Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Tracking Perkara
Tracking Perkara
09-07-2024
1
2
3
25-07-2024
4
26-07-2024
5
06-08-2024
6
16-08-2024
7
21-08-2024
8
11-12-2024
9
10
11
Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 09-07-2024 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 83/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
3 - Perbaikan Permohonan -
4 25-07-2024 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 96/PUU-XXII/2024, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 96/PUU/PAN.MK/ARPK/07/2024 ARPK
5 26-07-2024 Telah diterbitkan surat penyampaian salinan permohonan dengan nomor 107.96/PUU/PAN.MK/SP/07/2024
  1. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
  2. Penyampaian Permohonan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
  3. Penyampaian Permohonan ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
  4. Penyampaian Permohonan ke Presiden Republik Indonesia
  5. Penyampaian Permohonan ke Panitera Mahkamah Agung RI
6 06-08-2024
09:00 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan I
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan (I) 		Jadwal Sidang
7 16-08-2024 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
8 21-08-2024
15:30 WIB		 Agenda Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan II
Acara Sidang : Perbaikan Permohonan (II) 		Jadwal Sidang
9 07-10-2024
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)		 Jadwal Sidang
  22-10-2024
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)		 Jadwal Sidang
  06-11-2024
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (V)		 Jadwal Sidang
  26-11-2024
10:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan Presiden untuk Perkara 134/PUU-XXII/2024 dan Pihak Terkait BP Tapera (VI)		 Jadwal Sidang
  11-12-2024
13:30 WIB
Acara Sidang : Mendengar Keterangan Ahli Pemohon (VII)		 Jadwal Sidang
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan (pdf) 1 Pemohon
2 Permohonan (doc/docx) 1 Pemohon
3 Daftar Alat Bukti (pdf) 1 Pemohon
4 Daftar Alat Bukti (doc/docx) 1 Pemohon
5 Alat Bukti 1 Pemohon
6 Surat Kuasa 1 Pemohon
7 Permohonan Bertanggal 09 Juli 2024 4 rangkap 1 Asli, 3 Copies Pemohon
8 Daftar Alat Bukti Bertanggal 09 Juli 2024 4 rangkap 1 Asli, 3 Copies Pemohon
9 Alat Bukti 4 rangkap 1 Asli Leges, 3 Copies. P1 s.d. P8. Pemohon
10 Surat Kuasa Bertanggal 08 Juli 2024 4 rangkap 1 Asli, 3 Copies Pemohon
11 BAS dan KTA Kuasa Hukum 4 rangkap 4 Copies Pemohon
12 Daftar Alat Bukti Tambahan P-9 sd P-38 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pemohon
13 Alat bukti Tambahan P-9 sd P-38 4 rangkap 1 Asli, 3 Copy Pemohon
14 Perbaikan Permohonan bertanggal 16 Agustus 2024 4 rangkap 1 asli, 3 copy Pemohon
15 Keputusan kongres IX konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia 1 rangkap 1 copy Pemohon
16 KTA a.n Harus Isbandi, S.H 4 rangkap 4 copy Pemohon
17 Penjelasan Perbaikan Permohonan 4 rangkap 1 Asli, 3 copy Pemohon
18 Pokok-pokok permohonan 4 rangkap 1 asli, 3 copy Pemohon
19 Soft Copy 1 unit word dan PDF Pemohon
20 Surat Kuasa Substitusi bertanggal 26 September 2024 dari Kemenkumham. 1 lembar 1 asli. Pemerintah
21 Permohonan Penundaan Jadwal Sidang bertanggal 2 Oktober 2024. 1 lembar 1 asli. Perkara 86,96/PUU-XXII/2024. Pemerintah
22 Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 September 2024. 1 Rangkap Asli Pemohon
23 Surat Kuasa Substitusi 30/SKS/M/2024. 1 Rangkap Asli Pemohon
24 Keterangan Presiden Perkara Nomor 86/PUU-XXII-2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 bertanggal 18 Oktober 2024 1 rangkap berkas dalam perkara nomor 86/PUU-XXII-2024 Pemohon
25 Keterangan Presiden Perkara Nomor 86/PUU-XXII-2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 bertanggal 18 Oktober 2024 versi dibacakan 1 rangkap berkas dalam perkara nomor 86/PUU-XXII-2024 Pemohon
26 Daftar Alat Bukti PK-1 s.d PK-5 1 rangkap berkas dalam perkara nomor 86/PUU-XXII-2024 Pemohon
27 Alat Bukti PK-1 s.d PK-5 1 rangkap berkas dalam perkara nomor 86/PUU-XXII-2024 Pemohon
28 Softcopy 1 rangkap Softcopy Keterangan Presiden Perkara Nomor 86/PUU-XXII-2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 (ms word dan pdf), Keterangan Presiden Perkara Nomor 86/PUU-XXII-2024 dan Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 bertanggal 18 Oktober 2024 versi dibacakan (ms word dan pdf), Daftar Alat Bukti PK-1 s.d PK-5 (ms word dan pdf) dan Alat Bukti PK-1 s.d PK-5 (pdf) Pemohon
29 Surat Kuasa Substitusi Menteri Keuangan bertanggal 29 September 2024 1 rangkap 1 asli. Pemerintah
30 Berhalangan Hadir 1 rangkap via HP Juru Panggil DPR
31 Softcopy Surat Kuasa Subtitusi Menteri Ketenagakerjaan bertanggal 4 November 2024 1 pdf Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024. Mohon hardcopy diserahkan ke R. Penerimaan Permohonan atau R. Sidang Pemerintah
32 Keterangan Pihak Terkait BP Tapera bertanggal 22 November 2024 Perkara No. 86,96,134/PUU-XXII/2024 1 rangkap 1 copy. (Asli merujuk pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024). Pihak Terkait
33 Keterangan Ahli a.n Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M 1 rangkap dikirima Via email tanggal 9 desember 2024 pkl. 16.34 wib Pemohon
34 CV dan Surat Tugas Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M 1 rangkap dikirima Via email tanggal 9 desember 2024 pkl. 16.34 wib Pemohon
35 Surat Kuasa Khusus perkara Nomor 86,96 dan 134 tgl 10 desember 2024 1 file dikirim via email tgl. 10 des 2024 pkl 12.13 wib Pemohon
36 SURAT PENCABUTAN KUASA KHUSUS Nomor 86,96 dan 134 TGL. 10 DESEMBER 2024 1 rangkap dikirim via email tgl. 10 des 2024 pkl 12.13 wib Pemohon
37 Keterangan Ahli Dr. Indra BUdi Sumantoro, Sp.d., M.M 1 file DIkirim via e mail PDF Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 96/PUU-XXII/2024
Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Pemohon : Elly Rosita Silaban
Dedi Hardianto
Kuasa Hukum : Haris Isbandi
Abdullah Sani
Oberlian
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 76/PUU-XXII/2024 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Bansawan Tracking
2 86/PUU-XXII/2024 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Leonardo Olefins Hamonangan., S.H. (Pemohon I) dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H. (Pemohon II) Tracking
3 134/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dalam hal ini diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum DPP FKSPN dan Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum DPP FKSPN (Pemohon I); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Dedi Sudrajat selaku Ketua Umum dan Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Muhammad Asrul Ramadhan, S.H., M.M. selaku Sekretaris Umum (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili M. Bustanul Ulum selaku Ketua Umum dan Firlandie, A.Md. selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, dalam hal ini diwakili Achmad Mundji selaku Ketua Umum dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V); Gabungan Serikat Buruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Rudi Hartono B Daman selaku Ketua Umum dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VI); Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dalam hal ini diwakili Wahidin selaku Presiden dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII); Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Arif Minardi selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VIII); Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92, dalam hal ini diwakili Sunarti selaku Ketua dan Asep Djamaludin selaku Sekretaris (Pemohon IX); Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, dalam hal ini diwakili Sudarto AS selaku Ketua Umum dan Iyus Ruslan selaku Sekretaris Umum (Pemohon X) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Aripan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI). Tracking