Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Tracking Perkara
01-08-2023
1
2
3
07-08-2023
4
07-08-2023
5
30-08-2023
6
12-09-2023
7
12-09-2023
8
04-03-2024
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 01-08-2023 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 84/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 07-08-2023 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 87/PUU-XXI/2023, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 87/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2023 ARPK
5 07-08-2023 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 125.87/PUU/PAN.MK/SP/08/2023
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
6 30-08-2023
10:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Jadwal Sidang
7 12-09-2023 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 12-09-2023
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II)
Jadwal Sidang
9 21-11-2023
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)
Jadwal Sidang
  06-12-2023
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)
Jadwal Sidang
  25-01-2024
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)
Jadwal Sidang
  20-02-2024
13:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait KPK (VI)
Jadwal Sidang
  04-03-2024
10:30 WIB

Acara Sidang : Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden dan Ahli Pihak Terkait KPK (VII)
Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Surat Kuasa 1 Pemohon
4 Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 daftar alat bukti pdf 1 Pemohon
7 Permohonan bertanggal 2 Agustus 2023 10 rangkap 1 Asli 9 rangkap Pemohon
8 Surat kuasa bertanggal 1 Agustus 2023 5 rangkap 1 Asli 4 rangkap Pemohon
9 BAS, KTA, KTP Para kuasa 1 rangkap Pemohon
10 DAB P-1 s.d. P-3 5 rangkap 1 Asli 4 rangkap Pemohon
11 Bukti Fisik P-1 s.d. P-3 1 rangkap Asli Materai Pemohon
12 Softcopy Permohonan, DAB, dan scan SK 1 folder Pemohon
13 Softcopy Perbaikan Permohonan Perkara PUU Nomor 87/PUU-XXI/2023 bertanggal 12 September 2023 1 rangkap format .pdf dan words. Diterima melalui email pada hari Senin, 11 September 2023 Pkl. 22.27 WIB Pemohon
14 Perbaikan Permohonan bertanggal 12 September 2023 10 rangkap Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023. 1 asli, 9 rangkap Pemohon
15 Softcopy Surat Kemenkumham RI Nomor: PPE.PP.06.01-2150 tanggal 15 November 2023, perihal: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang atas Perkara 87/PUU-XXI/2023/MK. 1 pdf Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023. Diterima via email pada hari Jumat, Pkl. 11.19 WIB. Pemerintah
16 Softcopy Keterangan Presiden Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023. 1 Dalam format pdf (ttd Menkumham, kolom ttd Jaksa Agung kosong) dan word. Diterima via email pada hari Rabu, 6 Desember 2023 Pkl. 09.45 WIB. Pemerintah
17 Keterangan Presiden Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 bertanggal 4 Desember 2023 1 rangkap 1 asli, 2 copy. Kolom tanda tangan Jaksa Agung kosong. Pemohon
18 Softcopy KTP Ahli Pemohon a.n. Gandjar Laksamana Bonaprapta (Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023). 1 jpg Diterima via email pada hari Selasa, 23 Januari 2024 Pkl. 13.15 WIB. Pemohon
19 Softcopy Surat Keterangan FH UI Nomor: 42/UN2.F5.F/SDM.07/2024 bertanggal 17 Januari 2024 a.n. Gandjar Laksamana Bonaprapta, S.H., M.H. 1 pdf Diterima via email pada hari Selasa, 23 Januari 2024 Pkl. 13.15 WIB. Pemohon
20 Softcopy Surat Pemohon bertanggal 23 Januari 2024, Perihal: Daftar Ahli Pemohon. 1 pdf Diterima via email pada hari Selasa, 23 Januari 2024 Pkl. 13.15 WIB. Pemohon
21 Softcopy CV Ahli Gandjar Laksamana Bonaprapta, S.H., M.H. 1 word Diterima via email pada hari Selasa, 23 Januari 2024 Pkl. 13.15 WIB. Pemohon
22 Softcopy Keterangan Ahli Gandjar Laksamana Bonaprapta, S.H., M.H. 1 word Diterima via email pada hari Selasa, 23 Januari 2024 Pkl. 13.15 WIB. Pemohon
23 Surat KPK Nomor: B/521/HK.06/01-55/01/2024 bertanggal 24 Januari 2024, Perihal: Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung dalam Perkara No. 87/PUU-XXI/2023. 1 rangkap Asli. pihak lain
24 Softcopy Surat Pihak terkait KPK Noor: B/999/HK.07/55/02/2024 bertanggal 20 Februarai 2024, Hal: 10 (sepuluh) rangkap dan 1 (satu) softcopy nya Keterangan Komisi Pemberantasan Korups. (Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023). 1 pdf Diterima via email pada hari Selasa, 20 Februari 2024 Pkl. 11.51 WIB. Pihak Terkait
25 Softcopy Keterangan Pihak Terkat KPK tanggal 20 Februari 2024. 1 Dalam format pdf (berttd) dan word. Diterima via email pada hari Selasa, 20 Februari 2024 Pkl. 11.51 WIB. Pihak Terkait
26 Surat Keterangan KPK 1 rangkap Asli Pihak Terkait
27 Keterangan KPK selaku Pihak Terkait (Perkara Nomor: 87/PUU-XXI/2023) 10 rangkap Pihak Terkait
28 Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait (Persatuan Jaksa Indonesia) bertanggal 20 Februari 2024 1 rangkap Asli Pihak Terkait
29 KTA dan BAS Kuasa Hukum atas nama (Frederick, Ichsan, dan Jihan) 1 rangkap copy Pihak Terkait
30 Surat Kuasa Khusus (Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H.,LL.M, S.Kom) bertanggal 19 Februari 2024 1 rangkap asli Pihak Terkait
31 Surat Kuasa Khusus (Dr. Lila Agustina, S.H., M.Kn) bertanggal 19 Februari 2024 1 rangkap asli Pihak Terkait
32 Surat Kuasa Khusus (Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit, S.H.,M.H) bertanggal 19 Februari 2024 1 rangkap asli Pihak Terkait
33 Surat Kuasa Khusus (Dr. Narendra Jatna, S.H., LL.M) bertanggal 19 Februari 2024 1 rangkap asli Pihak Terkait
34 Surat Kuasa Khusus (Dr. H.Amir Yanto,S.H.,M.M.,M.H) bertanggal 19 Februari 2024 1 rangkap Asli Pihak Terkait
35 Daftar Alat Bukti Pihak Terkait PT-1a s.d PT-5b bertanggal 20 Februari 2024 1 rangkap asli Pihak Terkait
36 Alat Bukti Pihak Terkait PT-1a s.d PT-5b 1 rangkap Asli, leges Pihak Terkait
37 Softcopy Surat Pihak Terkait KPK Nomor: B/999/HK.07/55/02/2024 bertanggal 20 Februari 2024, Hal: B/999/HK.07/55/02/2024 bertanggal 20 Februari 2024, Hal: 10 (sepuluh) rangkap dan 1 (satu) softcopy nya Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023). 1 pdf Diterima via email pada hri Rabu, 21 Februari 2024 Pkl. 09.14 WIB. Pihak Terkait
38 Softcopy Keterangan tertulis Pihak Terkait KPK bertanggal 20 Februari 2024. 1 Dalam format pdf (berttd) dan word. Diterima via email pada hri Rabu, 21 Februari 2024 Pkl. 09.14 WIB. Pihak Terkait
39 Permohonan Sebagai Pihak Terkait Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 1 rangkap Asli bertandatangan pihak lain
40 Softcopy Permohonan Sebagai Pihak Terkait (via wa) 1 file dalam format word. mohon dikirimkan dalam format pdf ke email. pihak lain
41 Surat Permohonan Sebagai Pihak Terkait Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 1 via email pihak lain
Detail Perkara
No Perkara : 87/PUU-XXI/2023
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pemohon : Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.
Kuasa Hukum : Dega Kautsar Pradana, S,H., M.Si (Han)
Yolis Suhadi, S.H.,M.H
Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H, M.H.
Gatot Priadi.,S.H..M.H
Irfan Maulana Muharam S.H
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 006/PUU-I/2003 Pembubaran Kpkpn Dan Peleburannya Sebagai Bagian Dari Fungsi Kpk Tracking
2 69/PUU-II/2004 KPTPK (KPK) Tracking
3 010/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
4 012/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
5 016/PUU-IV/2006 - Tracking
6 019/PUU-IV/2006 Kekuasaan KPK Dan Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tracking
7 19/PUU-V/2007 Persyaratan Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tracking
8 133/PUU-VII/2009 Inkonstitusional Bersyarat Pemberhentian Secara Tetap Terhadap Pimpinan KPK Tracking
9 37/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
10 39/PUU-VIII/2010 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tracking
11 60/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman I Made Sudana, S.H. Tracking
12 60/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Hengky Baramuli Tracking
13 5/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Feri Amsari, S.H., M.H. Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki , Zainal Arifin Mochtar Husein dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tracking
14 16/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pasal 39 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 44 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Iwan Budi Santoso S.H.,Muhamad Zainal Arifin S.H.,Ardion Sitompul S.H. Tracking
15 31/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. Tracking
16 80/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang dasar 1945 Habiburokhman, SH., Muhammad Maulana Bungaran, SH dan Munathsir Mustaman, SH Tracking
17 81/PUU-X/2012 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 M. Farhat Abbas, SH,MH Tracking
18 49/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materi Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 M. Farhat Abbas, SH., MH dan Narliz Wandi Piliang alia Iwan Piliang Tracking
19 16/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3) Huruf C, Dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Dan Pasal 30 Ayat (1), Ayat (10), Dan Ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec,Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH. Tracking
20 25/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Tracking
21 40/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bambang Widjojanto Tracking
22 102/PUU-XIII/2015 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Rusli Sibua , M.Si Tracking
23 110/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
24 109/PUU-XIII/2015 Pengujian Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. Tracking
25 70/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tonin Tachta Singarimbun Tracking
26 95/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
27 96/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setya Novanto Tracking
28 28/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi M. Yasin Djamaludin Tracking
29 68/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yand diwakili oleh Boyamin bin Saiman sebagai Koordinator (Pemohon I) dan Christophorus Harno (Pemohon II) Tracking