Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

23-12-2020
1
 
2
29-12-2020
3
18-01-2021
4
 
5
28-01-2021
6
04-02-2021
7
 
8
 
9
16-02-2021
10
 
11


PROSES
STEP
TANGGAL
PROSES
FILE
1 23-12-2020 Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 135/PAN.MK/AP3/12/2020 Permohonan

AP3 dan DKPP
2 Penerbitan APL dan DPKP2 dengan Nomor 5/PAN.MK/HPKP3/01/2021 APL dan DPKP2
3 29-12-2020 Penyerahan Perbaikan Permohonan Perbaikan Permohonan
4 18-01-2021 Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 131/PHP.GUB-XIX/2021, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor 131/PAN.MK/ARPK/01/2021 ARPK
6 28-01-2021 Pemeriksaan Pendahuluan
7 28-01-2021
08:00 WIB
Agenda Sidang : Pendahuluan
Acara Sidang : Pemeriksaan Pendahuluan
Jadwal Sidang
04-02-2021
14:00 WIB
Agenda Sidang : Pemeriksaan Perkara
Acara Sidang : Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti
8 Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan
9 RPH
10 16-02-2021
13:00 WIB
Pengucapan Putusan/Ketetapan

BERKAS
NO
YANG DISERAHKAN
BANYAK
KETERANGAN
PIHAK
1 Permohonan 4 rangkap 1 asli, 3 copy Pemohon
2 Surat kuasa khusus 4 rangkap 1 asli, 3 copy Pemohon
3 Daftar Alat Bukti 4 rangkap 1 asli, 3 copy Pemohon
4 Alat Bukti P-1 s.d. P-8 4 rangkap 1 asli, 3 copy Pemohon
5 KTA atas Ahmad Fakih Rambe, Bali Dalo dan Karli 1 rangkap Pemohon
6 Surat Kuasa Khusus 4 rangkap 1 asli, 3 copy Pemohon
7 KTA atas nama Pandu Wisudo dan RM Nasatya Danisworo 1 copy Pemohon
8 Perbaikan Permohonan 4 rangkap 1 asli, 3 copy Pemohon
9 Permohonan sebagai Pihak Terkait 4 rangkap 1 asli, 3 salinan Pihak Terkait
10 Surat Kuasa 4 rangkap 1 asli, 3 salinan Pihak Terkait
11 SK Penetapan Pasangan Calon 1 rangkap salinan SK Penetapan dan Berita Acara Pasangan Calon, SK Penetapan Nomor Urut, SK Penetapan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pihak Terkait
12 Salinan Identitas Pihak Terkait 4 rangkap salinan KTP Pihak Terkait
13 Salinan Identitas Kuasa 4 rangkap Salinan KTP dan KTPA Pihak Terkait
14 Flashdisk 1 unit berisi softcopy Permohonan sebagai pihak terkait dalam format word dan pdf Pihak Terkait
15 Surat Kuasa Termohon 8 rangkap 1 asli 7 copy Termohon
16 Salinan KTA dan BA Sumpah 2 rangkap 2 copy Termohon
17 Flashdisk 1 unit Isi softfile pdf Surat Kuasa, KTA dan BA Sumpah Termohon
18 Daftar Rencana Saksi-saksi yang akan dihadirkan Pemohon 9 rangkap 9 asli Pemohon
19 Daftar Tambahan Bukti Pemohon 8 rangkap 8 asli Pemohon
20 Bukti P-9 s.d P-31 4 rangkap, 1 asli leges 3 copy Pemohon
21 Alat Bukti tambahan P-32 4 rangkap 1 asli, 3 copy ( surat teguran dari Dirjen Dukcapil Kemendagri) Pemohon
22 Alat Bukti tambahan P-33 4 rangkap 1 asli, 3 copy (surat penjelasan perekaman dan pencetakan KTP elektronik dari Dirjen Dukcapil RI) Pemohon
23 Daftar Alat Bukti 4 rangkap PK-1 s.d. PK-34 (1 asli 3 copy) Bawaslu
24 Alat Bukti 4 rangkap PK-1 s.d. PK-34 (1 asli 3 copy) Bawaslu
25 Flashdisk 1 buah Berisi soft copy Keterangan Bawaslu dan Daftar Alat Bukti PK-1 s.d. PK-34 Bawaslu
26 Daftar Alat Bukti 4 rangkap 1 asli, 3 copy ( Daftar Alat Bukti T-1 sd T-56) Termohon
27 Alat Bukti 4 rangkap 1 asli, 3 copy (Alat Bukti T-1 sd T-56) Termohon
28 Flashdisk 1 buah Berisi : Softfile DAB T-1 sd T-56 (word dan PDF) Termohon
29 Daftar Alat Bukti 4 rangkap (1 Asli, 3 Copy) PT-1 s.d PT-17 Pihak Terkait
30 Alat Bukti 4 rangkap (1 Asli, 3 Copy) PT-1 s.d PT-17 Pihak Terkait
31 Flashdisk 1 buah berisi softcopy Daftar Alat Bukti dan Keterangan Pihak Terkait (file word dan pdf), Bukti Video PT-13. Pihak Terkait
32 Keterangan Pihak Terkait 7 rangkap 1 asli, 6 salinan (diterima di persidangan) Pihak Terkait
33 Flashdisk 1 unit berisi softcopy keterangan pihak terkait dan daftar alat bukti (PT-1 s.d. PT-17) dalam bentuk word dan pdf (diterima di persidangan) Pihak Terkait
34 Jawaban Termohon 7 rangkap 1 asli, 6 salinan Termohon
35 Flashdisk 1 unit berisi softcopy jawaban termohon dan daftar alat bukti (T-1 s.d. T-56) dalam bentuk word dan pdf (diterima di persidangan) Termohon
36 Keterangan Bawaslu 7 rangkap 1 asli, 6 salinan (diterima di persidangan) Bawaslu