Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
Tracking Perkara
26-02-2016
1
2
19-08-2015
3
28-07-2015
4
5
6
7
8
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-02-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 19-08-2015 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 28-07-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 rangkap Softcopy mohon diserahkan via email. Kuasa Hukum belum lengkap. Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 30 Juni 2015 12 rangkap Kuasa hukum belum lengkap tandatangannya. Pemohon
3 Daftar Bukti P-1 sd P-12 12 rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P-1 sd P-12 12 rangkap Pemohon
5 Softcopy Permohonan dan Daftar Bukti 2 files Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 3 Agustus 2015. Pemohon
6 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Diserahkan di persidangan tanggal 19 Agustus 2015. Pemohon
7 Surat Kuasa bertanggal 17 Agustus 2015 12 rangkap Diserahkan di persidangan tanggal 19 Agustus 2015. Pemohon
8 Softcopy Ada Diterima via email tanggal 19 Agustus 2015 Pemohon
9 Keterangan Pihak Terkait a.n. Kepolisian RI 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015 Pihak Terkait
10 Surat Perintah KAPOLRI/Surat Kuasa 3 rangkap Pihak Terkait
11 Softcopy Keterangan Kepolisian RI 1 file Pihak Terkait
12 Keterangan Tambahan Kepolisian RI selaku Pihak Terkait bertanggal 14 Sept 2015 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Pihak Terkait
13 Softcopy 1 file Pihak Terkait
14 Keterangan DPR 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. DPR
15 Softcopy 1 file DPR
16 Surat Pengajuan Ahli an. Dr. Maruarar Siahaan, SH. dan Dr. Dian Puji Simatupang, SH. 1 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Pemerintah
17 Keterangan Polri 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Pihak Terkait
18 Softcopy Keterangan Polri 1 file Pihak Terkait
19 Pendapat Ahli Pemohon a.n. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran 12 Rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015 Pemohon
20 Pendapat Ahli Pemohon a.n. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 12 Rangkap Pemohon
21 Daftar Ahli Pemohon a.n. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri (KOREKSI) 12 Rangkap Pemohon
22 Surat kepada Ketua MK 1 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Pemohon
23 Keterangan Polri sebagai Pihak Terkait, mengenai database 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015 Pihak Terkait
24 Keterangan Polri sebagai Pihak Terkait, mengenai studi kasus 12 rangkap Pihak Terkait
25 Softcopy 2 files Pihak Terkait
26 Keterangan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Softcopy mohon dikirim via email. Pemerintah
27 Keterangan Ahli Pihak Terkait Polri an Maruarar Siahaan 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Diserahkan di persidangan tanggal 13 Okt 2015. Pihak Terkait
28 Keterangan Ahli Pemerintah an Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH. 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Softcopy mohon dikirim via email. Pemerintah
29 Keterangan Ahli a.n. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra 12 Rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015 Pihak Terkait
30 Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH. 12 Rangkap Pihak Terkait
31 Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Adi Tanuarto, M.Sc. 12 Rangkap Pihak Terkait
32 Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. 12 Rangkap Pihak Terkait
33 Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Ir. Tri Tjahjono, M.Sc. Ph.D 12 Rangkap Pihak Terkait
34 Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, SH., M.Hum. 12 Rangkap Pihak Terkait
35 Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si. 12 Rangkap Pihak Terkait
36 Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim, SH., MH., M.Si. 12 Rangkap Pihak Terkait
37 Keterangan Ahli dan C.V. Ahli a.n. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, SH., MH. 12 Rangkap Pihak Terkait
38 Kesimpulan Pihak Terkait 12 Rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015 Pihak Terkait
39 Softcopy Kesimpulan Pihak Terkait 1 file Pihak Terkait
40 Kesimpulan Pemohon 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Softcopy permohonan mohon diserahkan via email. Pemohon
41 Softcopy kesimpulan Pemohon 1 file Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Diterima via email tanggal 30 Oktober 2015. Pemohon
42 Kesimpulan Presiden 12 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015. Mohon softcopy Kesimpulan Presiden diserahkan via email. Pemerintah
43 Surat Kuasa Khusus Presiden 1 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015 Pemerintah
44 Surat Kuasa Khusus Menkumham 1 rangkap Perkara Nomor 89/PUU-XIII/2015 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 89/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Alissa Q. Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah.
Kuasa Hukum : Abdul Wahid, S.H., dkk.
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2015-08-06 10:34:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2015-08-19 14:10:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
3 2015-09-07 14:13:00 MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN PIHAK TERKAIT (KEPOLISIAN) [III] PDF AUDIO
4 2015-09-16 11:19:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV) PDF AUDIO
5 2015-10-01 11:18:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (V) PDF AUDIO
6 2015-10-13 11:16:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN (VI) PDF AUDIO
7 2015-10-22 11:12:00 MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT (VII) PDF AUDIO
8 2015-11-16 13:55:00 PENGUCAPAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 43/PUU-VIII/2010 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tracking
2 57/PUU-X/2012 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Saipul Jamil Tracking
3 3/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. PT.Tunas Jaya Pratama. 2. PT. Multi Prima Universal. 3. PT. Marga Maju Mapan. Tracking
4 41/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 M. Ridwan Thalib, S.H., B.Bus., B.A., LL.M dan R. Artha Wicaksana, S.H., C.L.A Tracking
5 67/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drh. Khairul Daulay Tracking
6 78/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Aries Rinaldi, Rudi Prastowo, dan Dimas Sotya Nugraha Tracking
7 97/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Etty Afiyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, Dodi Ilham, dan Lucky Rachman Fauzi Tracking
8 23/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Toyota Soluna Community, dalam hal ini diwakili oleh Sanjaya Adi Putra dan Naldi Zen; dan 2. Reza Aditya, S.H. Tracking
9 41/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ir. Said Iqbal, M.E., Yudi Arianto, Rusli, dkk Tracking
10 64/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian: (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (ii) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Rahmani dan Marganti Tracking
11 8/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan Tracking
12 14/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 1. Marcell Kurniawan, S.DKV.; 2. Roslianna Ginting, S.H. Tracking
13 15/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 1. Novan Lailathul Rizky; 2. Indah Aprilia; 3. Carotama Rusdiyan; 4. Anidya Octavia Khoirunisa; 5. Munawir. Tracking
14 024/PUU-IV/2006 Hak Politik Anggota Polri Tracking
15 62/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Pasal 8 dan Pasal 11 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap UUD 1945 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Merlina, S.H. Tracking
16 11/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Boyamin dan Supriyadi ( Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Tracking
17 33/PUU-X/2012 Pengujian UU no.2 th.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Erik Tracking
18 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
19 37/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil terhadap UU Kepolisisan No.2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945 Sri Royani SS Tracking
20 42/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fahmi Ardiansyah bin Amin Murad Tracking
21 22/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof Denny Indrayana, S.H., L.LM.,Ph.D., Feri Amsari, S.H., M.H., Hifdzil Alim, dan Ade Irawan. Tracking
22 24/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Windu Wijaya, SH., MH. Tracking
23 67/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sri Royani, S.S. Tracking
24 60/PUU-XIX/2021 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Leonardo Siahaan, selaku Pemohon I dan Fransiscus Arian Sinaga, selaku Pemohon II Tracking