Penelusuran Perkara

PUU


No. Nomor Perkara Judul Perkara Pemohon Kuasa Petitum Termohon Jenis Perkara Aksi
1 100/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Rega Felix
1.Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan frase “prinsip-prinsip syariah” dalam Pasal 25 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “prinsip syariah”;
3.Menyatakan frase “atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah” dalam Penjelasan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4.Menyatakan frase “yang dimaksud dengan “lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah” adalah Majelis Ulama Indonesia” dalam Penjelasan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah”;
5.Memerintahkan kepada pembentuk undang - undang untuk melakukan pembentukan undang – undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah;
6.Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; 
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
2 99/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Roberth Numberi
Dalam Permohonan Prioritas
-Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memproiritaskan pemeriksaan perkara a quo, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan serentak tahun 2017.

Dalam Pokok Permohonan
1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi :
Pasal 6 ayat (1) huruf b :"diangkat dari unsur Orang Asli Papua”;
ayat (2) "Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”;
ayat (3) "Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhirbersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”;
ayat (4) "Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
ayat (5) "Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,
ayat (6) "Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah".bertentangan dengan UUD 1945 ;
3.Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi :
Pasal 6 ayat (1) huruf b :"diangkat dari unsur Orang Asli Papua”;
ayat (2) "Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”;
ayat (3) "Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhirbersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a”;
ayat (4) "Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
ayat (5) "Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,
ayat (6) "Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah" tidak mempunyainkekuatan mengikat;
4.Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
3 98/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Irfan Kamil
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2.Menyatakan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap kata “yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari. Sehingga bunyi selengkapnya menjadi: 
“Setiap penyelenggara Jalan yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3.Menyatakan Penjelasan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), terhadap frasa “Cukup Jelas” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “Penyelenggara Jalan terbagi 3 antara lain Penyelenggara Jalan Umum adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”.
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
4 95/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution
1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2.Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” dan “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan batal serta tidak berlaku sepanjang dimaknai bagi Pemohon.
3.Menyatakan bahwa materi Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4.Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia
atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
5 96/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Rudy Hartono Iskandar
1.Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON UNTUK seluruhnya ;
2.Menyatakan Frasa Kata Pasal 7 Ayat 1 Huruf ( a )  Penyidik sebagaimana mana Pasal 6 Ayat 1 Huruf ( a ) karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,  sepanjang tidak di maknai dengan Frasa satu Laporan satu Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi ;  
3.Menyatakan Frasa Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Ke- 1, Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang : menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa satu Laporan satu  Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi ;
4.Menyatakan Frasa Pasal 1 angka 24, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa satu Laporan satu  Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi ; 
5.Menyatakan Frasa Pasal 109 ayat (1), Dalam penyidik Telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa  yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal ini kepada Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa satu Laporan satu  Surat Perintah Penyidikan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi ;
6.Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
6 94/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Ahmad Agus Rianto
1.Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2.Menyatakan:
Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3.Menyatakan:
Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15 , Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
7 89/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Marzuki Darusman (Pemohon I); Muhammad Busyro Muqoddas (Pemohon II); serta Aliansi Jurnalis Independen [AJI] dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon III)
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan frasa "oleh warga negara Indonesia" yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD NRI 1945;
3.Menyatakan frasa "oleh warga negara Indonesia" yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara;
Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pertimbangan dan keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-ex aequo et bono.  


PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
8 91/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
a.Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b.Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”.
c.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
9 92/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan E. Ramos. Petege
1.Dalam Provisi
a.Mengabulkan permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
b.Menyatakan sebelum menjatuhkan Putusan Akhir untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6803);  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805), sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.
2.Dalam Pokok Perkara
a.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
b.Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6803);  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c.Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6803);  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);  dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6805), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
d.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagamana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
10 97/PUU-XX/2022 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat Dedi Juliasman (Pemohon I); Wahyu Setiadi (Pemohon II); Dicky Christopher (Pemohon III); dan Basilius Naijiu (Pemohon IV)
PENGUJIAN FORMIL
1.Mengabulkan permohonan Uji Formil Para Pemohon untuk sepenuhnya;
2.Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang dimohonkan pengujian ini tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

PENGUJIAN MATERIIL
1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil(Judicial Review) Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 5 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan Pasal 18B Ayat(2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat(2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat-istiadat, nilai falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota  yang termasuk dalam cakupan wilayah dan karakteristik provinsi Sumatera Barat”;
3.Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
11 93/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yayasan Indonesian Mental Health Association dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua dan Ira Askarin selaku Bendahara (Pemohon I); Syaiful Anam (Pemohon II); dan Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III)
1.Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental;
3.Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “frasa dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan”  tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental;
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
12 86/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) Robiyanto
1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan materi muatan Pasal 78 Ayat 1 Angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana) yang berbunyi “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lebih dari delapan belas tahun dan atau 36 tahun”;
3.Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “ex aequo et bono”.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
13 90/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Cahaya (Pemohon I) dan M. Syarief Usemahu (Pemohon II)
1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 18 Juncto Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3.Menyatakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : Bahwa Orang, Badan Hukum atau Korporasi yang mempunyai Izin Berusaha dapat melakukan kegiatan lain di kawasan hutan dan tidak dikenai sanksi administrasi; 
4.Menyatakan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (2) yang dilakukan Pada Tahun 2017 (Terjadinya Aktivitas Penambangan dan Pembukaan Lahan Perkebunan) sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dikenai sanksi administrasi dan tidak dikenai sanksi Pidana; 
5.Menyatakan Bahwa Demi Kepentingan Hukum Pasal 110B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut, dan pemberlakuannya merujuk kembali kepada Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
14 87/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Leonardo Siahaan, S.H
1.Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2.Menyatakan frasa “ kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ” Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
3.Menyatakan frasa “ kecuali .secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ” Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan mengikat
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
15 88/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Sulistya
4.1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
4.2.Menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum baik dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa sejauh mengenai informasi di bidang pertanahan termasuk setiap informasi yang tercantum dalam sertifikat berikut warkah tanah yang disimpan dan/atau dikuasai oleh badan-badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 3, dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai MENGECUALIKAN/TIDAK BERLAKU bagi setiap subyek hukum yang berhak atas tanah lebih khusus yang berhak berdasarkan titel hukum harta (tanah) gono-gini.
4.3.Menyatakan bahwa Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelesaian setiap sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi harus telah diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 100 (seratus) hari kerja sejak tanggal dimulainya penanganan  penyelesaian sengketa informasi;
4.4.Menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan badan publik melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi;
4.5.Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan informasi yang dikecualikan harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berhak atas informasi termasuk berdasarkan titel hukum gono-gini;
4.6.Menyatakan bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang bersifat membatasi tanggung jawab  hukum pidana badan publik melalui pemberlakuan ketentuan batas maksimum pidana denda badan publik yang melakukan tindak pidana di bidang pelayanan informasi publik. 
4.7.Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara  Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
16 85/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara
Dalam Provisi:
1.Mengabulkan Permohonan Provinsi untuk seluruhnya;
2.Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas di dalam pemeriksaan, untuk memberikan kepastian agar tidak diperlukan badan peradilan khusus di dalam persiapan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional pada bulan November tahun 2024.
Dalam Pokok Perkara:
1.Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
3.Menyatakan Pasal 157 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kedudukan hukum mengikat;
4.Menyatakan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
5.Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;
Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
17 84/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Rizky Puguh Wibowo, Zainal Hudha Purnama, dan Minggus Umboh
1.Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha termasuk software atau piranti elektronik”
3.Menyatakan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha bagi pelaku usaha distribusi yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. 
Atau
Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Larangan penggunaan skema piramida hanya berlaku bagi pelaku usaha distribusi”
Atau
Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Skema piramida hanya berlaku bagi pelaku usaha distribusi dan tidak dapat diterapkan kepada produsen”
4.Menyatakan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) sepanjang frasa “isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang”  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang harus memenuhi 2 (dua) indikator, yaitu tidak ada barang yang dijual dan/atau harga barang yang dijual sangat tinggi dan tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh”
5.Menyatakan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 6573) sepanjang frasa “Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut”  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan berdasarkan itikad baik”
6.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
18 82/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H. (Pemohon I); Dr. Laurensius Arliman S., S.H., M.H., M.M., M.Kn., M.Si. (Pemohon II); Bayu Satria Utomo (Pemohon III); Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dalam hal ini diwakili oleh Nining Elitos selaku Ketua Umum, dan Sunarno, S.H. selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, S.H.I. selaku Ketua Umum, dan Zainal Arifin, S.H.I. selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (Pemohon V).
Dalam Provisi
1.Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon;
2.Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); dan
3.Menyatakan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
Dalam Pokok Perkara Pengujian
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) cacat formil dan bertentangan dengan UUD NRI 1945; dan
3.Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
19 83/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Leonardo Siahaan
1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk  seluruhnya
2.Menyatakan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
3.Menyatakan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan 
Yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).
PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
20 80/PUU-XX/2022 Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara
Dalam Provisi:
1.Mengabulkan Permohonan Provinsi untuk seluruhnya;
2.Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas di dalam pemeriksaan, mengingat penyusunan daerah pemilihan adalah tahapan yang paling penting di dalam memulai tahapan pemilu, dan putusan ini diharapkan dapat diterapkan untuk memastikan pembentukan daerah pemilihan di Pemilu 2024 dijalankan sesuai prinsip pemilu yang luber dan jurdil.
Dalam Pokok Perkara:
1.Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 187 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada  ketentuan dalam  Pasal 185”;
3.Menyatakan Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini “ bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”;
4.Menyatakan Pasal 189 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”;
5.Menyatakan Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”;
6.Menyatakan Pasal 192 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185”
7.Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;
Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
21 81/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Moch Ojat Sudrajat S.
1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 
2.Menyatakan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan walaupun melanggar aturan perundang - undangan.
3.Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo ex bono)

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
22 79/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
a.Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b.Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”.
c.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
23 78/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nurzarli selaku Sekretaris Jenderal
1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sepanjang kata “verifikasi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “verifikasi secara administrasi”;
3.Menyatakan ketentuan Pasal 177 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sepanjang frasa “…Penduduk pada setiap kabupaten/kota” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Penduduk yang beralamat di satu Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) atau Penduduk yang berdomisili di satu Kabupaten/kota sesuai dengan surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;
4.Menyatakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4), dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sepanjang frasa “... wajib berkonsultasi dengan DPR…” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya tidak bersifat mengikat”.
5.Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
24 76/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ir. Barid Effendi (Pemohon I), Dedy Sani Ardi, S.E., M.E. (Pemohon II), dan Riris Munadiya, S.E., M.E., (Pemohon III)
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan norma  dalam Pasal 34 ayat (4)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  
3.Memerintahkan   pemuatan Putusan   ini  dalam  Berita  Negara   Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). 

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
25 77/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Ahmad Amin, SST.
1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 16 ayat (2) Pasal 18  ayat (2),  Pasal 53  ayat (2), Pasal 55  ayat (2), Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menginisiatif menetapkan kegiatan belanja keuangan negara dan memerintahkannya kepada Presiden untuk dilaksanakan adalah INKONSTITUSIONAL dan tidak berkekuatan hukum mengikat;.
3.Menyatakan bagian pembukaan Dasar Hukum UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo  Pasal 20, Pasal 22 d, dan  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Undang-Undang berasal dari  DPR atas usul DPD terkait Pendidikan serta perintah Pasal 31 UUD 1945 adalah INKONSTITUSIONAL dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
4.Menyatakan bagian pembukaan Dasar Hukum UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang berarti bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memerintahkan pembentukan UU Guru dan Dosen a quo adalah INKONSTITUSIONAL dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5.Menyatakan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen a quo  adalah INKONSTITUSIONAL dan membatalkan pemberlakuannya dan mencabutnya dari sistem perundang-undangan Indonesia atau batal demi hukum sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat.
6.Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia .
Bilamana Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya, ex aequo et bono.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
26 73/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu selaku Presiden Dewan Pengurus Pusat dan Aboe Bakar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (Pemohon I) dan Salim Segaf Aljufri selaku Ketua Majelis Syura (Pemohon II)
1)Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2)Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa “…yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang persentase tersebut melebihi interval persentase sebesar 7% (tujuh persen) - 9% (sembilan persen) Kursi DPR.
3)Memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan persentase tetap ambang batas pengajuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan interval Persentase di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan.
4)Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
27 75/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah, dan Sumini
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.
3.Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja/buruh”.
4.Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
28 72/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. (Pemohon I), Fardiaz Muhammad, S.H. (Pemohon II), dan Resti Fujianti Paujiah, S.H. (Pemohon III)
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai :
“Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dipimpin Panitera dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi muda (eselon IA) dibantu Panitera Muda dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi pertama (eselon IIA) dan Panitera Pengganti Ahli utama, masing-masing dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima tahun) untuk Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti ahli utama, dan  62 (enam puluh dua tahun) tahun untuk Panitera Pengganti ahli Madya, dan Panitera Pengganti Ahli Muda dan Pertama; serta dibantu jabatan fungsional keahlian lainnya bidang teknis administratif peradilan dan sebuah sekretariat Kepaniteraan. 
3.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
29 71/PUU-XX/2022 Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Emir Dhia Isad, S.H., Syukrian Rahmatul├╣la, S.H., dan Rahmat Ramdani, S.H.
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan:
“Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.” 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945:
3.Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
30 74/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Septriwahyudi
1.Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2.Menyatakan materi muatan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 27 ayat (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945;
3.Menyatakan materi muatan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 27 ayat (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.—ex aequo et bono.
PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
31 70/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.M., Wilmar Ambarita, S.H., M.Si., Dra. Renny Ariyani, S.H., M.H., LLM., dan Dra. Indrayati H S., S.H., M.H.
Dalam Provisi
1.Mengabulkan permohonan provisi PARA PEMOHON
2.Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.
Dalam Pokok Perkara
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2.Menyatakan Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3.Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4.Menyatakan untuk mengisi kekosongan hukum Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), maka Mahkamah menyatakan Ketentuan Pasal 12 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) berlaku kembali. Sehingga bunyi ketentuan Pasal 12 huruf c selengkapnya menjadi “Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun.”
5.Memerintahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia incasu Jaksa Agung untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun kepada yang terdampak norma Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
6.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
32 69/PUU-XX/2022 Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, ME selaku Presiden dan Ferri Nuzarli selaku Sekretaris Jenderal
DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL
1.Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5.Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
1.Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 64 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai:
“Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menggabungkan materi muatan yang memiliki keterkaitan subjek ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama serta dalam satu rumpun bidang pengaturan yang sama dengan:
a.memuat materi muatan baru;
b.mengubah materi muatan; dan/atau
c.mencabut Peraturan Perundang-undangan”
3.Menyatakan Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa “…. sampai dengan ayat (1b) …” serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “…. atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ….” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5.Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
33 68/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum Partai Garuda dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal Partai Garuda
1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.Menyatakan bahwa frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat menteri, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota”.
3.Menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:
  a.Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung 
  b.Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc
  c.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi
  d.Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 
  e.Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial
  f.Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  g.Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkauasa penuh; dan
  h.Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequeo et bono).
PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
34 67/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ainur Rofiq, Mohamad Dahlan Moga, Khoirul Umam, dkk
1.Menerima seluruh permohonan Para Pemohon;
2.Menyatakan: 
  a.Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 33 Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal,
  b.Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal, 
  c.Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
  d.Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal, 
  e.Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
  f.Pasal 48 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5604) Jo Pasal 48 UU  Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN RI Tahun 2020 Nomor 245, TLN RI Nomor 6573), 
  Dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-
3.Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau, 
Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  (Ex Aquo et Bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
35 64/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal
1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Seluruh partai politik, yakni (i) partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan sudah lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019; (ii) partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan tidak lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019; dan (iii) partai politik baru, wajib lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum”.
3.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
36 66/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Muhammad Yuhiqqul Haqqa Gunadi, Hurriyah Ainaa Mardiyah, Ackas Depry Aryando, Rafi Muhammad, Dea Karisna, dan Nanda Trisua Hardianto
1.Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya. 
2.Bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. 
  a.Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) dengan pokok “Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala OtoritaIbu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara         yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”
  b.Pasal 13 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) dengan pokok “Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.”
3.Memerintahkan untuk mencantumkan Putusan ini ke Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau 
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang se adil adilnya (ex aequo et bono) 

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
37 65/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mochamad Mashuri
1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon. 
2.Menyatakan materi muatan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945. 
3.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
38 63/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara Imanuel Mahole
1.Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65) tidak mempunyai kekuatan hukum mcngikat;
4.Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo el bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
39 61/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H., Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb., Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM., Ida Haerani, S.H., M.H., Muhamad Arifudin, S.H., Bernard Jungjungan P, S.H., Ari Torando, S.H., dan Agung Laksono, S.H.,
1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil para Pemohon;
2.Menyatakan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana konstitusional bersyarat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang Pasal 54 KUHAP dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa.
3.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
40 62/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Rini Wulandari, S.E., M.BA., Herman Saleh, IR Budiman Widyatmoko, dan Kristyawan Dwibhakti
1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap frasa:
“Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi; 
a.Hunian; atau 
b.campuran” 
bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk “Bukan Hunian”.
3.Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap frasa:
“Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi; 
a.Hunian; atau 
b.campuran” 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk “Bukan Hunian”.
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
41 58/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin), yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3.Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “ex aequo et bono”.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
42 59/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin), yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi
1.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3.Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru”.
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “ex aequo et bono”.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
43 60/PUU-XX/2022 Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si.,(Wali Kota Banjarmasin ) dan H. Harry Wijaya, S.H., M.H., (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)
1.Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 
2.Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3.Menyatakan bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, “Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai  kekuatan hukum mengikat; 
Atau, 
Menyatakan Pasal 4 tersebut diatas adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan  dan dimaknai,  “Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Pusat Pemerintahan di Kota Banjarbaru”
4.Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
44 57/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang diwakili oleh Agus Priyono (selaku Ketua Umum) dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (selaku Sekretaris Jenderal)
1.Menerima dan mengabulkan  permohonan  Pemohon  untuk seluruhnya;
2.Menyatakan  pasal   173   ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun  2017  tentang Pemilihan
Umum bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan  hukum  mengikat, sepanjang  tidak dimaknai sebagai "Partai politik peserta pemilu merupakan  Partai  Politik  berbadan  hukum  dan telah  lolos verifikasi  administrasi oleh
KPU.";
3.Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik  Indonesia. 
Atau   apabila  Majelis  Hakim  Mahkamah   Konstitusi   berpendapat   lain,  mohon putusan yang seadil-adilnya  (ex aequo et bono).
PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
45 56/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.
1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b dalam Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 
3.Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau,
Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
46 53/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Anah Mardianah
1.Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2.Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau; Apabila Majelis Arbiter pada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
47 50/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Djunatan Prambudi
1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk  seluruhnya
2.Menyatakan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 )
3.Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.
Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
48 55/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S (Ketua), Hapid, S.HI., M.H. (Sekretaris), dan Muhamad Madroni (Bendahara)
1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi :
Pasal 71
(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sepanjang ditafsirkan atau dimaknai/diartikan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 aya (1) dan Pasal 28D ayat (1);
3.Menyatakan Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi :
Pasal 71
(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat sepanjang Pada frasa dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon ditafsirkan atau dimaknai/diartikan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon
4.Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 
Atau, 
apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). 

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
49 51/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Muhammad Hasan Basri
1.Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 7/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat disimpan oleh pelaku usaha dalam hal tidak terjadi kelangkaan barang, tidak terjadi gejolak harga dan/atau tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan barang; 
3.Menyatakan frasa “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu” di dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 7/2014  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “penyimpanan barang oleh pelaku usaha dilarang dalam hal terjadi kelangkaan barang, terjadi gejolak harga dan/atau tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan barang”;
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
50 52/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang diwakili oleh Ir. H. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Dr. Nono Sampono, M.Si (Wakil Ketua DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua DPD RI), selaku Pemohon I; 2. Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB) dan Afriansyah Noor, M.Si. (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB), selaku Pemohon II
1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2.Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3.Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
51 54/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Muhammad Busyro Muqoddas, DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diwakili oleh Rukka Sombolinggi, selaku Sekretaris Jenderal, dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, diwakili oleh Zenzi Suhadi, selaku Ketua Pengurus WALHI dan M. Ishlah, selaku Sekretaris Yayasan WALHI
1.Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor  6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3.Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor  6766) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
52 49/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Ir. SM. Phiodias Marthias
1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
53 47/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Mulak Sihotang

1.Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, menunjukkan bahwa pembentukan UU No.3 tahun 20022 tidak memenuhi syarat  untuk dijadikan   undang-undang,  untuk itu  perlu pengkajian lebih    lanjut letak yang sebenarnya lokasi IKN di tempatkan berdasarkan  kajian  ilmiah secara akademi kampus  yang profesional serta indenfenden,  jangan interpensi dari kalangan  penentu/pembuat kebijakan publik.              

2.Lokasi pusat Ibu Kota Negara  ini harus bisa  mengakomodir  semua kepentingan mayoritas   masyarakat terutama di bagian barat Indonesia , sebab   yang tinggal di dalam komplek perkantoran itu  adalah abdi Negara mereka sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat mereka yang kerja disini memperoleh upah dari pungutan pajak dari rakyat. Jadi konsep Undang-undang No.3 tahun 2022 bertolak belakang  prinsip-prinsip  banyak orang sampai menerbitkan undang-undang  Ibu Kota Negara yang cenderung  menguntungkan pembuat regulator dan  merugikan masyarakat dan Negara dimasa yang akan datang  seharusnya pusat Ibu Kota  Negara tidak jauh-jauh  bangat dari pusat ibu kota  Negara yang lama, dari keramaian masyarakat local dan Internasional, serta dari pusat parawisata yang menarik yang kebanyakan terdapat di bagian Barat Indonesia.

3.Penempatan lokasi pusat ibu kota ini yang sudah menjadi undang-undang No.3 tahun2022 secara psikologi kemasyarakatan  mengalami tekan keresahan menimbulakan pro- kontra yang bisa memacu konflik horizontal karena ibu kota negara  akan pindah, tinggal beberapa tahun mendatang  di Pulau Jawa, tapi sudah jauh ditempatkan di Kalimanatan Timur dan tidak interaktif lagi dengan masyarakat sebagai penggemar Bapak Presiden Republik Indonesia karena mayoritas di Pulan Jawa, Sumatra, Bali, Ntt, NTB tidak setuju jika lokasi Ibu Kota Negara  terlalu jauh dari lokasi yang lama. tidak  bisa melihat  pusat ibu kota   Negara   secara   langsung   dengan    jarak   yang  dekat   seperti   pada  masa   sekarang   karena letaknya sudah terlalu jauh  dan mahal biayanya, cenderung membatasi/mengekang hak seseorang atau kelompok  untuk melihat secara dekat  pusat ibu kota Negara, maka kami mohon  sebagai warga Negara agar yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan  surat perintah kepada Kepala Negara  dan  DPR   untuk  bisa  merevisi  undang-undang  IKN  Nomor 3  tahun 2022. dari lokasi yang di rencanakan di Kalimantan Timur di robah   menjadi lokasi yang baru di Propinsi Lampung Pulau Sumatra.

Apabila Mahkamah Konstitusi  berpendapat lain,  mohon keputusan seadil-adilnya secara obyektif dan rasional  terpercaya.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
54 48/PUU-XX/2022 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Damai Hari Lubis, S.H., M.H.
MENYATAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA  SEBAGAIMANA TELAH DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 41 TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
55 45/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Robert Mandala Yasin
1)Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;
2)Menyatakan Frasa “alat-alat lain” dan “patut diduga” dalam rangkaian ketentuan “alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan”  pada Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (Lembaran Negara. Republik Indonesia. No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Alat-alat yang terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan”;
3)Memerintahkan untuk memuat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan PEMOHON untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;
atau,
Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
56 46/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Moch Ojat Sudrajat S
1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.Menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang berbunyi :
Pasal 4
(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 
bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1);
3.Menyatakan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)  yang berbunyi :
Pasal 4
(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat sepanjang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang tidak mempunyai atasan;
4.Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 
Atau, 
apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). 

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
57 43/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote
-Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
-Menyatakan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1), dan (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
-Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
58 44/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik E. Ramos. Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai, dan Muhammad Helmi Fahrozi
a.Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 
b.Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”.
c.Menyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan berdasarkan hasil pemilihan pendahuluan”.
d.Menyatakan bahwa petitum huruf b dan c di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. 
ATAU
Setidak-tidaknya menyatakan  Pasal 29 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “tidak segera dilakukan perubahan sebelum pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berikutnya”.
e.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
59 42/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 1. Almizan Ulfa, S.E., M.Sc (Pemohon I); 2. Santi Lisana, SE, MBA (Pemohon II); 3. Doktorandus DB. Ali Syarief (Pemohon III); 4. Ir Petir Amri Wirabumi, MM (Pemohon IV).
1.Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3.Menyatakan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4.Menyatakan Penjelasan Pasal 223 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sepanjang frasa Pasal 223 cukup jelas pada II. Pasal Demi Pasal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
5.Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo et bono.

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
60 38/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, Mira Sylvania Setianingrum, dan Lingga Nugraha
1.Mengabulkan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terkait dengan eksistensi kedua Pasal tersebut saat ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dimaknai: “diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamian dari Debitor” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai :
  - Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :
    1.Pengurus berwenang melaksanakan tugas pengurusan sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi;
    2.Dalam hal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Pengurus sebelum atau pada tanggal Pengurus menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan            Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap sah dan mengikat Debitor;
    3.Majelis hakim yang membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus.
  -Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :
    1.Pengurus berwenang melaksanakan tugas pengurusan sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi;
    2.Dalam hal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Pengurus sebelum atau pada tanggal Pengurus menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap sah dan mengikat Debitor;
    Majelis hakim yang membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus.
3.Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau;
Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

PUU(Pengujian Undang-Undang) Lihat
61 37/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang A. Komarudin, Eny Rochayati, Hana Lena Mabel, Festus Menasye Asso, Yohanes G. Raubaba, dan Prillia Yustiati Uruwaya