Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tracking Perkara
26-02-2016
1
2
3
12-08-2015
4
5
6
7
8
9
10
11

Detail Proses dan Dokumen
STEP TANGGAL PROSES FILE
1 26-02-2016 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APBP Permohonan
2 - Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan -
7 - Tidak ada Penyerahan Perbaikan Permohonan -
4 12-08-2015 Permohonan sudah di Registrasi
Berkas
BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan bertanggal 22 Juli 2015 12 rangkap Ttd kuasa hukum belum lengkap. Softcopy mohon dikirim via email Pemohon
2 Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2015 12 rangkap Pemohon
3 Identitas Peradi Kuasa Hukum 12 rangkap Pemohon
4 Berita Acara Pengambilan Sumpah 12 rangkap Pemohon
5 Bukti Fisik P-1 s.d. P-3 12 rangkap daftar bukti belum diserahkan Pemohon
6 Permohonan bertanggal 22 Juli 2015 12 rangkap Pemohon
7 Daftar Bukti P-1 s.d. P-16 12 rangkap Pemohon
8 Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Identitas Kuasa Hukum an Ahmad, SH 12 rangkap Pemohon
9 Softcopy Daftar Bukti dan Permohonan 2 files Pemohon
10 Surat Pencabutan Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terhadap UUD RI Tahun 1945 1 rangkap Perkara Nomor 99/PUU-XIII/2015 Pemohon
11 Surat Kuasa Substitusi + Surat Kuasa Khusus Presiden + Surat Kuasa Menteri 1 rangkap asli 99/PUU-XIII/2015 Pemerintah
Detail Perkara
No Perkara : 99/PUU-XIII/2015
Pokok Perkara : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : H. Mardhani Zuhri
Kuasa Hukum : Neil Sadek, SH., Ahmad, SH., Muh. Imam Taufiq R., SH., dan Arman, SH
Risalah Sidang
NO
TANGGAL
ACARA SIDANG
RISALAH SIDANG
PDF AUDIO
1 2015-08-26 13:39:00 PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I) PDF AUDIO
2 2015-09-22 10:20:00 PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN PDF AUDIO
Pengujian Undang Undang yang serupa
NO
NO PERKARA
POKOK PERKARA
PEMOHON
TRACKING
1 23/PUU-XI/2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Akhadi Wira Satriaji, Bimo Setiawan Almachzumi, Ivan kurniawan Arifin, Abdi Negara Nurdin dan Mohamad Ridwan Hafiedz Tracking
2 21/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Drs. Setya Novanto Tracking
3 7/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Institute for Criminal Justice Reform - ICJR) yang diwakili oleh Anggara (Ketua) dan Wahyu Wagiman (Sekretaris) Tracking
4 53/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Tracking
5 81/PUU-XVII/2019 Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., David M. Agung Aruan, S.H., M.H., Julianta Sembiring, S.H., Yudha Adhi Oetomo, S.H. Tracking
6 33/PUU-XVIII/2020 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945 Nelly Rosa Yulhiana Tracking
7 86/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) Robiyanto Tracking