Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitus1 unh1k menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menyatakclil d1skualifikasi Pasangan Calon Nomor lJrut 3 (tiga) Dr. Ors. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., l\1.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro,

S. T dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahu'l 2024;

3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Dr Ors. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., r,t.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro;

4) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat1 Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy C:ihyo Saputro Nomor Unit 3 (tiga);

5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Muhammad \1uhibbin, S. P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Atau

 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon unh1k seluruhnya,

2) Membatalkan Kepuh1san KPU Kabupaten Nganjuk 1',Jomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Rejoso

2. Kecamatan Tanjunganom

3. Kecamatan Gondang

4. Kecamatan Berbek

5. Kecamatan Loceret

6. Kecamatan Prambon

7. Kecamatan Kertosono

8. Kecamatan Baron

9. Kecamatan Lengkong

10. Kecamatan Sukomoro

 11. Kecamatan Nganjuk 

3) Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Rejoso

2. Kecamatan Tanjunganom

3. Kecamatan Gondang

4. Kecamatan Berbek

5. Kecamatan Loceret

6. Kecamatan Prambon

7. Kecamatan Kertosono

8. Kecamatan Baron

9. Kecamatan Lengkong

10. Kecamatan Sukomoro

11. Kecamatan Nganjuk

4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2) Membc1talkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penett1pan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten ganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB se􀁍jang mengenai erolehan suara TPS-TPS sebagai berikut:

 TABLE

4) ini. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan

Atau, 

Apabila l\1ahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo et bona).  

 4. Menyatakan batal atau diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor Urut 2 Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A.,

M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S. T.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk

melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-kabupaten

Lamongan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk

Pasangan Calon atas nama Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A., M.EK dan Dirham

Akbar Aksara, S. T.

Atau

1. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Abdul

Ghofur, S. T dan Firosya Shalati, S.T sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lamongan Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk

melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya,

(ex aequo et bono). 

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:
1.Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan  Pemohon
2.Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

ATAU
3.Memutuskan membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020  

Dalam Pokok Perkara
1.    Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat  melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).
2.    Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawain hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020.
3.    Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
4.    Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
5.    Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020
6.    Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu     Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.
7.    Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR 1 yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE,M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md DAN PASANGAN NOMOR URUT 3 yakni IR. TAKEM IRIANTO RADJA PONO, MSI DAN Ir. HERMAN HEGI RADJA HABA.
8.    Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
 

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon  memohon kepada  Mahkamah Konstitusi untuk  menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan  Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel  Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel Tanpa Melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

 1.         Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

 2.         Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah cacat hukum;

 3.         Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;

 4.         Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng karena telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 52 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

 5.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;

 6.         Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

 7.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. sebagai Pasangan Calon yang memperolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dan/atau;

 8.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS RSUD Pariaman, TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, serta seluruh TPS di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai akibat tindakan Termohon melanggar peraturan perundang-undangan sehingga telah menyebabkan hilangnya hak pilih Pemilih dan hasil suara pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara dengan diikuti 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terdiri dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni, Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. dan Pasangan Nomor Urut 3 Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos;

 9.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan pemilihan ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon akibat cacat hukum dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. 

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.        Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.        Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020;

3.        Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara  (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;

4.        Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

 Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).