Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
12-11-2018
1
2
3
21-11-2018
4
5
6
7
8
9
24-01-2019
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 12-11-2018 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 21-11-2018 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

8 - Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan -
9 - Rapat Permusyawaratan Hakim -
10 24-01-2019
11:00 WIB
Pengucapan Putusan
Acara Sidang : Pengucapan Ketetapan
Jadwal Sidang

File Putusan
11 - Telah diterbitkan salinan Putusan -
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohoan bertgl 7 Nov 2018 7 rangkap 1 asli, 6 copy. Kurang 5 copy. Tanda tangan lengkap. Softcopy dalam bentuk word agar diserahkan. Pemohon
2 Surat Kuasa bertgl 1 Nov 2018 7 rangkap 1 asli, 6 copy. Kurang 5 copy. Tanda tangan lengkap. Pemohon
3 Daftar Bukti P-1 dan P-2 7 rangkap 1 asli, 6 copy. Kurang 5 copy. Tanda tangan lengkap. Softcopy dalam bentuk word agar diserahkan. Pemohon
4 Copy permohonan 5 rangkap Pemohon
5 Copy surat kuasa 5 rangkap Pemohon
6 Copy daftar bukti 5 rangkap Pemohon
7 Copy identitas Pemohon 12 rangkap Pemohon
8 Copy identitas kuasa hukum an Haris Satiadi dan Suheru P. 12 rangkap Pemohon
9 Bukti fisik P-1 dan P-2 12 rangkap 1 asli, 11 copy. Pemohon
10 Softcopy permohonan dan daftar bukti 2 files Pemohon
11 Surat Penarikan Perkara 1 rangkap Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018 Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 96/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara : Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Jandi Mukianto
Kuasa Hukum : Haris Satiadi, S.H., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2018-12-19 14:15:00 PERBAIKAN PERMOHONAN (II) PDF AUDIO
2 2019-01-24 11:15:00 PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 4/PUU-IX/2011 Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Muatan Pasal 616 - 620 dan Pasal 1918 KUH Perdata jo Pasal 1, Pasal 23, Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 UUD 1945 Pdt. Thjahjadi Nugroho dan Aryanto Nugro, SE,MM Tracking
2 55/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ignatius Ryan Tumiwa Tracking
3 59/PUU-XII/2014 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Duhuaro Zega, Aroziduhu Zega, Arosokhi Zega, Aronasokhi Zega, Arozatulo Zega. Tracking
4 60/PUU-XII/2014 Permohonan Pengujian Formil Kitab Undang undang Hukum Perdata Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang Undangan Tentang tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Forum Kajian hukum Dan Konstitusi (FKHK) Tracking
5 46/PUU-XIV/2016 Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.Si., Rita Hendrawaty Soebagio, Sp.Psi., M.Si., Dr. Dinar Dewi Kania, Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., M.A., Dr. Sabriaty Aziz, Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D., Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum., Sri Vira Chandra D, S.S., MA., Qurrata Ayuni, S.H., Akmal, S.T., M.Pd.I., dan Dhona El Furqon, S.H.I., M.H. Tracking
6 72/PUU-XIV/2016 Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nuih Herpiandi Tracking
7 100/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kartini Sitompul Tracking
8 12/PUU-XV/2017 Permohonan Penilaian Materi Konstitusi sebagai Dasar Pengajuan Penetapan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Menjadi Lembaga Negara Selaku Wadah Hak Kedaulatan Rakyat atas Negara Indonesia yang Sah Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai Kewenangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI), dalam hal ini diwakili oleh Sarjito, Ignatius Adi Brahmantijo, Retnoningsih, S.H., Kusmadi Kun Bahagia Kurniawan, Yuli Setiyawan, dan Munirin, S.Ag Tracking
9 19/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Tracking
10 28/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hans Wilson Wader; Meki Elosak; Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay; Pastor John Jonga, Pr.; Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, kehidupan bermasyarakat, diwakili Pdt. DR. Benny Giay sebagai Ketua Umum; dan Yayasan Satu Keadilan diwakili Sugeng Teguh Santoso sebagai Ketua. Tracking
11 8/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Barisan Advokat Bersatu, dalam hal ini diwakili oleh Herwanto Nurmansyah dan Ade Manansyah, S.H. Tracking
12 11/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Haryanti Sutanto dan Victorina Arif Tracking
13 76/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa Tracking
14 84/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Robert Tantular, MBA Tracking
15 140/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Aelyn Hakim (Pemohon I), Shelvia (Pemohon II), Nur (Pemohon III), Angelia Susanto (Pemohon IV), Roshan Kaish Sadaranggani (Pemohon V) Tracking