PK-1 s.d PK-5 1 rangkap asli Pemerintah
24 Alat Bukti PK-1 s.d PK-5 1 rangkap asli, leges Pemerintah
25 Softcopy 1 folder Softcopy Keterangan Presiden Perkara Nomor 86/PUU-XXII-2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 (ms word dan pdf), Keterangan Presiden Perkara Nomor 86/PUU-XXII-2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 bertanggal 18 Oktober 2024 versi dibacakan (ms word dan pdf), Daftar Alat Bukti PK-1 s.d PK-5 (ms word dan pdf) dan Alat Bukti PK-1 s.d PK-5 (pdf) Pemerintah
26 Permohonan Pembacaan Keterangan Presiden Secara Online bertanggal 21 Oktober 2024 1 file 1 Asli. Kementerian PUPR. Pemerintah
27 Permohonan Penundaan Pembacaan Keterangan Presiden Secara Online 1 rangkap Asli (Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 dan Nomor 96/PUU-XXII/2024) Pemerintah
28 Surat Kuasa Substitusi Menteri Keuangan bertanggal 29 September 2024 1 rangkap 1 asli. Pemerintah
29 Penambahan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Oktober 2024 1 rangkap Asli. Pemohon
30 BAS, KTP, dan KTA a.n. Meilani Mindasari, S.H. 1 rangkap Copy Pemohon
31 BAS dan KTA a.n. Parlin Silitonga, S.H. 1 rangkap Copy Pemohon
32 Keterangan Pihak Terkait BP Tapera bertanggal 22 November 2024 Perkara No. 86,96,134/PUU-XXII/2024 4 rangkap 1 asli, 3 copies. versi lengkap dan versi baca. Pihak Terkait
33 Daftar Alat Bukti bertanggal 22 November 2024 4 rangkap 1 asli, 3 copies. Pihak Terkait
34 Alat Bukti 1 rangkap 1 asli nazegelen. PT-1 s.d. PT-12. Pihak Terkait
35 Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2024 Perkara No. 86,96,134/PUU-XXII/2024 4 rangkap 1 asli, 3 copies. Pihak Terkait
36 BAS dan KTA Kuasa Hukum 1 rangkap 1 copy. Pihak Terkait
37 Flashdrive 1 unit isi: Keterangan Pihak Terkait (word dan PDF), DAB (word dan PDF), Alat Bukti (PDF) Pihak Terkait
38 Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 26 November 2024 3 rangkap 2 asli, 1 copy (Untuk Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024) Pemerintah
39 Daftar Alat Bukti Tambahan (PK-6 s.d PK-7) 2 rangkap 2 Asli Pemerintah
40 Alat Bukti Tambahan (PK-6 s.d PK-7) 1 rangkap 1 Asli Leges Pemerintah
41 Soft Copy 2 files Word dan PDF Pemerintah
42 Keterangan Tambahan Pihak Terkait Tapera bertanggal 11 Desember 2024 1 rangkap 1 asli. Perkara 86,96,134/PUU-XXII/2024. Diterima dalam persidangan. Pihak Terkait
43 Pencabutan Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2024. 1 rangkap 1 asli. Perkara 86,96,134/PUU-XXII/2024. Diterima dalam persidangan. Pihak Terkait
44 Keterangan DPR bertanggal 6 November 2024 12 rangkap 1 asli, 11 copies. Perkara 86,96,134/PUU-XXII/2024. DPR
45 Lampiran Keterangan DPR Naskah Akademik 3 rangkap 3 copies. Perkara 86,96,134/PUU-XXII/2024. DPR
Detail Perkara
No Perkara : 86/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Pemohon : Leonardo Olefins Hamonangan., S.H
Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H
Kuasa Hukum :
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 76/PUU-XXII/2024 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Bansawan Tracking
2 96/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Tracking
3 134/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dalam hal ini diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum DPP FKSPN dan Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum DPP FKSPN (Pemohon I); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Dedi Sudrajat selaku Ketua Umum dan Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M. selaku Sekretaris Umum (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili M. Bustanul Ulum selaku Ketua Umum dan Firlandie, A.Md. selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, dalam hal ini diwakili Achmad Mundji selaku Ketua Umum dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V); Gabungan Serikat Buruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Rudi Hartono B Daman selaku Ketua Umum dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VI); Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dalam hal ini diwakili Wahidin selaku Presiden dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII); Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Arif Minardi selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VIII); Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92, dalam hal ini diwakili Sunarti selaku Ketua dan Asep Djamaludin selaku Sekretaris (Pemohon IX); Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, dalam hal ini diwakili Sudarto AS selaku Ketua Umum dan Iyus Ruslan selaku Sekretaris Umum (Pemohon X) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Aripan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI). Tracking