Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
31-12-2018
1
2
16-11-2016
3
20-10-2016
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 31-12-2018 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 16-11-2016 Penyerahan Perbaikan Permohonan
4 20-10-2016 Permohonan sudah di Registrasi Permohonan

Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 12 Rangkap Pemohon
2 Surat Kuasa bertanggal 3 Oktober 2016 12 Rangkap Pemohon
3 Daftar Bukti P1 sd P34 12 Rangkap Pemohon
4 Bukti Fisik P1 sd P34 12 Rangkap Pemohon
5 Softcopy 1 Folder Pemohon
6 Surat Nomor 46/FKHK/X/2016 perihal permohonan percepatan registrasi perkara dan percepatan sidang 1 rangkap Pemohon
7 Perbaikan Permohonan 12 rangkap Pemohon
8 Daftar Bukti P-35 sd P-51 12 rangkap Pemohon
9 Bukti Fisik P-35 sd P-51 12 rangkap Pemohon
10 Surat Kuasa Khusus bertgl 8 Nov 2016 12 rangkap Pemohon
11 Softcopy perbaikan dan daftar bukti 2 files Pemohon
Detail Perkara
No Perkara : 98/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Victor Santoso Tandiasa; Rasminto; Dhisky; Arief Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Roem Djibran; Sodikin; Rifal Apriadi; Syurya Muhammad Nur; Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul (BEM UEU) diwakili Roma Rio, Yuwinka Hendrik Sandroto, Aji Rahmatullah; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU) diwakili Muhammad Zaky Rabbani, Rizaldy Prabowo, Ryan Priatna; dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) diwakili Muhammad Farhan Ali, Daud Wilton Purba, Cephas Siahaan, Heru Novansa; Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEH FH USAHID) diwakili oleg Reva Liana dan Marsha Inggita Livia; Wahyu Nugroho, S.HI., M.H.; Asyha Afiana Sutedi; Ronald Rischard Tapilatu; Astrid Remiva; Saut Mangatas Sinaga; Idris bin Kamad
Kuasa Hukum : Achmad Saifudin Firdaus, S.H., dkk
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2016-11-07 14:09:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2016-11-21 14:06:00 PERBAIKAN PERMOHONAN PDF AUDIO
3 2017-02-21 13:36:00 PENGUCAPAN PUTUSAN & KETETAPAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 103/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi M. Nurul Fajri, Candra Feri Caniago, Depitriadi, Roky Septiari, Armanda Pransiska, dan Agid Sudarta Pratama Tracking
2 111/PUU-X/2012 Permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan tinggi terhadap UUD 1945 Badan Eksekutif Mahasiswa BEM KM Universitas Andalas Tracking
3 33/PUU-XI/2013 Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 1. Moh. Junaidi 2. Ahmad Rizky Mardhatillah Umar 3. Aida Milasari, 4. Yogo Danianto Tracking
4 127/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Muhammad Hafidz dan Solihin Tracking
5 26/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Ahmad Tojiwa Ram, Wahyu Hidayat, Zulkifli Rahman, Sri Wahyuni S., Giovani, Andi Azhim Fachreza Aswal, Wahyudi Kasrul, Muhammad Afdal Yanuar, Abrar, Febri Maulana, Asrullah, dan Dewi Intan Anggraeni Tracking
6 47/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sabela Tracking
7 31/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
8 53/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945 Muhammad Anis Zhafran Al Anwary Tracking
9 79/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Rega Felix Tracking
10 135/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Tracking
11 011/PUU-III/2005 Pengalokasian Dana Pendidikan Secara Bertahap Kurang Dari 20 Persen Dari APBN Dan APBD Tracking
12 021/PUU-IV/2006 Badan Hukum Pendidikan Tracking
13 24/PUU-V/2007 Inkonstitusionalitas Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Berkenaan Dengan Gaji Pendidik Tracking
14 48/PUU-VI/2008 Sisdiknas Tracking
15 11/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BPH) Tracking
16 21/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan (BHP) Tracking
17 136/PUU-VII/2009 Konstitusionalitas Bersyarat Sistem Pendidikan Nasional Dan Inkostitusionalitas Badan Hukum Pendidikan Tracking
18 58/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Yayasan Salafiyah Pekalongan, Yayasan Santa Maria pekalongan Tracking
19 14/PUU-IX/2011 Permohonan Uji Materiil Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD 1945 Drs. Andi Maddusila Tracking
20 47/PUU-IX/2011 Permohonan uji Materi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 71 Tentang Sisdiknas Drs. Dj. Siahaan, S.H. dan Ir. Husni Husin, MS Tracking
21 5/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Andi Akbar Fitriyadi, Nadya Masykuria, Milang Tauhida, Jumono, Lodewijk F. Paat, Bambang Wisudo, Febri Hendri Antoni Arif. Tracking
22 77/PUU-XI/2013 Pengujian Pasal 67 ayat (1) sepanjang Frasa kata "tanpa hak" dan Psal 71 sepanjang frasa kata "tanpa ijin Pemerintah atau Pemerintahan Daerah" Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 H. Lukman Hakim Musta'in, SH.,M.Hum Tracking
23 92/PUU-XII/2014 Permohonan uji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasinal Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 3.Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil. 4.Yayasan Aulia, 5.Yayasan Insan Sembada, 6. Yayasan Pembinaan Anak Dan Remaja Indonesia, 7. Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita 8. dll. Tracking
24 11/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Fathul Hadie Utsman, Dra. Sumilatun, M.Pd.I, Drs. Aripin, Hadi Suwoto, S.Pd., Sholehudin, S.Pd. Tracking
25 28/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Anis Su'adah, Dra. Sukarni, Rr. Esti Sutari, S.Pd., MM., Emmanuela Lupy Ragawidya, Ragil Prasedewo, Anggun Pertiwi Tracking
26 45/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sabela Tracking
27 97/PUU-XVI/2018 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H.. Tracking
28 13/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rochmadi Sularsono Tracking
29 65/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mochamad Mashuri Tracking
30 85/PUU-XXI/2023 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Leonardo Siahaan Tracking
31 3/PUU-XXII/2024 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain. Tracking
32 4/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahas dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon I), Ryan Muhammad (Pemohon II), Bervilia Sari (Pemohon III), Erwin Agustian (Pemohon IV), Eko Santoso (Pemohon V) Tracking
33 66/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Victor Santoso Tandiasa Tracking
34 12/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dr. Ludjiono Tracking
35 86/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dr. Ludjiono Tracking
36 161/PUU-XXI/2023 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Artiningkun Tracking