Penelusuran Perkara

PUU


No. Nomor Perkara Judul Perkara Pemohon Kuasa Petitum Termohon Jenis Perkara Aksi
1 144/PHP.KOT-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2021 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
2 143/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 9999 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
3 142/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
4 140/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
5 139/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2021 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
6 141/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
7 138/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
8 137/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2021 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
9 136/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 9999 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
10 135/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 9999

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:
1.Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan  Pemohon
2.Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi.

ATAU
3.Memutuskan membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020  

Dalam Pokok Perkara
1.    Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat  melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).
2.    Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawain hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020.
3.    Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
4.    Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
5.    Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020
6.    Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu     Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.
7.    Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR 1 yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE,M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md DAN PASANGAN NOMOR URUT 3 yakni IR. TAKEM IRIANTO RADJA PONO, MSI DAN Ir. HERMAN HEGI RADJA HABA.
8.    Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
 

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
11 134/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 9999
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:
1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwewenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Para Pemohon 
2. Memutuskan menunda pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 hingga adanya Putusan final Mahkamah Konstitusi. 

ATAU
3. Memutuskan membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020  

Dalam Pokok Perkara
1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat  melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau hard cases yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawain hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, 23 September 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawan dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020. 
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawan dan karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. 
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum  dan bersifat melawan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu     Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020.
7. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Menetapkan peraih suara terbanyak kedua yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni  Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE,M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. 

ATAU
8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan DENGAN HANYA MELIBATKAN PASANGAN CALON NOMOR 1 yakni Drs. NIKODEMUS NITHANEL RIHI HEKE,M.Si dan YOHANIS ULY KALE, A.Md DAN PASANGAN NOMOR URUT 3 yakni IR. TAKEM IRIANTO RADJA PONO, MSI DAN HERMAN HEGI RADJA HABA. 
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
12 133/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 9999
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi      Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16                Desember 2020
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak dapat cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena melanggar      Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Butir 18;
4. Menetapkan PEMOHON sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan/atau setidaknya dilakukan                    Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a que et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
13 132/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 9999

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon  memohon kepada  Mahkamah Konstitusi untuk  menjatuhkan putusan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan Permohonan  Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel  Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021, yang diumumkan pada hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT;
  3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel Tanpa Melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH.M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK);
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
14 129/PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.        Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.        Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tanggal 20 Desember 2020;

3.        Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara  (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;

4.        Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

 Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
15 128/PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 9999

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

 1.         Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

 2.         Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah cacat hukum;

 3.         Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;

 4.         Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng karena telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 52 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

 5.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;

 6.         Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

 

No. Urut

Nama Pasangan

Perolehan Suara

1.

Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni

 

614.447

2.

Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.

 

679.069

3.

Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos

 

220.893

4.

H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng

 

0

 

Total Suara Sah

1.514.409

 7.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. sebagai Pasangan Calon yang memperolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dan/atau;

 8.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS RSUD Pariaman, TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, serta seluruh TPS di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai akibat tindakan Termohon melanggar peraturan perundang-undangan sehingga telah menyebabkan hilangnya hak pilih Pemilih dan hasil suara pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara dengan diikuti 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terdiri dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni, Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. dan Pasangan Nomor Urut 3 Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos;

 9.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan pemilihan ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon akibat cacat hukum dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

 

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
16 127/PHP.KOT-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Batam Tahun 2020
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut  di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 225/PL.02.2-KPT/2171/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama  H. Muhammad Rudi dan H. Amsakar Achmad;
  3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020. (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK);
  4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. selaku pemenang Pemilihan  Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
  5. Memerintahkan kepada  Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk menerbitkan Keputusan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Lukita Dinarsah Tuwo dan Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih Tahun 2020.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut Hukum (ex aequo et bono) 
 
PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
17 126/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bima Tahun 2020 9999
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020.
  3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020, Nomor 696 / HK.03.1-Kpt / 5206 / KPU-Kab / XII / 2020. dan Berita Acara tanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemlihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020.
  4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 696 / HK.03.1-Kpt / 5206 / KPU-Kab / XII / 2020.
  5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 di seluruh TPS Se- Kabupaten Bima dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;
  6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dengan Drs. H. DAHLAN M. NOER sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bima karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.
  8. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
18 131/PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 9999
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2020;
  3. Membatalkan Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Desember 2020 Nomor 217/PL.02.6-Kpt/Prov/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 19 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020;
  4. Memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga yang bermasalah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
  5. Memerintah Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutahirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan putusan ini.  

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. 

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
19 130/PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 9999
Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 
1.    Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.  Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 127/PL.02.6-    Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 12.35 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3.    Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang benar dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Benar
No. Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Perolehan Suara Pasangan Calon Yang Benar 

 1. Drs. H. Cek Endra Dan Hj. Ratu Munawaroh 585.203
 2.
 Dr.Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum Dan
Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H.
 385.388
 3.
 Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. Dan
Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I 
 583.134
 4. Atau Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS   yang tersebar di seluruh 15 (lima belas) kecamatan pada 5 (lima) Kabupaten sebagai berikut:
1. Kabupaten Muaro Jambi
1.1 Kecamatan Sungai Gelam
1.2 Kecamatan Sungai Bahar
1.3 Kecamatan Jambi Luar Kota

2. Kabupaten Kerinci
2.1 Kecamatan Danau Kerinci
2.2 Kecamatan Sitinjau Laut
2.3 Kecamatan Bukit Kerman
2.4 Kecamatan Gunung Raya

3. Kabupaten Batanghari
3.1 Kecamatan Bajubang
3.2 Kecamatan Mersam
3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
3.4 Kecamatan Muaro Bulian

4. Kabupaten/Kota Sungai Penuh
4.1 Kecamatan Koto Baru

5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5.1 Kecamatan Sadu
5.2 Kecamatan Mendahara
5.3 Kecamatan Dendang

5. Atau setidak-tidaknya, memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS - TPS yang tersebar di masing-masing 5 (lima) Kabupaten, 15 (lima belas) kecamatan, 41 (empat puluh satu) Kelurahan/Desa sebagai berikut:
1. Kabupaten Muaro Jambi
1.1 Kecamatan Sungai Gelam
- Kel/Desa Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/DesaLadang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19;
1.2 Kecamatan Sungai Bahar
- Kel/ Desa Tanjung Harapan di TPS 04;
- Kel/ Desa Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06;
- Kel/ Desa Suka Makmur di TPS 05;
- Kel/ Desa Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 9;
1.3 Kecamatan Jambi Luar Kota
- Kel/ Desa Pijoan di TPS 02, TPS, 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12;
- Kel/Desa Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
- Kel/ Desa Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06;
- Kel/ Desa Pematang Jering di TPS 01;
- Kel/Desa Maro Sebo di TPS 01;
- Kel/Desa Danau Sarang Elang di TPS 02;
- Kel/Desa Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
- Kel/Desa Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
- Kel/Desa Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04;
- Kel/Desa Senaung di TPS 04;
- Kel/Desa Kademangan di TPS 04;
- Kel/Desa Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19;
- Kel/Desa Mendalo Indah di TPS 02, TPS, 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan  TPS 08;
- Kel/Desa Muaro Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05;

2. Kabupaten Kerinci
2.1 Kecamatan Danau Kerinci
- Kel/Desa Koto tuo Ujung Pasir di TPS 01;
2.2 Kecamatan Sitinjau Laut
- Kel/Desa Pondok Beringin di TPS 02;
2.3 Kecamatan Bukit Kerman
- Kel/Desa Lolo Gedang di TPS 01;
- Kel/Desa Lolo Hilir di TPS 01;
- Kel/Desa Pasar Kerman di TPS 01;
2.4 Kecamatan Gunung Raya
- Kel/Desa Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02;

3. Kabupaten Batanghari
3.1 Kecamatan Bajubang
- Kel/Desa Bungku di TPS 04;
- Kel/Desa Bajubang di TPS 10;
- Kel/Desa Penerokan di TPS 17;
3.2 Kecamatan Mersam
- Kel/Desa Sengkati Kecil di TPS 03
- Kel/Desa Kembang Paseban di TPS 08
3.3 Kecamatan Maro Sebo Ulu
- Kel/Desa Kembang Seri Baru di TPS 02
3.4 Kecamatan Muaro Bulian
- Kel/Desa Napal Sisik di TPS 01

4. Kabupaten/Kota Sungai Penuh
4.1 Kecamatan Koto Baru
- Kel/Desa Dujung Sakti di TPS 01;

5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
5.1 Kecamatan Sadu
- Kel/Desa Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05;
5.2 Kecamatan Mendahara
- Kel/Desa Mendahara Ilir di TPS 08;
5.3 Kecamatan Dendang
- Kel/Desa Kuala Dendang di TPS 03;
- Kel/Desa Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03;
- Kel/Desa Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06;
- Kel/Desa Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08;
- Kel/Desa Catur Rahayu di TPS 01 dan 06;

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
20 124/PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PERMOHONAN UTAMA (ALTERNATIF 1)
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
  3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin
  4. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut:
No.  Nama Pasangan Calon Suara
 1. H. Sahbirin Noor – H. Muhidin Dibatalkan/Diskualifikasi
 2. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi 843.695
  Jumlah 843.695
    5. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020 

Atau setidak-tidaknya,

ALTERNATIF 2

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun     2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.

      7.  Menihilkan perolehan suara di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.

      8. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun      2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

 
No.  Nama Pasangan Calon Suara
 1. H. Sahbirin Noor – H. Muhidin830.044 
 2. Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi 841.533
  Jumlah 1.671.577
  
 
    9. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

Atau setidak-tidaknya,

ALTERNATIF 3

  10. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember  2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas  nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.

  11. Memerintahkan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS dengan rincian wilayah sebagai berikut:

Kabupaten Banjar;

Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

Kabupaten Barito Kuala;

Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan/atau

Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Atau setidak-tidaknya,

ALTERNATIF 4

  12. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.

13. Memerintahkan pemungutan suara ulang sebagian pada TPS dengan rincian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Perbaikan Permohonan, yaitu sebagai berikut:

390 TPS di Kabupaten Banjar;

54 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

101 TPS di Kabupaten Barito Kuala;

432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan/atau

Seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


 

 

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
21 125/PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 9999
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya 
  2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020: Atau,
  3. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai petahana dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020; 
  4. Mengabulkan Permohonan Pemohonan dan Memerintahkan Kepada:                                                                                                                                                                                  a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten di kalimantan Tengah; atau                                              b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur.
  5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Putusan ini
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono. 

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
22 121/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banjar Tahun 2020
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/ 63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang  Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan  Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 pukul 01.46 WITA.
  3. Memerintahkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang secara menyeluruh di Kabupaten Banjar.
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan Putusan ini.
Atau
 
Apabila Mahkamah Konstitusi ( MK ) berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, Atas Perhatiannya kami Ucapkan Terimakasih.
PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
23 123/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banjar Tahun 2020

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohom memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945?PL.02.6-kpt/63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.46 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di semua TPS Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertal Hanyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, sungai Pinang;
  3. Memerintahkan KPU Kabupaten Banjar melakukan pemungutan suara ulang untuk  Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertal Hanyar, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, sungai Pinang;
  4. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki DPT yang tidak akurat dan Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;\
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
24 122/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 9999
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 sepanjang Penetapan Pasangan Calon atas nama Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor: 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.22 WITA, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon atas nama Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud;
4. Menetapkan Pemohon : H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababarisebagai pasangan calon terpilih dalam Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Atau setidak-tidaknya,
5. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 dengan satu pasangan calon atas nama Pemohon : H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari;

Atau setidak-tidaknya,
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan pasangan calon atas nama Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud;

Atau setidak-tidaknya.
7. Membatalkan Keputusan KPU Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.22 WITA, sepanjang perolehan suara di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro;
8. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh TPS di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro;
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI melakukan supervisi dan kepada Bawasiu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.

Atau :
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
25 83/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Asahan Tahun 2020

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohonan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 14.29 WIB;
  3. Menetapkan Perolehan  Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor : 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.

Nama Pasangan Calon

Perolehan Suara

1.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)

139.124

2.

Pasangan Calon Nomor Urut 2

101.005

3.

Pasangan Calon Nomor Urut 3

67.985

 

Total Suara Sah

308.114


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
26 99/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 9999

I.          PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Sela

1.        Mengabulkan permohonan putusan sela Pemohon untuk seluruhnya;

2.        Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

3.        Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk melakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

 

 Putusan Akhir

1.        Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.        Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

3.        Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

4.        Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

 

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
27 113/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 9999

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.     Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.     Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE., MM (UTAYOH) tidak memenuhi syarat Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020;

3.    Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten FAKFAK Nomor: 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten FAKFAK, Provinsi  Papua  Barat tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten FAKFAK pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Pukul 23.51 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 Untung Tamsil, S.Sos., M.Si dan         Yohana  Dina Hindom, SE., MM (UTAYOH); dan

4.    Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP dan Clifford Ndandarmana, SE sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020;

Atau setidak-tidaknya,

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS dengan hanya menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP dan Clifford Ndandarmana, SE;

Atau setidak-tidaknya

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) Distrik: Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan Distrik Kokas;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FAKFAK untuk melaksanakan putusan ini;

8. Memerintahkan kepada KPU RI, KPU Propinsi Papua Barat, Bawaslu RI, Bawaslu Propinsi Papua Barat, dan Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;

9. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
28 107/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 9999
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 65/PL.02.6-Kpt/9118/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
3. Menyatakan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) Elisa Kambu, S.Sos dan Thomas Eppe Safanpo, ST dinyatakan gugur demi hukum (didiskwalifikasi) karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat 3 dan 4 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

Atau Setidak-tidaknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS di Kabupaten Asmat, masing-masing di wilayah sebagai berikut:

1. Distrik Siret, Kampung Sakor, Kampung Yasakor, Kampung Biwar Darat, Kampung Fos, Kampung Awok;
2. Distrik Akat, Kampung Yuni;
3. Distrik Pulau Tiga, Kampung As;
4. Distrik Agts, Kampung Per;
5. Distrik Atsy, Kampung Cewwy Amew;
6. Distrik Ayip, Kampung Sagare, Kampung Mausi;
7. Distrik Betcabamu, Kampung Omanasep, Kampung You;
8. Distrik Fayit, Kampung Mapane;
9. Distrik Pantai Kasuari, Kampung Yagamit;
10. Distrik Kopay, Kampung Sinipit;
11. Distrik Joerat, Kampung Yufri;
12. Distrik Suator, Kampung Suator;
13. Distrik Kolf Brasa, Kampung Woutu Brasa, Kampung Ulakian, Kampung Woutokolof, Kampung ButukAtnau, Kampung Mabul, Kampung Auban;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau :
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
29 97/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 9999

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan PEMOHON bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.  Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.  Menyatakan  Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 adalah CACAT HUKUM;

3.  Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor : 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 yang benar menurut Pemohon di setiap Distrik/Kecamatan yang sah sebagai berikut:

NO

KECAMATAN / DISTRIK

PEMOHON

TERKAIT

1

ELELIM

5.177

8.262

2

WELAREK

21.810

0

3

ABENAHO

10.713

19.635

4

BENAWA

4.994

7.179

5

APALAPSILI

4089

1675

TOTAL

46.783

36.751

 


5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati  dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 yang benar menurut PEMOHON secara Kumulatif sebagai berikut:

 

 No. NAMA PASANGAN CALON PEROLEHAN SUARA 
 1. ERDI DABI S.Sos dan JOHN W.WILLI, A.M.D.Par 36.751
 2. LAKIUS PEYON, S.ST.Par dan NAHUM MABEL S.H 46.783
  Jumlah Keseluruhan Suara Sah 83.534

 


6.    Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan perolehan suara sebagai berikut:

 

NO.

NAMA PASANGAN CALON

PEROLEHAN SUARA

1

ERDI DABI S.Sos dan JOHN W.WILLI, A.M.D.Par

36.751

2

LAKIUS PEYON, S.ST.Par dan NAHUM MABEL S.H

46.783

Jumlah Keseluruhan Suara Sah

83.534

 


7.      Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

 

Atau setidak-tidaknya,

8.      Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan/Distrik Welarek Kabupaten Yalimo;

9.      Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 29 (Dua Puluh Sembilan) Kampung pada wilayah Kecamatan/Distrik Apalapsili, masing-masing sebagai berikut:

Logistik Surat Suara yang Disabotase Kampung Lampukmu

Logistik Surat Suara yang Disabotase Kampung Natoksili

1.   Kampung Alimuhuk

2.   Kampung Asiligma

3.   Kampung Eal

4.   Kampung FalukWalilo

5.   Kampung Hambalo

6.   Kampung Hologkalem

7.   Kampung Hukalopunu

8.   Kampung Kelampurin

9.   Kampung Kulet

10.  Kampung Moliyinggi

11.  Kampung Nasinema

12.  Kampung Pong

13.  Kampung Sabilikalem

14.  Kampung Sobikambut

15.  Kampung Tikano

16.  Kampung Wiralesi

17.  Kampung Nohonil

18.  Kampung Holuk Alma

1.   Kampung Natoksili

2.   Kampung Suewili

3.   Kampung Yohul

4.   Kampung Wiyukwilil

5.   Kampung Yarema

6.   Kampung Ilirek

7.   Kampung Kengkembun

8.   Kampung Makrig

9.   Kampung Temput

10. Kampung Nonohuruk

11. Kampung Pipisim

 


10.  Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon) untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
30 96/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 9999

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.         Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.        Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 07.30 Wita

3.         Menetapkan Pemohon sebagai Peraih suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

4.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur  untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon IRWAN BACHRI SYAM, ST ANDI MUH. RIO PATTAWIRI, S.H., M.Kn sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

5.         Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

 atau :

1.         Mendiskualifikasi Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs H. BUDIMAN, M.Pd sebagai Pasangan Calon Luwu Timur

2.         Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Burau, Malili, Tomoni dan Nuha

3.         Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

 

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
31 100/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 9999


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.         Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.         Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB;

3.         Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk:  

a.    mengenakan sanksi administrasi pembatalan / diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 terhadap Saudara VANDIKO TIMOTIUS GULTOM, ST dan Saudara Drs. MARTUA SITANGGANG, MM;

b.    Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8.-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22:24 WIB.

c.    Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Samosir untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir, dengan hanya diikuti oleh:

-          Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara LAKSMA (PURN) MARHUALE SIMBOLON, S.Pi dan Saudara Ir. GUNTUR SINAGA,MM;

-          Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Saudara Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM. dan Saudara Ir. JUANG SINAGA;

4.       Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
32 94/PHP.KOT-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Palu Tahun 2020 9999

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil  Wali Kota Palu Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 ;

3.      Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2020 yakni pada :

  • TPS 1 Kelurahan Silae, TPS 7 Kelurahan Silae, TPS 8 Kelurahan Buluri, TPS 5 Kelurahan Tipo, TPS 4 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat, TPS 6 Kelurahan Ujuna, TPS 4 Kelurahan Lere, TPS 11 Kelurahan Lere, TPS 18 Kelurahan Lere, TPS 8 Kelurahan Balaroa, TPS 22 Kelurahan Balaroa, TPS 17 Kelurahan Ujuna, TPS 2 Kelurahan Birobuli Selatan, TPS 1 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 2 Kelurahan Taturan Selatan, TPS 10 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 12 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 15 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 1 Kelurahan Baiya, TPS 6 Kelurahan Lolu Utara, TPS 11 Kelurahan Lolu Utara, TPS 17 Kelurahan Lolu Utara, TPS 20 Kelurahan Lolu Utara, TPS 3 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 9 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 11 Kelurahan Besusu Timur, TPS 13 Kelurahan Besusu Timur, TPS 15 Kelurahan Besusu Timur, TPS 4 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 20 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 13 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 25 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 1 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 1 Kelurahan Talise, TPS 19 Kelurahan Talise, TPS 28 Kelurahan Talise, TPS 1 Kelurahan Kawatuna, TPS 6 Kelurahan Tondo, TPS 18 Kelurahan Tondo, TPS 2 Kelurahan Tanamodindi, TPS 7 Kelurahan Tanamodindi, TPS 13 Kelurahan Petobo, TPS 14 Kelurahan Petobo, TPS 29 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 3 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 7 Kelurahan Besusu Barat, TPS 13 Kelurahan Besusu Barat, TPS 14 Kelurahan Besusu Barat, TPS 31 Kelurahan Birobuli Utara, TPS 3 Kelurahan Tondo, TPS 1 Kelurahan Lasoani, TPS 18 Kelurahan Lasoani, TPS 4 Kelurahan Layana Indah, TPS 5 Kelurahan Talise Valangguni, TPS 3 Kelurahan Mamboro, TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 3 Kelurahan Lasoani, TPS 7 Kelurahan Lasoani, TPS 16 Kelurahan Lasoani, TPS 8 Kelurahan Poboya, TPS 4 Kelurahan Petobo ;
  • TPS 3 Kelurahan Talise, TPS 19 Kelurahan Tanamodindi, TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat, TPS 9, Kelurahan Taipa, TPS 5 Kelurahan Kayumalue Ngapa, TPS 9 Kelurahan Mamboro, TPS 8 Kelurahan Duyu, TPS 3 Kelurahan Bayaoge, TPS 1 Kelurahan Bayaoge, TPS 19 Kelurahan Palupi, TPS 3 Kelurahan Palupi, TPS 2 Kelurahan Tatura Utara, TPS 18 Kelurahan Petobo, TPS 25 Kelurahan Lolu Utara, TPS 4 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 2 Kelurahan Besusu Tengah, TPS 4 Kelurahan Besusu Timur, TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan, TPS 9 Kelurahan Kamonji, TPS 6 Kelurahan Siranindi, TPS 3 Kelurahan Ujuna, TPS 19 Kelurahan Lere, TPS 4 Kelurahan Silae, TPS 5 Kelurahan Tipo, TPS 2 Kelurahan Lambara, TPS 1 Kelurahan Baiya, TPS 1 Kelurahan Petobo, TPS 22 Kelurahan Tondo, TPS 20 Kelurahan Tondo, TPS 17 Kelurahan Tondo, TPS 15 Kelurahan Tondo, TPS 11 Kelurahan Tondo, TPS 9 Kelurahan Tondo, TPS 8 Kelurahan Kawatuna, TPS 31 Kelurahan Talise, TPS 27 Kelurahan Talise, TPS 26 Kelurahan Talise, TPS 22 Kelurahan Talise, TPS 20 Kelurahan Talise, TPS 3 Kelurahan Lere, TPS 23 Kelurahan Balaroa, TPS 10 Kelurahan Lere, TPS 13 Kelurahan Lere, TPS 25 Kelurahan Balaroa, TPS 16 Kelurahan Balaroa, TPS 21 Kelurahan Balaroa, TPS 15 Kelurahan Balaroa, TPS 14 Kelurahan Balaroa, TPS 1 Kelurahan Balaroa, TPS 12 Kelurahan Balaroa, TPS 9 Kelurahan Ujuna, TPS 9 Kelurahan Siranindi, TPS 5 Kelurahan Ujuna, TPS 10 Kelurahan Kamonji, TPS 2 Kelurahan Kamonji, TPS 1 Kelurahan Kamonji, TPS 6 Kelurahan Baru, TPS 10 Kelurahan Siranindi, TPS 7 Kelurahan Siranindi TPS 8 Kelurahan Siranindi, TPS 5 Kelurahan Lolu Selatan ;
  • TPS 1 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 2 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 3 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 5 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 6 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 7 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 9 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 14 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 15 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 16 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 17 Kelurahan Donggala Kodi, dan TPS 18 Kelurahan Donggala Kodi, serta TPS 7 Kelurahan Mamboro ;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk melaksanakan putusan ini.

 Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
33 101/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 9999
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII /2020 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara pasangan calon di 18 (delapan belas) TPS berikut : 
 
1) TPS 01 Kampung Dikiya
2) TPS 02 Kampung Dikiya
3) TPS 03 Kampung Dikiya
4) TPS 04 Kampung Dikiya
5) TPS 01 Kampung Jainoa
6) TPS 02 Kampung Jainoa
7) TPS 03 Kampung Jainoa
8) TPS 04 Kampung Jainoa
9) TPS 01 Kampung Jikikebo
10) TPS 02 Kampung Jikikebo
11) TPS 03 Kampung Jikikebo
12) TPS 01 Kampung Tagauto
13) TPS 02 Kampung Tagauto
14) TPS 03 Kampung Tagauto
15) TPS 04 Kampung Tagauto
16) TPS 01 Kampung Epouwa
17) TPS 02 Kampung Epouwa
18) TPS 03 Kampung Epouwa
Dan membatalkan perolehan suara pasangan calon di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik YAUR.
 
3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 18 TPS pada lima Kampung di Distrik Dipa, sebagai berikut : 
 
1) TPS 01 Kampung Dikiya
2) TPS 02 Kampung Dikiya
3) TPS 03 Kampung Dikiya
4) TPS 04 Kampung Dikiya
5) TPS 01 Kampung Jainoa
6) TPS 02 Kampung Jainoa
7) TPS 03 Kampung Jainoa
8) TPS 04 Kampung Jainoa
9) TPS 01 Kampung Jikikebo
10) TPS 02 Kampung Jikikebo
11) TPS 03 Kampung Jikikebo
12) TPS 01 Kampung Tagauto
13) TPS 02 Kampung Tagauto
14) TPS 03 Kampung Tagauto
15) TPS 04 Kampung Tagauto
16) TPS 01 Kampung Epouwa
17) TPS 02 Kampung Epouwa
18) TPS 03 Kampung Epouwa

4. Menetapkan perolehan suara pasangan calon yang benar menurut Mahkamah Konstitusi di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur sesuai Form C.Hasil-KWK sebagai berikut :
 
 

No Urut

Pasangan Calon

TPS 1

TPS 2

1

Yufinia Mote, S.SiT. – Muhammad Darwis (Pemohon)

11

18

2

Mesak Magai, S.Sos., M.Si

Ismail Djamaludin

55

62

3

Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si

Tabroni Bin M Cahya

15

14

 

Jumlah

83

93

 

5. Menonaktifkan Kelima Anggota PPD Distrik DIPA dan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut
7. Memerintahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire  untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau :
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
34 85/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
  3. Mendiskualifikasi Pasangan No. Urut 4 sebagai Pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 dan Menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;
  4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 223/HK.03.1/Kpt/1407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
  3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
  4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
35 82/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nias Tahun 2020

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.    Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.    Membatalkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Nias Nomor 88/PL.02.6-Kpt/1204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati NiasTahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;

3.    Mendiskualifikali Pasangan Nomor Urut 01 (YA,ATULO GULO dan AROTA LASE) dengan memerintahkan KPU Kabupaten Nias untuk membatalkan Penetapan ke ikutsertaan peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020,karna telah melakukan pelanggran pelanggaran pada Pilkada Dikabupaten Nias

4.    Memerintahkan KPU untuk melakukan PSU atau setidak tidaknya Rekapitulasi Ulang berdasarkan fakta fakta yang ada

5.    Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini 

Atau

1.    Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.    Membatalkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Nias Nomor 88/PL.02.6-Kpt/1204/KPU-Kab/XII/2020  tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;

3.    Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020;

4.    Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
36 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020 9999

1.    Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:

2.    Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 491/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, pukul 13.44 WIT;

3.    Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Fifian Adeningsi Mus, S.H., dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M.Si., dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020;

4.    Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Sanana, di seluruh TPS di Kecamatan Sulabesi Timur, di seluruh TPS di Kecamatan Sulabesi Selatan, di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Utara

ATAU

Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS Kabupaten Kepulauan Sula yakni:

1.    Kecamatan Sanana:

c.      Desa Mangon TPS 03, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08

d.     Desa Fagudu TPS 03

e.     Desa Waibau TPS 01

f.       Desa Falahu TPS 03

g.     Desa Fogi TPS 02, dan TPS 08

h.     Desa Pastina TPS 01 dan TPS 02

i.       Desa Umaloya TPS 02

j.       Desa Falahu TPS 01 dan TPS 02

k.      Desa Waihama TPS 03 dan TPS 05

l.       Desa Wai Ipa TPS 01 dan TPS 05

m.    Desa Wailu TPS 01 dan TPS 02

n.     Desa Fatce TPS 07

2.    Kecamatan Sanana Utara:

a.    Desa Fukweu TPS 01

3.    Kecamatan Sulabesi Timur:

a.    Desa Waigoiyofa TPS 01

b.    Desa Waisepa TPS 01

c.    Desa Fatkauyon TPS 01

d.    Desa Sama TPS 01

e.    Desa Baleha TPS 02

4.    Kecamatan Sulabesi Tengah

a.    Desa Waiboga TPS 01 dan TPS 02

b.    Desa Soamole TPS 01

5.    Kecamatan Sulabesi Selatan

a.    Desa Waigay TPS 03

b.    Desa Sekom TPS 01

6.    Kecamatan Mangoli Selatan:

a.    Desa Buya TPS 01 dan TPS 03

b.    Desa Auponhia TPS 01

7.    Kecamatan Mangoli Utara:

a.    Desa Falabisahaya TPS 05

b.    Desa Modapuhi TPS 01

c.    Desa Pastabulu TPS 02

d.    Desa Modapia TPS 01

e.    Desa falabisahaya TPS 08

8.    Kecamatan Mangoli Utara Timur:

a.    Desa Kawata TPS 01 dan TPS 02

9.    Kecamatan Mangoli Timur:

a.    Desa Waitina TPS 02

b.    Desa Kou TPS 01

10. Kecamatan Mangoli Tengah:

a.    Desa Mangoli TPS 01, 02, 03, 04, dan TPS 05

b.    Desa Waitula TPS 01

c.    Desa Jere TPS 01

d.    Desa Wai,U TPS 01

e.    Desa Wailoba TPS 01 dan TPS 02

f.     Desa Bruakol TPS 01

g.    Desa Mangoli TPS 01

11. Kecamatan Sulabesi Barat:

a.    Desa Waina TPS 01

b.    Desa Ona TPS 01 dan TPS 02

c.    Desa Nahi TPS 01 dan TPS 02

12. Kecamatan Mangoli Barat:

a.    Desa Dofa, TPS 04

b.    Desa Pelita, TPS 01

c.    Desa Leko Kadai TPS 01

d.    Desa Johor TPS 01

Dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan

5.    Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk taat melaksanakan putusan ini:

Atau,

Apabila Mahkamah Konstituai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
37 75/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020

 

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.   Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.   Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara  Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 Wita ;

3.   Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 Wita dan Berita Acara Nomor 222/PL.02.6-BA/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 Tertanggal 17 Desember 2020

4.   Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara NomorNomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 05.15 Wita ;

5.   Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

 

 


 

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
38 114/PHP.KOT-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Manado Tahun 2020

Bahwa  berdasarkan  uraian  -   uraian  sebagaimana  tersebut   diatas,   Pemohon memohon  kepada  Yang  Mulia  Ketua  serta  Panelis Mahkamah  Konstitusi  yang mengadili Perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

 1.     Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

 2.     Membatalkan        Keputusan        KPU           Kota        Manado        Nomor  722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020  tentang  Penetapan Perolehan Suara Hasil  Pemilihan Walikota  dan  Wakil  Walikota  Kota  Manado tahun   2020, tertanggal 17                     Desember 2020 pukul 13.00 Wita;

 3.     Membatalkan formulir  model D. Hasil Kota-KWK yaitu  Berita Acara KPU  Kota Manado terkait  berita acara dan sertifikat  rekapitulasi hasil perhitungan suara dari  setiap  kecamatan di  tingkat  Kota dalam pemilihan Walikota dan  Wakil Walikota Kota                 Manado tahun 2020. Tertanggal 17 Desember 2020;

 4.      Membatalkan formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK di 11  Kecamatan se Kota Manado;

 5.      Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 1  atas nama Andrei Angouw dan Richard Henry Marten Sualang Sebagai peraih suara terbanyak ;

 6.      Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk melaksanakan Pemungutan  Suara Ulang  (PSU) di  11   Kecamatan se  Kota Manado;

 7.      Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota  Manado untuk melaksanakan putusan ini ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil -  adilnya (ax aeguo et bono

PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Lihat
39 105/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020 9999
Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor:  1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020  tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.30 WIB. 
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 887 TPS TPS di Kabupaten Lamongan, antara lain sebagai berikut:

NO.

 TPS

DESA

KECAMATAN

 
 
 

1

004

BABAT

BABAT

 

2

006

BABAT

BABAT

 

3

007

BABAT

BABAT

 

4

009

BABAT

BABAT

 

5

010

BABAT

BABAT

 

6

011

BABAT

BABAT